Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019
- Nomor
- 40
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 100
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; Mengingat Mengingat: Menetapkan: 1. 2. PRES I DEN Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a7fl; MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I
Dalam, Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 1 PRES I DEN Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 2 3 4 5
PRES I DEN
BAB II PENYELENGGARAAN KEWENANGAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB II
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Bagian Kedua Pemerintah
dan
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a, Menteri melakukan koordinasi:
PRES I DEN
dan
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan menetapkan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Menteri melakukan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Menteri:
b c d e PRES IDEN
melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai Administrasi Kependudukan; melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Menteri menetapkan:
c.akta... PRES I DEN
(21 Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Provinsi Paragraf 1 Gubernur Pasal 1 1
e
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)