DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON Dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Cirebon.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 5
10.Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, Pengawas, Penilik, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13.Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional.
14.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.
15.Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
16.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 6
21.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
22.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24.Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang berpedoman pada kerangka dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
25.Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
26.Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
27.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
29.Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan (Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Tenaga Admnistrasi Sekolah) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
30.Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada UPT satuan pendidikan.
31.Uji Kompetensi adalah penilaian terhadap kepala sekolah yang telah selesai periode ketiga yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. 7
32.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
33.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35.Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat Korwilcambidik adalah koordinator yang berada di Setiap Kecamatan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
36.Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu;
37.Masyarakat penyelenggara pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan bimbingan keagamaan pada bulan ramadhan dalam bentuk kegiatan pesantren kilat;
3. c.bagi yang beragama selain Islam mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
4. d.mendapatkan bimbingan pengembangan literasi dan bimbingan membaca Al Qur’an selama 20 (dua puluh) menit sebelum pembelajaran bagi yang beragama islam;
5. e.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
6. f.mendapatkan beasiswa prestasi bagi siswa yang berprestasi;
7. g.mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
8. h.pindah ke satuan pendidikan lain pada jenjang yang sama;
9. i.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan; dan 8
10. j.setiap peserta didik dapat memperoleh hak jaminan kesehatan/jiwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban:
1. a.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. b.mematuhi peraturan yang ditetapkan sekolah;
3. c.mengenakan pakaian seragam muslim dan muslimah pada hari Jumat, hari santri dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya bagi peserta didik yang beragama Islam; dan
4. d.mengenakan pakaian batik khas cirebon pada hari Kamis.
(3)Ketentuan mengenai hak jaminan kesehatan/jiwa peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap warga negara dapat mengikuti program pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti program wajib belajar.
(2)Setiap warga negara dari usia 6 (enam) tahun wajib mengikuti program wajib belajar.
(3)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar jenjang pendidikan dasar.
(4)Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua siswa.

4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dengan mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(3)Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar dalam melaksanakan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Pendidikan atas :
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar; dan
3. c.pendidikan kesetaraan. 9
(4)Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup :
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang meliputi standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik;
2. b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
3. c.tata cara pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
  1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan sekolah rujukan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
(3)Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan pada sekolah-sekolah berprestasi.
(4)Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Juara pertama sebagai sekolah rujukan;
2. b.juara pertama lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional;
3. c.Juara pertama lomba sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
(5)Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 10

7.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(2)Anak usia dini kurang dari 5 (lima) tahun berhak mendapatkan pendidikan awal dari keluarga dan lingkungan.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui jalur persekolahan yang diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(2)Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pendidikan non formal meliputi pendidikan anak usia dini, kesetaraan, keaksaraan, kecakapan hidup melalui jalur luar sekolah yang diwujudkan dalam satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
(2)Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Kelompok Bermain (KOBER), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang belum melek huruf meliputi program keaksaraan fungsional (KF) dan bentuk lain yang sederajat. 11
(5)Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal meliputi kursus, pelatihan, dan bentuk lain yang sederajat.
(6)Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal.
(7)Hasil pendidikan Non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
(8)Hasil pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Kelompok Belajar Paket A, Kelompok Belajar Paket B, Kelompok Belajar Paket C.
(9)Setiap satuan pendidikan non formal yang memberikan ijazah atau sertifikat kepada lulusannya wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal yang berlaku secara nasional.
(10)Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan non formal sejenis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON Dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Cirebon.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 5
10.Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, Pengawas, Penilik, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13.Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional.
14.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.
15.Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
16.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 6
21.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
22.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24.Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang berpedoman pada kerangka dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
25.Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
26.Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
27.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
29.Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan (Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Tenaga Admnistrasi Sekolah) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
30.Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada UPT satuan pendidikan.
31.Uji Kompetensi adalah penilaian terhadap kepala sekolah yang telah selesai periode ketiga yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. 7
32.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
33.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35.Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat Korwilcambidik adalah koordinator yang berada di Setiap Kecamatan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
36.Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu;
37.Masyarakat penyelenggara pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan bimbingan keagamaan pada bulan ramadhan dalam bentuk kegiatan pesantren kilat;
3. c.bagi yang beragama selain Islam mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
4. d.mendapatkan bimbingan pengembangan literasi dan bimbingan membaca Al Qur’an selama 20 (dua puluh) menit sebelum pembelajaran bagi yang beragama islam;
5. e.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
6. f.mendapatkan beasiswa prestasi bagi siswa yang berprestasi;
7. g.mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
8. h.pindah ke satuan pendidikan lain pada jenjang yang sama;
9. i.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan; dan 8
10. j.setiap peserta didik dapat memperoleh hak jaminan kesehatan/jiwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban:
1. a.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. b.mematuhi peraturan yang ditetapkan sekolah;
3. c.mengenakan pakaian seragam muslim dan muslimah pada hari Jumat, hari santri dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya bagi peserta didik yang beragama Islam; dan
4. d.mengenakan pakaian batik khas cirebon pada hari Kamis.
(3)Ketentuan mengenai hak jaminan kesehatan/jiwa peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap warga negara dapat mengikuti program pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti program wajib belajar.
(2)Setiap warga negara dari usia 6 (enam) tahun wajib mengikuti program wajib belajar.
(3)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar jenjang pendidikan dasar.
(4)Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua siswa.

4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dengan mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(3)Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar dalam melaksanakan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Pendidikan atas :
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar; dan
3. c.pendidikan kesetaraan. 9
(4)Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup :
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang meliputi standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik;
2. b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
3. c.tata cara pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
  1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan sekolah rujukan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
(3)Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan pada sekolah-sekolah berprestasi.
(4)Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Juara pertama sebagai sekolah rujukan;
2. b.juara pertama lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional;
3. c.Juara pertama lomba sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
(5)Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 10

7.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(2)Anak usia dini kurang dari 5 (lima) tahun berhak mendapatkan pendidikan awal dari keluarga dan lingkungan.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui jalur persekolahan yang diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(2)Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pendidikan non formal meliputi pendidikan anak usia dini, kesetaraan, keaksaraan, kecakapan hidup melalui jalur luar sekolah yang diwujudkan dalam satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
(2)Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Kelompok Bermain (KOBER), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang belum melek huruf meliputi program keaksaraan fungsional (KF) dan bentuk lain yang sederajat. 11
(5)Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal meliputi kursus, pelatihan, dan bentuk lain yang sederajat.
(6)Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal.
(7)Hasil pendidikan Non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
(8)Hasil pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Kelompok Belajar Paket A, Kelompok Belajar Paket B, Kelompok Belajar Paket C.
(9)Setiap satuan pendidikan non formal yang memberikan ijazah atau sertifikat kepada lulusannya wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal yang berlaku secara nasional.
(10)Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan non formal sejenis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (24)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (24)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011