DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Gresik. Andalalin adalah kegiatan kajian mengenai dampak lalul lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Peraturan ini berisi ketentuan umum; asas, maksud, tujuan; pelaksanaan andalalin; penyusunan dokumen andalalin; sertifikasi tenaga ahli; penilaian dokumen hasil andalalin; tim evaluasi; hasil penilaian; pengawasan dan evaluasi; sanksi administratif; peran serta masyarakat; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang diakibatkan oleh suatu pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 570);
18.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6.Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis dampak lalu lintas.
7.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai dan mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
9.Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi. 6
10.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
11.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12.Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
13.Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
14.Pengembang atau pembangun, adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a.asas transparan; 7
b.asas akuntabel;
c.asas berkelanjutan;
d.asas partisipatif;
e.asas bermanfaat;
f.asas efisien dan efektif;
g.asas seimbang;
h.asas terpadu; dan
i.asas mandiri.

Pasal 3

Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 4

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

a.memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, dan infrastruktur;
b.menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
c.menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/ perbaikan;
d.mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan;
e.sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
f.menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. 8

BAB III

PELAKSANAAN ANDALALIN

Pasal 5

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
(5)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
(6)Penyusunan andalalin dilakukan setelah pengembang atau pembangun mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan.
(7)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

a.Izin Mendirikan Bangunan; atau
b.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang bangunan gedung. 9

Pasal 7

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.Kegiatan perdagangan;
2. b.Kegiatan perkantoran;
3. c.Kegiatan industri dan/atau pergudangan;
4. d.Fasilitas pendidikan:
  1. 1.Sekolah atau universitas;
  2. 2.Lembaga kursus;
5. e.Fasilitas pelayanan umum:
  1. 1.Rumah sakit;
  2. 2.Klinik; dan
  3. 3.Bank.
6. f.Stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau Stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (BBG);
7. g.Hotel;
8. h.Gedung pertemuan;
9. i.Restoran, Cafe dan/atau Rumah Makan;
10. j.Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
11. k.Bengkel kendaraan bermotor;
12. l.Pencucian mobil;
13. m.Tempat Wisata;
14. n.Tempat Hiburan; dan/atau
15. o.Bangunan lainnya.
(2)Pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
1. a.Perumahan dan permukiman;
2. b.Rumah susun dan apartemen;
3. c.Asrama;
4. d.Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan);
5. e.Rumah Kos; dan/atau
6. f.Permukiman lainnya.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
1. a.Akses ke dan dari jalan tol; 10
2. b.Pelabuhan;
3. c.Bandar udara;
4. d.Terminal;
5. e.Stasiun kereta api;
6. f.Pool kendaraan;
7. g.Fasilitas parkir untuk umum;
8. h.Jalan layang (flyover);
9. i.Lintas bawah (under pass);
10. j.Terowongan (turnel); dan/atau
11. k.Infrastruktur lainnya.

Pasal 8

(1)Kriteria ukuran minimal untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib memiliki Andalalin meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan: 1) kegiatan perdagangan, pusat perbelanjaan/ ritail, minimal 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan; 2) kegiatan perkantoran, minimal 1000m² (seribu meter persegi) luas lantai bangunan; 3) kegiatan industri dan pergudangan, minimal 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan; 4) fasilitas pendidikan: a) sekolah/universitas, minimal 1000 (seribu) siswa; dan b) lembaga kursus, minimal bangunan dengan 50 (lima puluh) siswa/waktu. 5) fasilitas pelayanan umum; a) rumah sakit, minimal 100 (seratus) tempat tidur; b) klinik, minimal 10 (sepuluh) ruang praktek dokter; dan 11 c) bank, minimal 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan. 6) stasiun pengisian bahan bakar umum dan pengisian bahan bakar gas, minimal 1 (satu) dispenser; 7) hotel, minimal 50 (lima puluh) kamar; 8) gedung pertemuan, minimal 500m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan; 9) restoran, Café dab Rumah Makan, minimal 100 (seratus) tempat duduk; 10) fasilitas olah raga (indoor atau outdoor), minimal kapasitas penonton 100 (seratus) orang dan/atau luas 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi); 11) bengkel kendaraan bermotor, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan; 12) pencucian mobil, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan; 13) tempat wisata, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan dan/atau kapasitas pengunjung sebanyaak 500 orang; dan 14) tempat hiburan, minimal 2.000m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan dan/atau kapasitas pengunjung 250 orang.
2. b.Permukiman: 1) perumahan dan permukiman: a) perumahan sederhana, minimal 150 (seratus lima puluh) unit; dan b) perumahan menengah-atas, minimal 50 (lima puluh) unit. 2) rumah susun dan apartemen: a) rumah susun sederhana, minimal 100 (seratus lima) unit; dan b) apartemen,minimal 50 (lima puluh) unit. 3) asrama, minimal 50 (lima puluh) kamar; 4) ruko dan rukan, minimal luas lantai keseluruhan 2000m² (dua ribu meter persegi); dan 5) rumah kos, minimal 25 (dua puluh lima) kamar. 12
3. c.Infrastruktur: 1) akses ke dan dari jalan tol; 2) pelabuhan; 3) bandar udara; 4) stasiun kereta api; 5) pool kendaraan; 6) fasilitasparkir untuk umum; 7) jalan layang (flyover); 8) lintas bawah (underpass); dan 9) terowongan (tunnel).
(2)Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 9

Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), terowongan (tunnel), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, huruf i dan huruf j menghubungkan jalan yang belum pernah ada tidak wajib dilakukan Andalalin.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011