DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pemberian izin dan pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dalam wilayah kabuapaten merupakan kewenangan daerah kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka. Mengingat: ... 2 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeIoIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang ... 3 3
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyeIenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16.Peraturan Pemerintah ... 4 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarlf Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasail Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 4

(1)Dalam hal pemberi kerja TKAakan memperpanjang IMTA,maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk TKAyang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Majalengka.
(3)Permohonan ... 7 7
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
(4)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IMTAdengan melampirkan :
1. a.fotocopy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)yang masih berlaku;
2. b.fotocopy IMTAterakhir;
3. c.fotocopy SIUPjSPT;
4. d.fotocopyAkta Notaris untuk Jabatan PresidenjDirektur;
5. e.fotocopy Pasport;
6. f.fotocopy Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS);
7. g.fotocopy Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD);
8. h.daftar TKAyang dipekerjakan di perusahaan;
9. i.Surat Pernyataan Direktur UtamajDirektur Perusahaan bahwa TKA selama bekerja di perusahaan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
10. j.fotocopy surat penunjukan TKI sebagai Counterpartjpendamping;
11. k.Surat Pernyataan Direktur UtamajDirektur ten tang hasil-hasil DIKLAT; I. foto copy Program Diklat dan pelaksanaannya;
12. m.foto copy kontrak kerja antara perusahaan dan TKA;
13. n.surat kuasa bagi perusahaan yang menugaskan karyawannya;
14. o.pas foto 3 lembar ukuran 4 x 6 cm;
15. p.Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.
16. q.Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
17. r.Syarat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Mekanisme penerbitan Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)IMTAdapat diperpanjang sesuaijangka waktu berlakunya RPTKAdengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.
(1)SKPD melakukan pembinaan teknis dan pengawasan tehadap TKA dan pengguna TKA.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur pengusaha dan masyarakat dan unsur serikat pekeja/buruh.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
(4)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan TKA,SKPD dapat melakukan keIjasama internasional di bidang ketenagakeIjaan sesuai dengan kepentingan daerah atau nasi anal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 7 Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKAyang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Obyek Retribusi adalah pemberian Perpanjangan lMTA kepada Pemberi KeIja TKA.
(2)Pemberi KeIja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 9

(1)Subyek Retribusi Perpanjangan IMTAadalah orang pribadi atau Badan pemberi keIja TKA.
(2)Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalah orang pribadi atau Badan pemberi keIja TKA.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Perpanjangan IMTAdigolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. BABV ... 9 9 BABV PENGUKURANTINGKATPENGGUNAANJASA Pasalll Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan.

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTAadalah sebesar USD 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) per-jabatan/bulan untuk setiap TKAyang dibayarkan dimuka.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun atau sesuai Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPyang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.
(2)Peninjauan ... 10 10
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Retribusi Perpanjangan IMTAdipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTAdiatur lebih lanjut oleh Bupati.
(1)Setiap pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTAdiberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
(2)Pembayaran retribusi harns dilakukan secara tunaijlunas.
(3)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Bupati ... 11 11
(4)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diatur lebih lanjut oleh Bupati. PasallS
(1)Setiap pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan kepada bendaharawan atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Hasil Retribusi Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah. DAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIDUSI

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1)Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) teguran/peringatan/surat lain yang melunasi retribusi yang terutang. hari setelah sejenis, wajib tanggal retribusi surat harns
(3)Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(4)Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kedaluwarsa ... 12 12
(2)Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
1. a.diterbitkan surat teguran;atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik Iangsung maupun tidak Iangsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi. Pasa121
(1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih Iagi karen a hak untuk melakukan pcnagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati mentapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Bupati. BABX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22
(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh Bupati.
(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karen a keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teIjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasa124
(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan hams diberi keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputu san , maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Pasa125
(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(5)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(6)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(7)Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.
(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ada1ah tindak pidana pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BABXV PENYIDIKAN Pasal 31
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik ... 16 16
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
1. a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
3. c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
4. d.Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
5. e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
7. g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan pindak pidana retribusi; I. Memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. j.Menghentikan penyidikan; dan/atau
10. k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KETENTUAN PENUTUP Pasa132 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Mqjalengka pada tanggal 31 Olctober 2016 BUPATIMAJALENGKA, Cap/TId SUTRISNO Diundangkan di Majalengka pada tanggal 31 Olctober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, AHMAD SODIKIN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT(12/253/2016) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM . GUN GUN M.D., S.H., M.Pd NIP. 19680327 199603 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pemberian izin dan pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dalam wilayah kabuapaten merupakan kewenangan daerah kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka. Mengingat: ... 2 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeIoIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang ... 3 3
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyeIenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16.Peraturan Pemerintah ... 4 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarlf Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasail Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 4

