DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikMengingat Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11 t •
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan si Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 111
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 8);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 9); IV
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 4);
26.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 22);
27.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 19);
28.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 9); v Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2016 Pasall

1.Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan Arus kas;
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
1. 2.Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2016. Pasa12 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal1 huruf a adalah sebagai berikut :
a.Pendapatan Daerah; Rp. 817.539.815.857,00
b.Belanja Daerah; Rp. 755.790.552.914,00
c.Transfer Daerah; Rp. 116.886.067.324,00 Surplus/(Deftsit) Rp. (55.136.804.381,00) Pembiayaan Daerah - Penerimaan Pembiayaan Rp. 81.629.671.087,48 - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.100.693.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 77.528.978.087,48 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 22.392.173.706,48 d. Vl Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal2 adalah sebagai berikut:
1. 1.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp11.818.948.386,52 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 829.358.764.243,52
b.Realisasi Rp. 817.539.815.857,00 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 11.818.948.386,52
1. 2.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp32.130.307.985,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 787.920.860.899,00
b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 755.790.552.914,00 Rp. 32.130.307.985,00
1. 3.Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.214.344.458,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 119.100.411.782,00
b.Realisasi Rp. 116.886.067.324,00 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 2.214.344.458,00
1. 4.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplusj{defisit) Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp(22.525.704.056,48) dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplusj(defisit) Setelah Perubahan Rp. (77.662.508.437,48)
b.Realisasi Rp. (55.136.804.381,00) Seliaih Lebih/ (Kurang) Rp. (22.525.704.056,48)
1. 5.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Angaran 2016 sejumlah Rp282.837.350,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 81.912.508.437,48
b.Realisasi Rp. 81.629.671.087,48 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 282.837.350,00
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Angaran 2016 sejumlah Rp149.307.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 4.250.000.000,00
b.Realisasi Rp. 4.100.693.000,00 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 149.307.000,00 VlI
1. 7.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Angaran 2016 sejumlah Rp133.530.350,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Setelah Perubahan Rp.77.662.508.437,48
b.Realisasi Selisih Lebihl (Kurang) Rp.77.528.978.087,48 Rp. 133.530.350,00 Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :
a.Saldo Anggaran Lebih awal Rp. 77.662.508.437,48
b.Penggunaan tahun berjalan
c.Sisa Lebih/ (Kurang) pembiayaan anggaran
d.Saldo Anggaran Lebih akhir Rp. 77.511.128.087,48 Rp. 22.543.554.056,48 Rp. 22.392.173.706,48 PasalS Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal1 huruf c adalah sebagai berikut:
a.Pendapatan-LO
b.Beban-LO
c.Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional - Surplus non operasional - Pengeluaran Surplus/(defisit) kegiatan non operasional
d.Pos Luar Biasa Surplus I(defisit)-LO Rp. 863.285.732.745,99 Rp. 617.803.545.704,01 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Pasal 6 Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal Rp. 1.464.319.022.989,88
b.Surplus/ (defisit)-LO Rp. 67.289.213.283,43
c.Dampak kumulatif kebijakarr/ Rp. 735.191.450,00 kesalahan mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp. 1.532.343.427.723,31 YIll Pasal 7 Neraca per 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e adalah sebagai berikut :
a.Jumlah aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp. 1.571.928.690.459,31 Rp. 39.585.262.736,00 Rp. 1.571.928.690.459,31 PasalS Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal1 huruf f adalah sebagai berikut :
a.Saldo kas awal Rp. 75.421.498.475,48
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 226.127.210.051,30
c.Arus kas dari investasi aset non keuangan Rp. (281.089.051.092,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 17.850.000,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (321.516.810,00)
f.Saldo Kas Akhir per 31 desember 2016 Rp. 22.7521.222.584,85 Pasal 9 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. PasaliO Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.1 ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 lX
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Larnpiran V
f.Lampiran VI
g.Larnpiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Larnpiran IX J. Larnpiran X
k.Larnpiran XI
1. 1.Larnpiran XII
m.Larnpiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Larnpiran XV
p.Larnpiran XVI
q.Larnpiran XVII
r.Larnpiran XVIII
s.Larnpiran XIX
t.Larnpiran XX daerah dan fungsi dalarn kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar rekapitulasi realisasi penarnbahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalarn pekerjaan; daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar rekapitulasi dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran berikutnya; ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Pasalll Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagairnana dirnaksud dalam pasal 1 ayat (2) tercanturn dalarn Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. x ,: i Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara. , . PARAF KOORDINASI NO UNITII SATUAN KERJA P~AF 1 SC2.\i9A 1,4 I 2 A~(.'~ 2 fI 3 \<c..~~ )c"-Vlt~ 3~ 4 ~~~ lfc>'WM 4 .J- .5 ~g,}) l't)::'u~"tA-V~ ( 5 ,p I Ditetapkan di: Lasusua pada tanggal : 18 Agustus 2017 Plh. BUPATI K KA UTARA, Diundangkan di : Lasusua pada tanggal : 18 Agustus 2017 SEKRETARIS DA KABUPATEN KOLAKA UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR ( i NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA: ( 'I 51 / ~t6 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM IS~JU)N N, SH Nip. 19670101200112 1 007 Xl

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017