DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembiayaan, Pelaksanaan TSLP, Program TSLP, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitrnen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung;
c.bahwa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Landak merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3.Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI LANDAK, Mengingat Menimbang ¥.~ -~· /l? ...!.,.. > """'~\ t --.~P"fP' l.tiJ.q~ BUPATI LANDAK PROVINS!KALIMANTANBARAT PERATURANDAERAHKABUPATENLANDAK NOMOR 3 TAHUN 2.0l~ TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ·
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15.Peraturan Menteri BUMNNomor; Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMNdengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036); Pasal 2 Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah; dan Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. 3.Bupati adalah Bupati Landak.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. 5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. 6.Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. 7.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. 8.Wilayah Sasaran adalah wilayah yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. 9.Forum Pelaksana TSLP adalah wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi yang dibentuk untuk melaksanakan program TSLP.

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG TANGGUNGJAWABSOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama Ruang Lingkup

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan peningkatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah;
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
1. g.Berkelanjutan;
2. h.Berwawasan lingkungan.
3. e.Partisipatif dan aspirasi;
4. f.Keterbukaan; c Kebersamaan;

Pasal 4

Penyelenggaraan TSLPberdasarkan asas:

a.Kepastian hukum;
b.Kepentingan umum;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan termasuk lingkungan perusahaan beserta. pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terlaksananya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memberi penghargaan serta.pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta. menyiapkan diri untuk: memenuhi standar nasional dan standar intemasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 1) Program TSLPmeliputi:
a.bina lingkungan dan sosial;
b.kemitraan usaha mikro,kecil dan koperasi; dan
c.program langsung pada masyarakat. 2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 9

BAB IV PROGRAM TSLP

BAB IV

PROGRAM TSLP

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSLP,perusahaan wajib:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab social dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah serta peraturan perundangan yang berlaku;
b.menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.TSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 7

1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP. 2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik kantor pusat, cabang maupun unit pelaksana yang berkedudukan dan/ atau melakukan kegiatan usaha di daerah. 3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/ atau milik pemerintah daerah.

BAB III

PELAKSANAANTSLP

Pasal 6

(1)Pembiayaan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ulruran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 13

1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSLP agar program-program TSLPterencana secara terpadu, harmonis dan efisien. 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TSLP. 3) Forum pelaksana TSLP terdiri dari unsur perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat. 4) Pembentukan forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dalam bentuk:

a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b.penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d.bantuan sosial pengembangan budaya dan pelesarian budaya, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial, agama dan kepercayaan;
f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/ daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan
g.bantuan dibidang pelestarian dan pengembangan budaya. 2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi usaha;
f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;dan
g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015