Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen). 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Juni 2014 BUPATI BULUNGAN, ttd BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 04 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SULISTIA WIDARTI.SH Pembina / IVa Nip.19650930 1998032 001 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 menyatakan bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen). Setelah mempelajari cara penghitungan dan membandingkannya dengan tarif yang selama ini ditetapkan oleh KPP Pratama, maka penghitungan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat kenaikan yang cukup besar. Dengan adanya kenaikan tersebut akan berakibat pada besarnya jumlah pajak yang terutang, sehingga terdapat kemungkinan tidak akan dibayar oleh wajib pajak karena terlalu membebani. Hal ini akan berdampak pula pada target realisasi penerimaan daerah tidak akan terpenuhi. Bahwa sebagai antisipasi kemungkinan tersebut, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sebelumnya Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) diubah menjadi sebesar 0,1 % (nol koma satu persen). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah memandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Contoh Perhitungan sbb :
1.Perhitungan PBB dari KPP Pratama Tarif 0,5% :
Misal : NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) = Rp.97.500.000,- NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) = Rp.10.000.000,- (-) NJOP untuk Perhitungan PBB = Rp.87.500.000,- NJKP (NJOP x 20%) Rp.87.500.000,- x 20% = Rp.17.500.000,- Jumlah PBB Terhutang (NJKP x Tarif) Rp.17.500.000,- x 0,5% = Rp. 87.500,- 6
2.Perhitungan sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 51 Tarif (0,3%) sebelum perubahan :
Misal : NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) = Rp.97.500.000,- NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) = Rp.15.000.000,- (-) NJOP untuk Perhitungan PBB = Rp.82.500.000,- PBB Terhutang (NJOP - NJOPTKP x Tarif) Rp.82.500.000,- x 0,3% = Rp. 247.500,-
3.Perhitungan sesuai Perda Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 51 Tarif (0,1%) setelah perubahan :
Misal : NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) = Rp.97.500.000,- NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) = Rp.15.000.000,- (-) NJOP untuk Perhitungan PBB = Rp.82.500.000,- PBB Terhutang (NJOP - NJOPTKP x Tarif) Rp.82.500.000,- x 0,1% = Rp. 82.500,- Catatan :
1.Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa bila menggunakan tarif 0,3% Jumlah PBB Terhutang akan naik dari yang biasa dibayar sebesar Rp.87.500,- meningkat menjadi Rp.247.500,- (lebih kurang 3 kali lipat) sementara bila menggunakan tarif perubahan sebesar 0,1% jumlah PBB Terhutang akan cenderung sama atau kurang dari yang biasa dibayar;
2.Jumlah PBB terhutang oleh KPP Pratama dihitung dengan mengalikan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yang ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sebelumnya telah dikurangi dengan NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000,-;
3.Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 tidak tercantum NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) sehingga Jumlah Pajak Terhutang langsung dihitung dengan mengalikan Tarif dengan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebesar Rp.15.000.000,- tanpa memperhitungkan NJKP.
Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03