Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2016
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452}; SALINAN
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Umbaran Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2014 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I-3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran, belanja untuk keselarasan Dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi Dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Lampiran II : Neraca Lampiran III : Laporan arus kas Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal l ayat (2) terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen