DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu tentang struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Retribusi Jasa Usaha yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi dapat dilakukan pungutan;
c.bahwa besarnya Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan indek harga dan perkembangan perekonomian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragawan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Struktur dan besarnya Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Lampiran I pada Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran Pasal 8 berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2.Ketentuan Lampiran II pada Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran Pasal 15 berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 22 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah sebagai berikut: No. Jenis pelayanan Terminal Tarif (Rp) Satuan tarif I. Parkir (Menaikkan - Menurunkan)

a.Bus Lambat (AKAP)
b.Bus Cepat (AKAP)
c.Bus Pedesaan (AKDP)
d.Non Bus
e.Angkutan Desa 2.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Tiap kali masuk Tiap kali masuk Tiap kali masuk Tiap kali masuk Tiap kali masuk II. Bus Menginap 10.000,00 Per malam III. Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah
a.Kios Makanan / Kelontong
b.Kios Jasa Perjalanan / Agen
c.Dasaran
d.Dihapus 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - Per hari Per hari Per hari - IV. Kamar Mandi
a.Mandi / Buang Air Besar
b.Buang Air Kecil 2.000,00 1.000,00 Tiap kali masuk Tiap kali masuk V. Kios Terminal :
a.Sewa Kios Terminal
b.Balik Nama Sewa Kios Terminal 3.000,00 10X Per m2/Bulan Sewa Kios/ Bulan VI. Promosi di Tanah / Halaman Terminal 100.000,00 Per m2 / hari
1. 4.Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)dihapus.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 4 Agustus 2017 Plt. BUPATI KLATEN, Cap Ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 4 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap Ttd JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10/2017) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH No. Jenis Kekayaan dan Pemakaian Tarif (Rp) Satuan tarif 1 2 3 4 I. Pemakaian Tanah

1.Tanah sawah untuk pertanian
2.Tanah sawah untuk perkebunan/ peternakan
3.Tanah tegalan untuk pertanian
4.Untuk bangunan tetap :

