DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Malang

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan beberapa nama Desa di Kabupaten Malang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa, sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5

3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA
4.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan penyebutan nama Desa dalam administrasi kependudukan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilakukan penyesuaian secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

5.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. BUPATI MALANG, ttd. SANUSI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG ttd. BUDIAR Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 2 Seri D NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 8-2/2026 Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 30 Januari 2026 Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Januari 2026 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa merupakan dasar hukum yang mengatur keberadaan dan penetapan desa di wilayah Kabupaten Malang. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan nama desa yang perlu disesuaikan dengan kondisi aktual dan kesepakatan masyarakat setempat. Perubahan nama desa ini didasarkan pada surat pernyataan dari kepala desa yang bersangkutan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan penulisan nama desa agar lebih tepat dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Perubahan nama desa ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal dokumen resmi, batas wilayah, dan hak-hak administratif lainnya. Berdasarkan hasil pencermatan nama Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, terdapat beberapa perubahan nama Desa di Kabupaten Malang sebanyak 7 (tujuh) Desa yakni:

a.Desa Sumbermanjingkulon Kecamatan Pagak;
b.Desa Pringgodani Kecamatan Bantur;
c.Desa Gedogkulon Kecamatan Turen;
d.Desa Gedogwetan Kecamatan Turen;
e.Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung;
f.Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis; dan
g.Desa Langlang Kecamatan Singosari. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA PENETAPAN NAMA DESA DI KABUPATEN MALANG NO DESA KECAMATAN 1 2 3 1 TULUNGREJO DONOMULYO 2 BANJAREJO DONOMULYO 3 KEDUNGSALAM DONOMULYO 4 TLOGOSARI DONOMULYO 5 TEMPURSARI DONOMULYO 6 DONOMULYO DONOMULYO 7 PURWOREJO DONOMULYO 8 SUMBEROTO DONOMULYO 9 MENTARAMAN DONOMULYO 10 PURWODADI DONOMULYO 11 SUMBERMANJINGKULON PAGAK 12 PANDANREJO PAGAK 13 SUMBERKERTO PAGAK 14 SEMPOL PAGAK 15 PAGAK PAGAK 16 TLOGOREJO PAGAK 17 GAMPINGAN PAGAK 18 SUMBEREJO PAGAK 19 WONOKERTO BANTUR 20 REJOSARI BANTUR 21 BANTUR BANTUR 22 WONOREJO BANTUR 23 SRIGONCO BANTUR 24 SUMBERBENING BANTUR 25 BANDUNGREJO BANTUR 26 PRINGGODANI BANTUR 27 REJOYOSO BANTUR 28 KARANGSARI BANTUR 2 1 2 3 29 