(1)Dalam hal pemberi kerja TKAakan memperpanjang IMTA,maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk TKAyang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Majalengka.
(3)Permohonan ... 7 7
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
(4)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IMTAdengan melampirkan :
1. a.fotocopy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)yang masih berlaku;
2. b.fotocopy IMTAterakhir;
3. c.fotocopy SIUPjSPT;
4. d.fotocopyAkta Notaris untuk Jabatan PresidenjDirektur;
5. e.fotocopy Pasport;
6. f.fotocopy Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS);
7. g.fotocopy Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD);
8. h.daftar TKAyang dipekerjakan di perusahaan;
9. i.Surat Pernyataan Direktur UtamajDirektur Perusahaan bahwa TKA selama bekerja di perusahaan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
10. j.fotocopy surat penunjukan TKI sebagai Counterpartjpendamping;
11. k.Surat Pernyataan Direktur UtamajDirektur ten tang hasil-hasil DIKLAT; I. foto copy Program Diklat dan pelaksanaannya;
12. m.foto copy kontrak kerja antara perusahaan dan TKA;
13. n.surat kuasa bagi perusahaan yang menugaskan karyawannya;
14. o.pas foto 3 lembar ukuran 4 x 6 cm;
15. p.Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.
16. q.Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
17. r.Syarat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Mekanisme penerbitan Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)IMTAdapat diperpanjang sesuaijangka waktu berlakunya RPTKAdengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.
(1)SKPD melakukan pembinaan teknis dan pengawasan tehadap TKA dan pengguna TKA.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur pengusaha dan masyarakat dan unsur serikat pekeja/buruh.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
(4)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan TKA,SKPD dapat melakukan keIjasama internasional di bidang ketenagakeIjaan sesuai dengan kepentingan daerah atau nasi anal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 7 Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKAyang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Obyek Retribusi adalah pemberian Perpanjangan lMTA kepada Pemberi KeIja TKA.
(2)Pemberi KeIja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 9

(1)Subyek Retribusi Perpanjangan IMTAadalah orang pribadi atau Badan pemberi keIja TKA.
(2)Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalah orang pribadi atau Badan pemberi keIja TKA.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTAadalah sebesar USD 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) per-jabatan/bulan untuk setiap TKAyang dibayarkan dimuka.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun atau sesuai Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPyang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.
(2)Peninjauan ... 10 10
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Retribusi Perpanjangan IMTAdipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTAdiatur lebih lanjut oleh Bupati.
(1)Setiap pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTAdiberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
(2)Pembayaran retribusi harns dilakukan secara tunaijlunas.
(3)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Bupati ... 11 11
(4)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diatur lebih lanjut oleh Bupati. PasallS
(1)Setiap pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan kepada bendaharawan atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Hasil Retribusi Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah. DAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIDUSI

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1)Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) teguran/peringatan/surat lain yang melunasi retribusi yang terutang. hari setelah sejenis, wajib tanggal retribusi surat harns
(3)Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(4)Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kedaluwarsa ... 12 12
(2)Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
1. a.diterbitkan surat teguran;atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik Iangsung maupun tidak Iangsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang retribusi secara Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi. Pasa121
(1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih Iagi karen a hak untuk melakukan pcnagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati mentapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Bupati. BABX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22
(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh Bupati.
(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karen a keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teIjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasa124
(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan hams diberi keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputu san , maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Pasa125
(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(5)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(6)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(7)Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.
(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ada1ah tindak pidana pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BABXV PENYIDIKAN Pasal 31
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik ... 16 16
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
1. a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
3. c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
4. d.Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
5. e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
7. g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan pindak pidana retribusi; I. Memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. j.Menghentikan penyidikan; dan/atau
10. k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KETENTUAN PENUTUP Pasa132 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Mqjalengka pada tanggal 31 Olctober 2016 BUPATIMAJALENGKA, Cap/TId SUTRISNO Diundangkan di Majalengka pada tanggal 31 Olctober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, AHMAD SODIKIN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT(12/253/2016) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM . GUN GUN M.D., S.H., M.Pd NIP. 19680327 199603 1 003

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 29

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 29

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012