DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),

Mengingat

Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sampah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang Undang Nomr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 3
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
7.Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
8.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 4
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12.Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
14.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15.Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, Pelaku Usaha, atau masyarakat.
16.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
17.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
18.Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
20.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
21.Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
22.Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. 5
23.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
25.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
26.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
27.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
28.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakeristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
29.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan.
30.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
31.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana Pengumpulan Sampah dari TPS atau TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
32.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33.Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah Pengolahan Sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
34.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar. 6

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih, dengan makin terkendalinya sampah dan menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

TUGAS , WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bertugas:

a.meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dengan Pengelolaan Sampah dengan baik dan benar;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi Pengurangan Sampah, dan Penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan lembaga pemerintah lainnya di Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 7

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampahberdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelola Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:
1. a.menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
2. b.melakukan Pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
3. c.memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat:
  1. 1.Sumber Sampah;
  2. 2.Timbulan Sampah;
  3. 3.komposisi Sampah;
  4. 4.karakteristik Sampah; dan 8
  5. 5.fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. d.mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
5. e.menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah untuk Sampah organik, Sampah anorganik, dan Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
6. f.memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang Sampah;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola Sampah;
8. h.melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
9. i.menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
10. j.memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Pengelolaan Sampah.
(2)Penetapan target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi.
(3)Rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (3) memuat:
1. a.daerah pelayanan;
2. b.kebutuhan dan tingkat pelayanan;
3. c.penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat; dan
4. d.tahapan pelaksanaan.
(2)Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan Timbulan Sampah;
2. b.Pendauran Ulang Sampah;
3. c.Pemanfaatan Kembali Sampah;
4. d.Pemilahan Sampah;
5. e.Pengumpulan Sampah; 9
6. f.Pengangkutan Sampah;
7. g.Pengolahan Sampah; dan
8. h.pemrosesan akhir Sampah.
(3)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.kondisi Daerah;
2. b.rencana pengembangan Daerah;
3. c.kondisi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan;
4. d.permasalahan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(4)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
1. a.kebijakan dan strategi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah;
2. b.norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
3. c.rencana tata ruang wilayah; dan
4. d.keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.
(5)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan atas studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PELAKU USAHA

Pasal 9

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi. 10

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),

Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang Undang Nomr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 3
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
7.Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
8.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 4
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12.Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
14.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15.Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, Pelaku Usaha, atau masyarakat.
16.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
17.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
18.Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
20.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
21.Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
22.Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. 5
23.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
25.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
26.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
27.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
28.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakeristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
29.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan.
30.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
31.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana Pengumpulan Sampah dari TPS atau TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
32.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33.Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah Pengolahan Sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
34.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar. 6

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

TUGAS , WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bertugas:

a.meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dengan Pengelolaan Sampah dengan baik dan benar;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi Pengurangan Sampah, dan Penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan lembaga pemerintah lainnya di Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 7

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampahberdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelola Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:
1. a.menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
2. b.melakukan Pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
3. c.memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat:
  1. 1.Sumber Sampah;
  2. 2.Timbulan Sampah;
  3. 3.komposisi Sampah;
  4. 4.karakteristik Sampah; dan 8
  5. 5.fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. d.mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
5. e.menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah untuk Sampah organik, Sampah anorganik, dan Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
6. f.memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang Sampah;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola Sampah;
8. h.melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
9. i.menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
10. j.memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Pengelolaan Sampah.
(2)Penetapan target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi.
(3)Rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (3) memuat:
1. a.daerah pelayanan;
2. b.kebutuhan dan tingkat pelayanan;
3. c.penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat; dan
4. d.tahapan pelaksanaan.
(2)Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan Timbulan Sampah;
2. b.Pendauran Ulang Sampah;
3. c.Pemanfaatan Kembali Sampah;
4. d.Pemilahan Sampah;
5. e.Pengumpulan Sampah; 9
6. f.Pengangkutan Sampah;
7. g.Pengolahan Sampah; dan
8. h.pemrosesan akhir Sampah.
(3)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.kondisi Daerah;
2. b.rencana pengembangan Daerah;
3. c.kondisi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan;
4. d.permasalahan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(4)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
1. a.kebijakan dan strategi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah;
2. b.norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
3. c.rencana tata ruang wilayah; dan
4. d.keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.
(5)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan atas studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PELAKU USAHA

Pasal 9

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi. 10

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016