TAMBAKASRI SUMBERMANJING WETAN 30 TEGALREJO SUMBERMANJING WETAN 31 SEKARBANYU SUMBERMANJING WETAN 32 KLEPU SUMBERMANJING WETAN 33 RINGINKEMBAR SUMBERMANJING WETAN 34 KEDUNGBANTENG SUMBERMANJING WETAN 35 SITIARJO SUMBERMANJING WETAN 36 SUMBERAGUNG SUMBERMANJING WETAN 37 ARGOTIRTO SUMBERMANJING WETAN 38 HARJOKUNCARAN SUMBERMANJING WETAN 39 SUMBERMANJING WETAN SUMBERMANJING WETAN 40 RINGINSARI SUMBERMANJING WETAN 41 DRUJU SUMBERMANJING WETAN 42 TAMBAKREJO SUMBERMANJING WETAN 43 SIDOASRI SUMBERMANJING WETAN 44 SUKODONO DAMPIT 45 SUMBERSUKO DAMPIT 46 SRIMULYO DAMPIT 47 BATURETNO DAMPIT 48 BUMIREJO DAMPIT 49 AMADANOM DAMPIT 50 PAMOTAN DAMPIT 51 MAJANGTENGAH DAMPIT 52 REMBUN DAMPIT 53 POJOK DAMPIT 54 JAMBANGAN DAMPIT 55 LEBAKHARJO AMPELGADING 56 WIROTAMAN AMPELGADING 57 TAMANASRI AMPELGADING 58 TIRTOMARTO AMPELGADING 59 PURWOHARJO AMPELGADING 60 SIDORENGGO AMPELGADING 61 TIRTOMOYO AMPELGADING 62 ARGOYUWONO AMPELGADING 63 MULYOASRI AMPELGADING 64 TAWANGAGUNG AMPELGADING 65 SIMOJAYAN AMPELGADING 3 1 2 3 66 TAMANSARI AMPELGADING 67 SONOWANGI AMPELGADING 68 DAWUHAN PONCOKUSUMO 69 SUMBEREJO PONCOKUSUMO 70 PANDANSARI PONCOKUSUMO 71 NGADIRESO PONCOKUSUMO 72 WONOREJO PONCOKUSUMO 73 KARANGNONGKO PONCOKUSUMO 74 KARANGANYAR PONCOKUSUMO 75 JAMBESARI PONCOKUSUMO 76 NGEBRUK PONCOKUSUMO 77 PAJARAN PONCOKUSUMO 78 ARGOSUKO PONCOKUSUMO 79 WONOMULYO PONCOKUSUMO 80 BELUNG PONCOKUSUMO 81 WRINGINANOM PONCOKUSUMO 82 PONCOKUSUMO PONCOKUSUMO 83 GUBUGKLAKAH PONCOKUSUMO 84 NGADAS PONCOKUSUMO 85 SUMBERPUTIH WAJAK 86 WONOAYU WAJAK 87 BAMBANG WAJAK 88 BRINGIN WAJAK 89 DADAPAN WAJAK 90 PATOKPICIS WAJAK 91 BLAYU WAJAK 92 CODO WAJAK 93 SUKOLILO WAJAK 94 KIDANGBANG WAJAK 95 SUKOANYAR WAJAK 96 WAJAK WAJAK 97 NGEMBAL WAJAK 98 TAWANGREJENI TUREN 99 KEMULAN TUREN 100 SAWAHAN TUREN 101 UNDAAN TUREN 102 GEDOGKULON TUREN 4 1 2 3 103 GEDOGWETAN TUREN 104 TALOK TUREN 105 TANGGUNG TUREN 106 JERU TUREN 107 PAGEDANGAN TUREN 108 SANANKERTO TUREN 109 SANANREJO TUREN 110 KEDOK TUREN 111 TALANGSUKO TUREN 112 TUMPUKRENTENG TUREN 113 PUTAT KIDUL GONDANGLEGI 114 GONDANGLEGI KULON GONDANGLEGI 115 SUKOSARI GONDANGLEGI 116 GONDANGLEGI WETAN GONDANGLEGI 117 SUKOREJO GONDANGLEGI 118 BULUPITU GONDANGLEGI 119 PANGGUNGREJO GONDANGLEGI 120 GANJARAN GONDANGLEGI 121 PUTAT LOR GONDANGLEGI 122 UREK-UREK GONDANGLEGI 123 KETAWANG GONDANGLEGI 124 PUTUKREJO GONDANGLEGI 125 SUMBERJAYA GONDANGLEGI 126 SEPANJANG GONDANGLEGI 127 PUTUKREJO KALIPARE 128 KALIPARE KALIPARE 129 SUMBERPETUNG KALIPARE 130 SUKOWILANGUN KALIPARE 131 TUMPAKREJO KALIPARE 132 ARJOSARI KALIPARE 133 KALIREJO KALIPARE 134 ARJOWILANGUN KALIPARE 135 KALIASRI KALIPARE 136 TERNYANG SUMBERPUCUNG 137 SENGGRENG SUMBERPUCUNG 138 SAMBIGEDE SUMBERPUCUNG 139 NGEBRUK SUMBERPUCUNG 5 1 2 3 140 JATIGUWI SUMBERPUCUNG 141 SUMBERPUCUNG SUMBERPUCUNG 142 KARANGKATES SUMBERPUCUNG 143 KEMIRI KEPANJEN 144 SENGGURUH KEPANJEN 145 MANGUNREJO