DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Giri Tirta ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PDAM Giri Tirta. (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (4) Pelaksanaan teknis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang berbunyi “Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD”;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 4
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta yang selanjutnya disingkat PDAM Giri Tirta adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan air minum.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8.Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Giri Tirta bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. 6
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
1. a.meningkatkan kinerja PDAM Giri Tirta agar kondisi keuangan PDAM Giri Tirta semakin membaik sebagai akibat dari kewajiban atas investasi pengembangan sarana dan prasarana air bersih di Gresik; dan
2. b.Investasi pengembangan dan peningkatan pelayanan.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PDAM Giri Tirta ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Giri Tirta ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bagian modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PDAM Giri Tirta.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pelaksanaan teknis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 5

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan.
(2)Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan pada tahun berjalan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan Cadangan Tujuan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
(2)Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45 % (empat puluh lima persen); dan
2. b.dikelola PDAM Giri Tirta sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.untuk cadangan umum .................................15 %
  2. 2.untuk sosial dan pendidikan .........................15 %
  3. 3.untuk jasa produksi ......................................15 %
  4. 4.untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua ................................................................10 %
(3)Rincian pengunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Pengunaan laba bersih sebagai bagian untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diakumulasikan dalam pengembangan modal PDAM Giri Tirta selama pelayanan PDAM Giri Tirta belum mencapai 80% (delapan puluh persen) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh persen) untuk wilayah perdesaan. 8

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 2 Pj. BUPATI GRESIK, Ttd Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH., M.Si. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 464-16/2015 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk pendirian perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Ketentuan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas 10 ayat (2) Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013