a.Tempat tinggal
b.Usaha /komersial
c.Rusunawa
1. 5.Untuk bangunan sementara :
a.Usaha/komersial
b.Kegiatan sosial
1. 6.Untuk pemasangan peralatan
a.Rel ban
b.papan reklame
c.Kain reklame/sepanduk di panggung Reklame
d.Pipa air - Diameter s/d 5”/KM/th - Diameter diatas 5”/KM/th
1. 7.Tanah milik Pemerintah Daerah 500,00 400,00 400,00 200,00 750,00 200,00 1.000,00 50,00 200,00 55.000,00 2.500,00 12.000,00 25.000,00 5.000,00 M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M 2 /Bulan M2/Bulan M2/ Bulan M2/Bulan M2/Bulan M2/Tahun M2/Minggu M2/Minggu Km/Tahun Km/Tahun Per bulan disamping jalan
2. 8.Alon-Alon (tidak termasuk pembersihan kembali dan penggunaan listrik) untuk :
a.Upacara dan sejenisnya
b.Pemakaian khusus
1. 9.Untuk keperluan lainnya :
a.Pemasangan pompa
b.Penimbunan bahan/material
1. 10.Tanah/halaman di pasar :
a.Promosi ( Pasar Kelas I )
b.Promosi ( Pasar Kelas II )
c.Promosi ( Pasar Kelas III ) 100.000,00 500.000,00 10.000,00 2.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 Sekali keg sehari Sekali keg sehari M2/Tahun M2/Bulan Per m2/hari Per m2/hari Per m2/hari PEMAKAIAN GEDUNG A. Gedung Sunan Pandanaran
1. 1.Termasuk penggunaan kamar dan halaman depan untuk :
a.Pribadi/perhelatan - Hari Sabtu/Minggu - Selain Hari Sabtu/Minggu
b.Organisasi
c.Dinas
d.Sosial
e.Pameran
1. 2.Khusus halaman depan tanpa listrik.
2. 3.Siaran Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) terdiri dari :
a.Untuk penyiaran jenis iklan insidentil : – 1 kali penyiaran sehari
b.Untuk penyiaran iklan berlangganan : – 1 kali penyiaran sehari
c.Penyiaran iklan sponsor 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 200.000,00 1.500.000,00 250.000,00 7.500,00 5.000,00 Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Masa putar 60 dtk Masa putar 60 dtk – Untuk 30 menit/hari – Untuk wayang kulit
d.Pengumuman Non Pemerintah B. Rumah Dinas Golongan III
a.Di wilayah kota Klaten
b.Di luar kota Klaten C. Gedung Wanita (tidak termasuk kebersihan)
a.Dinas Pemerintah
b.Non Pemerintah
c.Pribadi/perhelatan
d.Organisasi wanita
e.Sosial D. Eks. Gedung Kawedanan (tidak termasuk kebersihan )
1. 1.Eks. Kawedanan Pedan - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial
2. 2.Eks. Kawedanan Gondang Winangun - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial E. SKB Klaten (belum termasuk listrik dan kebersihan) - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial F. Dihapus G. Dihapus 300.000,00 100.000,00 7.500,00 2.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 100.000,00 Per Bulan Sekali siar wayang kulit Sekali siar M2/Bulan M2/Bulan Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari H. Dihapus I. Pemakaian Bangunan Rumah Dinas
a.Ibu kota kabupaten
b.Ibu kota kecamatan
c.Eks. Kawedanan Jatinom - Bangunan - Tanah
d.Eks. Kawedanan Pedan - Bangunan - Tanah
e.Eks Dinas Tenaga Kerja 750,00 500,00 750,00 1.000,00 750,00 1.000,00 1.000,00 M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M 2 /Tahun M2/Tahun III. Mobil Ambulance/janazah 2.000,00 Per Km pergi pulang min tarif Rp.20.000,00 IV Peminjaman Alat Berat
1. 1.Alat-Alat Berat Mesin gilas dengan tonase
a.6 – 8 ton
b.2 – 3 ton
1. 2.Alat pemadat tanah
a.Kapasitas 1.000 Kg
b.Kapasitas 750 Kg 150.000,00 100.000,00 50.000,00 40.000,00 Per hari Per hari Per hari Per hari V Pemakaian Tanah Pengairan:
a.Untuk kios/warung dan sejenisnya
b.Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya.
c.Tanah tegalan untuk bercocok tanam
d.Tanah sawah 1 kali panen
e.Tanah sawah 2 kali panen
f.Untuk tambak/keramba
g.Untuk warung terapung 3.000,00 10.000,00 350,00 350,00 500,00 300,00 400,00 M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun VI. Pos Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan Keliling:
a.Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)
b.Hewan Kecil (Kambing/Domba) 3.000,00 500,00 Per ekor Per ekor VII. Pemakaian Kontainer Inseminasi Buatan: - Jasa Penitipan Semen Beku ( Sapi ) 3.000,00 Per dosis sekali titip Plt. BUPATI KLATEN, Cap Ttd SRI MULYANI LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai berikut:
a.Retribusi Pasar Ternak adalah sebagi berikut : 1) Ternak Besar Rp. 3.000,00/ekor/hari 2) Ternak Kecil Rp. 1.000,00/ekor/hari 3) Ternak Unggas Rp. 500,00/ekor/hari 4) Selain dikenakan Retribusi Pasar Ternak, pedagang juga dikenakan Retribusi Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5) Untuk ternak besar yang dijual di Pasar Grosir juga dipungut retribusi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b.Tarif persewaan toko/ kios pasar: Lokasi Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak Utama Samping Dalam Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III 4.000 3.000 2.000 3.000 2.000 1.500 2.000 1.500 1.500 Lokasi Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha Bank dan sejenisnya Toko Barang Dagangan Tradisional Jalan Pemuda dan Sekitarnya 1,2 % x NJOP PBB 2 % x NJOP PBB 1,5 % x NJOP PBB
c.Balik Nama Sewa toko/kios dikenakan 10 x sewa kios/toko bulanan
d.Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf B, penyewa toko/ kios juga dikenakan retribusi kebersihan, PBB dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Plt. BUPATI KLATEN, Cap Ttd SRI MULYANI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 (tiga) obyek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :
a.Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
b.Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :
a.Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b.Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki /dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset). Perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang diterapkan di Daerah. Mengingat untuk memberlakukan suatu jenis Retribusi Daerah harus diterapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian tanpa adanya peraturan daerah yang berkaitan maka retribusi daerah tersebut tidak dapat dipungut. Dengan diberikannya kewenangan terhadap Daerah untuk menetapkan jenis retribusi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 157

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 52

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 52

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009