DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf e dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Ubah Perangkat Daerah Hasil Fasilitasi.doc 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Ubah Perangkat Daerah Hasil Fasilitasi.doc 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Ubah Perangkat Daerah Hasil Fasilitasi.doc 4 Pasal I Ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf e dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
b.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
c.Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
d.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
e.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Ubah Perangkat Daerah Hasil Fasilitasi.doc 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 26 Oktober 2018 WAKIL BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 26 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, Ttd. DIDIK BUDI MULJONO Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 293-12/2018 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Ubah Perangkat Daerah Hasil Fasilitasi.doc 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2016, dalam ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan, “untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. Selanjutnya dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 11 huruf c, dan huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan:  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, diubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Ubah Perangkat Daerah Hasil Fasilitasi.doc 7  Badan Kepegawaian Daerah dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. 2

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018