DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 560, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 174);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KENDAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal :

a.Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 15 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 107);
b.Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
c.Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 174); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan angka 8a, angka 8b, angka 8c, dan angka 8d Pasal 1 dihapus, angka 22, angka 24, angka 51 dan angka 53 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 5 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 8a. Dihapus. 8b. Dihapus. 8c. Dihapus. 8d. Dihapus.
9.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11.Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
12.Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
13.Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada. 13a. Griya Sehat adalah tempat pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dengan menggunakan jamu yang tersaintifikasi, terstandarisasi dan fitofarmaka, konsultasi kesehatan, pelayanan kesehatan akibat dampak asap rokok serta pelayanan kesehatan lainnya. 13b.Jamu adalah obat tradisional Indonesia. 13c. Saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
14.Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik. 6
15.Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
16.Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17.Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18.Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19.Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
20.Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
21.Pelayanan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Voluntary Counselling and Testing (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
22.Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
23.dihapus.
24.Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan patologi.
25.Kepala keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, di lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 26.Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. 27.Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
3. 28.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir. 7
4. 29.Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. 30.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
6. 31.Warga Negara lndonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa lndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara lndonesia.
7. 32.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. 33.Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
9. 34.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
10. 35.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
11. 36.Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
12. 37.Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
13. 38.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
14. 39.Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
15. 40.Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
16. 41.Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
17. 42.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 8 dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. 43.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. 44.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. 45.Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
21. 46.Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
22. 47.Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
23. 48.Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
24. 49.Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
25. 50.Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
26. 51.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
27. 52.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. 53.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan. 53a. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. 53b.Tera adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 9 belum dipakai sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku. 53c. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 53d. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komodistas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 53e. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
29. 54.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. 55.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. 56.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. 57.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. 58.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. 59.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. 60.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 10
36. 61.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. 62.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan :

a.jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/Puskesmas keliling/Puskesmas pembantu/ Griya Sehat/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/laboratorium kesehatan;
b.jasa pelayanan kesehatan;
c.jasa tindakan medik/paramedik/penunjang medik;
d.jenis/jumlah pelayanan; dan
e.frekuensi pelayanan.
1. 5.Ketentuan huruf a Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 11

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

a.untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta laboratorium kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan
b.membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.
1. 6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan penghitungannya berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas :
1. a.pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.pelayanan laboratorium kesehatan.
(2)Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.pelayanan kesehatan rawat jalan, terdiri atas :
  1. 1.pelayanan pemeriksaan kesehatan;
  2. 2.pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan herbal (jamu/simplisia);
  3. 3.pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin;
  4. 4.pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi;
  5. 5.pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli;
  6. 6.pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji;
  7. 7.pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/calon legislatif;
  8. 8.pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum et repertum; dan
  9. 9.pelayanan kesehatan pada anak-anak sekolah (UKS).
2. b.pelayanan kesehatan rawat inap yaitu terdiri dari perawatan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III pada Puskesmas.
3. c.pelayanan kesehatan persalinan, terdiri atas: 12
  1. 1.jasa tindakan persalinan normal; dan
  2. 2.jasa tindakan persalinan dengan penyulit.
4. d.pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Griya Sehat, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
5. e.pelayanan kesehatan paket tindakan medik;
6. f.pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;
7. g.pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan, meliputi :
  1. 1.vital sign;
  2. 2.menyuntik;
  3. 3.monitoring/memperbaiki infus;
  4. 4.memasang infus/transfusi;
  5. 5.memasang O2 (oksigen);
  6. 6.memberikan makan lewat sonde;
  7. 7.mengambil sampel laborat;
  8. 8.bilas lambung;
  9. 9.skerent untuk operasi;
  10. 10.mobilisasi;
  11. 11.pemberian obat perektal;
  12. 12.perawatan tali pusat; dan
  13. 13.vulva hygiene.
8. h.pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik, terdiri atas :
  1. 1.pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik mencakup : a) pelayanan paket pemeriksaan laboratorium manual; b) pelayanan paket pemeriksaan hematology analyzer; c) pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik; dan d) pelayanan paket pemeriksaan elektromedik.
  2. 2.penunjang diagnostik luar paket terdiri dari pelayanan laboratorium klinik dan rontgen, terdiri dari : a) pelayanan laboratorium klinik terdiri atas : 1). gula darah; 2). colesterol; 3). trigliserida; 4). SGOT; 5). SGPT; 6). ureum; 7). creatinin; 8). asam urat; 9). widal; 10). HBS AG; 11). HDL; 12). LDL; 13 13). narkoba; 14). golongan darah; 15). kehamilan; dan 16). pemeriksaan darah rutin/urin rutin. b) pelayanan rongen terdiri atas : 1). thorak anak; 2). thorak dewasa; 3). thorak Ap/L; 4). BNO/Abdomen; 5). BNO/Abdomen 2 posisi (Ap/L); 6). BNO/Abdomen 3 posisi (Ap/LLD/semi erect); 7). Cranium Ap/L; 8). Sinus Paranasal 2 posisi; 9). Cervical (Ap/L/Oblig kanan/Oblig kiri); 10). Ekstrimitas Ap/L (1 film 2 posisi); 11). Ekstrimitas Ap/L (2 film 2 posisi); 12). Vertebra Thorakal Ap/L; 13). Vertebra Lumbal Ap/L; 14). Dental; 15). Pelvis Ap/Oblig (2 posisi); 16). Penambahan proyeksi dengan film kecil; 17). Penambahan proyeksi dengan film besar; 18). Nasal soft tissue (2 posisi); 19). BNO sonde (5 proyeksi);
  3. 3.pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik abdomen 3 (tiga) posisi;
  4. 4.pelayanan pemeriksaan elektromedik USG;
  5. 5.Pemeriksaan EKG;
  6. 6.Pemeriksaan spyrometri; dan
  7. 7.Pemeriksaan nebulizer.
9. i.pelayanan kesehatan pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS) dan voluntary counseling and testing (VCT);
10. j.pelayanan nonmedik yaitu pengurusan jenazah dan sewa mobil ambulance/mobil pusat kesehatan keliling;
11. k.Pelayanan kesehatan tradisional komplementer pada Griya Sehat, meliputi :
  1. 1.pelayanan spa kesehatan, kesehatan jamu;
  2. 2.pelayanan akupuntur; dan
  3. 3.pelayanan akupressure.
12. l.Konsultasi pada Griya Sehat meliputi konsultasi gizi klinik, sanitasi dan reproduksi sehat.
(3)Jenis Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Pemeriksaan Kualitas Air;
2. b.Pemeriksaan Laboratorium yang meliputi :
  1. 1.kimia kesehatan;
  2. 2.mikrobiologi; 14
  3. 3.imunologi;
  4. 4.patologi;
3. c.Pemeriksaan dalam Rangka Penertiban Sertifikat Laik Sehat, yang melayani :
  1. 1.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
  2. 2.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
  3. 3.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air minum Isi Ulang;
  4. 4.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel;
  5. 5.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum;
  6. 6.Sertifikat Laik Hygiene Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
4. d.Pemeriksaan calon jamaah haji; dan
5. e.Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil.
(4)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IB, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mobil penumpang umum;
2. b.mobil bus;
3. c.mobil barang;
4. d.kereta gandengan; dan
5. e.kereta tempelan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah golongan retribusi jasa umum. 15

10.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 52

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 52

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018