DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; d. Lokasi Penangkaran dan Budidaya Burung Walet dan Pengusahaannya; e. Objek dan Subjek Izin; f. Prosedur Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; g. Usaha Budidaya Burung Walet; h. Ketentuan Perizinan; i. Penolakan Permohonan Izin; j. Pencabutan dan Pembatalan Izin; k. Jangka Waktu Berlakunya Izin; l. Ketentuan Khusus; m. Kewajiban dan Larangan; n. Lokasi Usaha Budidaya dan Ketentuan Bangunan; o. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; p. Ketentuan Penyidikan; q. Ketentuan Pidana; r. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu di atur pengelolaan dan pengusahaannya;
c.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BNRI Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelayanan perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6.Burung wallet adalah satwa liar yang termasuk marga collcalia, yaitu collocalia fuchliaphaga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
7.Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
8.Habitat alami burung walet adalah adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun dilura kawasan hutan.
9.Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi burung walet dihabitat alami dan diluar habitat alami.
10.Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
11.Izin adalah izin pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati.
12.Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
13.Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 5
14.Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
15.Kawasan pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
16.Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
17.Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
18.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
19.Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
21.Pengusahaan Sarang Burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung wallet di habitat alami dan di luar habitat alami.
22.Pemeliharaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung wallet di luar habitat alami.
23.Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat- obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
24.Pembinaan dan Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya mencegah dampak negative pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah san/atau perundang-undangan perpajakan daerah.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
27.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pemberian izin dibidang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam rangka membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.Menjaga dampak terhadap lingkungan;
2. b.Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
3. c.Meningkatkan produktifitas sarang burung walet;
4. d.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
5. e.Memberikan rasa aman kepada pengelola sarang burung walet;
6. f.Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan bangunan dan rumah tempat bersarangnya burung walet;
7. g.Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet; dan
8. h.Mendukung pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 4

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memenuhi aspek kesehatan, lingkungan hidup dan kepentingan umum.

BAB IV

LOKASI PENANGKARAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 5

Lokasi sarang burung Walet berada di :

a.Habitat alami; dan
b.Di luar Habitat alami.

Pasal 6

(1)Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan atau di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan usaha; 7
(2)Penemuan Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atau penemuannya;
(3)Penemu sarang burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet;
(4)Penemu gua sarang burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan dan pertimbangan Tim teknis dari Instansi terkait.

Pasal 7

(1)Sarang Burung Walet diluar habitat alami dikelola dan dibudidayakan oleh orang pribadi dan atau badan usaha;
(2)Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan di luar habitat alami meliputi :
1. a.Bangunan; dan
2. b.Rumah/Gedung;
(3)Bangunan/rumah/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan paling tinggi 20 (dua puluh) Meter dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah/ruko dengan memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 8

Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang berada dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 9

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013