Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat: ... 2 2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN MAJALENGKA.
BAB I
I. foto copy Program Diklat dan pelaksanaannya;
BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 7 Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKAyang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV
Retribusi Perpanjangan IMTAdigolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. BABV ... 9 9 BABV PENGUKURANTINGKATPENGGUNAANJASA Pasalll Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan. BAB VI PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Prinsip Penetapan Pasal 12
Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarle Retribusi Pasal 13
BAB VI
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasall5 Retribusi Perpanjangan IMTAdipungut di wilayah Kabupaten Majalengka. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 16
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 17
(4)Bupati ... 11 11
PasallS
DAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIDUSI
BAB VIII
hari setelah sejenis, wajib tanggal retribusi surat harns
Pasa121
BABX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22
BAB Xl ... 13 13 DAB XI KEDERATAN Pasa123
Pasa124
Pasa125
BAB XII ... 14 14 BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasa126
BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 27
BAB XIV ... 15 15 BAB XIV KETENTUAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 28 Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait penggunaan TKA, dikenakan juga sanksi berupa tegu ran , pencabutan sementara izin usaha, pencabutan tetap izin usaha, penghentian sementara kegiatan dan penghentian tetap kegiatan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XIV
Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 30
BABXV PENYIDIKAN Pasal 31
I. Memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
BAB XVI ... 17 17 KETENTUAN PENUTUP Pasa132 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Mqjalengka pada tanggal 31 Olctober 2016 BUPATIMAJALENGKA, Cap/TId SUTRISNO Diundangkan di Majalengka pada tanggal 31 Olctober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, AHMAD SODIKIN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT(12/253/2016) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM . GUN GUN M.D., S.H., M.Pd NIP. 19680327 199603 1 003
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)