DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal STURADA Pangkal Perjuangan mengganti Radio Siaran Pemerintah Daerah STURADA Pangkal Perjuangan. Terdiri atas 11 Bab dan 27 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal STURADA Pangkal Perjuangan mengganti Radio Siaran Pemerintah Daerah STURADA Pangkal Perjuangan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), setelah beberapa kali diubah, terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerinta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11.Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL STURADA PANGKAL PERJUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
6.Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Studio Radio Daerah Pangkal Perjuangan, yang selanjutnya disebut LPPL STURADA Pangkal Perjuangan, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan milik daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8.Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik yang mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan. 4
9.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan yang bewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
10.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disingkat KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang berkedudukan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
12.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

BENTUK DAN FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan diselenggarakan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
(2)LPPL STURADA Pangkal Perjuangan, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan, kontrol sosial, sosial budaya, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)Untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan siaran lokal LPPL STURADA Pangkal Perjuangan dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)LPPL STURADA Pangkal Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Penyelenggaraan penyiaran LPPL STURADA Pangkal Perjuangan bersifat Independen, netral dan tidak komersial. 5

Pasal 4

LPPL STURADA Pangkal Perjuangan mempunyai tugas pokok mewujudkan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial, pelestarian budaya lokal serta menumbuhkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyelengaraan penyiaran radio yang menjangkau wilayah Daerah Kabupaten dan sekitarnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL STURADA Pangkal Perjuangan bersama Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.Perubahan kebijakan umum, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian media penyiaran lokal;
b.Pembinaan dan pengkoordinasian dengan atau antar lembaga-lembaga penyiaran di Kabupaten Karawang;
c.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi penyiaran, serta kemitraan media massa dan stakeholders penyiaran; dan
d.Pelaksanaan dan penyebarluasan informasi kebijkan pemerintah daerah, promosi daerah dan pembangunan daerah.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran LPPL STURADA Pangkal Perjuangan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 7

(1)Susunan organisasi LPPL STURADA Pangkal Perjuangan terdiri atas :
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPPL STURADA Pangkal Perjuangan ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Pasal 8

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat.
(2)Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah dijabat oleh unsur dinas.
(3)Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
(4)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017