DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019

Nomor: 40
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; Mengingat Mengingat: Menetapkan: 1. 2. PRES I DEN Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a7fl; MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam, Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1.Administrasi. . . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 1 PRES I DEN Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 2 3 4 5
6.Kartu PRES I DEN
6.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lKota.
7.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten I Kota sebagai satu kesatuan.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
10.Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.Penduduk PRES I DEN -5 1 1. Penduduk Pelintas Batas adalah WNI yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupatenlkota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota adalah perangkat daerah kabupatenlkota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
16.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Unit . PRES I DEN
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenfKota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 3

(1)Menteri menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan secara nasional.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memiliki kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi PRES I DEN
2. a.koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
3. b.penetapan sistem, pedoman, dan standar;
4. c.fasilitasi dan sosialisasi;
5. d.pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantatlan, evaluasi, dan konsultasi;
6. e.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
7. f.menyediakan blangko KTP-el bagi kabupatenlkota;
8. g.menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lKota;
9. h.menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
10. i.pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
11. j.pengawasan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a, Menteri melakukan koordinasi:

a.secara nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara berkala;
b.antarsusunan . PRES I DEN
b.antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
c.dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan menetapkan:

a.penyelenggaraan SIAK;
b.perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;
c.perlindungan data Penduduk;
d.pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-e1;
e.pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan;
f.perlindungan Data Pribadi Penduduk;
g.standar pelayanan;
h.standar dan spesifikasi formulir, buku, dan blangko;
i.standar dan spesifikasi perangkat perekaman Data Kependudukan;
j.spesifikasi perangkat pembaca KTP-e1;
k.standar kompetensi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah;
l.sistem PRES I DEN
1. 1.sistem, prosedur, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
m.pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah; dan
n.pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Menteri melakukan:

a.fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
b.sosialisasi AdministrasiKependudukan;
c.kerja sama dengan pihak terkait; dan
d.komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Menteri:

a.melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:
1. 1.menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
2. 2.melaksanakan pembinaan aparatur penyelenggara Administrasi Kependudukan; dan
3. 3.melaksanakan . . b c d e PRES IDEN
4. 3.melaksanakan pendokumentasian urusan Administrasi Kependudukan. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai Administrasi Kependudukan; melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Menteri menetapkan:

a.tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
b.tata cara penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungj awabkan.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa:
1. a.biodata Penduduk;
2. b.KK; c.akta... PRES I DEN
3. c.akta pencatatan sipil;
4. d.kartu identitas anak; dan
5. e.surat keterangan kependudukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf i, Menteri memberikan hak akses kepada pengguna yang terdiri atas:
1. a.kementerian;
2. b.lembaga; dan
3. c.badan hukum Indonesia. (21 Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
(3)Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan:
1. a.Data Kependudukan; dan
2. b.KTP-el. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.
(5)Pemanfaatan PRES I DEN
(5)Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh badan hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan pedanjian kerja sama.
(6)Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Gubernur menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memiliki kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
2. b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
4. d.penyajian d PRES I DEN penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. e

Pasal 12

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, gubernur melakukan koordinasi:
1. a.antarlembaga Pemerintah dan lembaga non- Pemerintah; dan
2. b.antarkabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam, Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1.Administrasi. . . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 1 PRES I DEN Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 2 3 4 5
6.Kartu PRES I DEN
6.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lKota.
7.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten I Kota sebagai satu kesatuan.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
10.Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.Penduduk PRES I DEN -5 1 1. Penduduk Pelintas Batas adalah WNI yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupatenlkota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota adalah perangkat daerah kabupatenlkota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
16.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Unit . PRES I DEN
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenfKota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 3

(1)Menteri menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan secara nasional.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memiliki kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi PRES I DEN
2. a.koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
3. b.penetapan sistem, pedoman, dan standar;
4. c.fasilitasi dan sosialisasi;
5. d.pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantatlan, evaluasi, dan konsultasi;
6. e.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
7. f.menyediakan blangko KTP-el bagi kabupatenlkota;
8. g.menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lKota;
9. h.menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
10. i.pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
11. j.pengawasan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a, Menteri melakukan koordinasi:

a.secara nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara berkala;
b.antarsusunan . PRES I DEN
b.antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
c.dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan menetapkan:

a.penyelenggaraan SIAK;
b.perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;
c.perlindungan data Penduduk;
d.pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-e1;
e.pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan;
f.perlindungan Data Pribadi Penduduk;
g.standar pelayanan;
h.standar dan spesifikasi formulir, buku, dan blangko;
i.standar dan spesifikasi perangkat perekaman Data Kependudukan;
j.spesifikasi perangkat pembaca KTP-e1;
k.standar kompetensi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah;
l.sistem PRES I DEN
1. 1.sistem, prosedur, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
m.pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah; dan
n.pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Menteri melakukan:

a.fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
b.sosialisasi AdministrasiKependudukan;
c.kerja sama dengan pihak terkait; dan
d.komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Menteri:

a.melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:
1. 1.menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
2. 2.melaksanakan pembinaan aparatur penyelenggara Administrasi Kependudukan; dan
3. 3.melaksanakan . . b c d e PRES IDEN
4. 3.melaksanakan pendokumentasian urusan Administrasi Kependudukan. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai Administrasi Kependudukan; melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Menteri menetapkan:

a.tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
b.tata cara penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungj awabkan.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa:
1. a.biodata Penduduk;
2. b.KK; c.akta... PRES I DEN
3. c.akta pencatatan sipil;
4. d.kartu identitas anak; dan
5. e.surat keterangan kependudukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf i, Menteri memberikan hak akses kepada pengguna yang terdiri atas:
1. a.kementerian;
2. b.lembaga; dan
3. c.badan hukum Indonesia. (21 Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
(3)Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan:
1. a.Data Kependudukan; dan
2. b.KTP-el. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.
(5)Pemanfaatan PRES I DEN
(5)Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh badan hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan pedanjian kerja sama.
(6)Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Gubernur menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memiliki kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
2. b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
4. d.penyajian d PRES I DEN penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. e

Pasal 12

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, gubernur melakukan koordinasi:
1. a.antarlembaga Pemerintah dan lembaga non- Pemerintah; dan
2. b.antarkabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 44 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 44 Tahun 2025