KEPANJEN 146 JENGGOLO KEPANJEN 147 KEDUNGPEDARINGAN KEPANJEN 148 TEGALSARI KEPANJEN 149 PANGGUNGREJO KEPANJEN 150 TALANGAGUNG KEPANJEN 151 DILEM KEPANJEN 152 SUKORAHARJO KEPANJEN 153 CURUNGREJO KEPANJEN 154 JATIREJOYOSO KEPANJEN 155 NGADILANGKUNG KEPANJEN 156 MOJOSARI KEPANJEN 157 SUDIMORO BULULAWANG 158 KASRI BULULAWANG 159 BAKALAN BULULAWANG 160 KREBET BULULAWANG 161 GADING BULULAWANG 162 SUKONOLO BULULAWANG 163 LUMBANGSARI BULULAWANG 164 WANDANPURO BULULAWANG 165 SEMPALWADAK BULULAWANG 166 BULULAWANG BULULAWANG 167 KREBET SENGGRONG BULULAWANG 168 KUWOLU BULULAWANG 169 KASEMBON BULULAWANG 170 PRINGU BULULAWANG 171 GUNUNGSARI TAJINAN 172 GUNUNGRONGGO TAJINAN 173 PURWOSEKAR TAJINAN 174 NGAWONGGO TAJINAN 175 PANDANMULYO TAJINAN 176 JATISARI TAJINAN 6 1 2 3 177 TAJINAN TAJINAN 178 RANDUGADING TAJINAN 179 JAMBEARJO TAJINAN 180 TANGKILSARI TAJINAN 181 SUMBERSUKO TAJINAN 182 TAMBAKASRI TAJINAN 183 NGINGIT TUMPANG 184 KIDAL TUMPANG 185 KAMBINGAN TUMPANG 186 PANDANAJENG TUMPANG 187 PULUNGDOWO TUMPANG 188 BOKOR TUMPANG 189 SLAMET TUMPANG 190 WRINGINSONGO TUMPANG 191 JERU TUMPANG 192 MALANGSUKO TUMPANG 193 TUMPANG TUMPANG 194 TULUSBESAR TUMPANG 195 DUWET TUMPANG 196 BENJOR TUMPANG 197 DUWET KRAJAN TUMPANG 198 TAJI JABUNG 199 NGADIREJO JABUNG 200 KENONGO JABUNG 201 SIDOREJO JABUNG 202 SUKOPURO JABUNG 203 PANDANSARI LOR JABUNG 204 SIDOMULYO JABUNG 205 GADINGKEMBAR JABUNG 206 ARGOSARI JABUNG 207 KEMANTREN JABUNG 208 SUKOLILO JABUNG 209 GUNUNGJATI JABUNG 210 JABUNG JABUNG 211 SLAMPAREJO JABUNG 212 KEMIRI JABUNG 213 KEDUNGREJO PAKIS 7 1 2 3 214 BANJAREJO PAKIS 215 PUCANGSONGO PAKIS 216 SUKOANYAR PAKIS 217 SUMBERPASIR PAKIS 218 PAKISKEMBAR PAKIS 219 SUMBERKRADENAN PAKIS 220 AMPELDENTO PAKIS 221 SEKARPURO PAKIS 222 MANGLIAWAN PAKIS 223 TIRTOMOYO PAKIS 224 SAPTORENGGO PAKIS 225 ASRIKATON PAKIS 226 BUNUTWETAN PAKIS 227 PAKISJAJAR PAKIS 228 PERMANU PAKISAJI 229 KARANGPANDAN PAKISAJI 230 GLANGGANG PAKISAJI 231 WONOKERSO PAKISAJI 232 KARANGDUREN PAKISAJI 233 SUTOJAYAN PAKISAJI 234 PAKISAJI PAKISAJI 235 JATISARI PAKISAJI 236 WADUNG PAKISAJI 237 GENENGAN PAKISAJI 238 KENDALPAYAK PAKISAJI 239 KEBONAGUNG PAKISAJI 240 NGAJUM NGAJUM 241 PALAAN NGAJUM 242 NGASEM NGAJUM 243 BANJARSARI NGAJUM 244 KRANGGAN NGAJUM 245 KESAMBEN NGAJUM 246 BABADAN NGAJUM 247 BALESARI NGAJUM 248 MAGUAN NGAJUM 249 SUMBERSUKO WAGIR 250 MENDALANWANGI WAGIR 8 1 2 3 251 SITIREJO WAGIR 252 PARANGARGO WAGIR 253 GONDOWANGI WAGIR 254 PANDANREJO WAGIR 255 PETUNGSEWU WAGIR 256 SUKODADI WAGIR 257 SIDORAHAYU WAGIR 258 JEDONG WAGIR 259 DALISODO WAGIR 260 PANDANLANDUNG WAGIR 261 KUCUR DAU 262 KALISONGO DAU 263 KARANGWIDORO DAU 264 PETUNGSEWU DAU 265 SELOREJO DAU 266 TEGALWERU DAU 267 LANDUNGSARI DAU 268 MULYOAGUNG DAU 269 GADINGKULON DAU 270 SUMBERSEKAR DAU 271 TEGALGONDO KARANGPLOSO 272 KEPUHARJO KARANGPLOSO 273 NGENEP KARANGPLOSO 274 NGIJO KARANGPLOSO 275 AMPELDENTO KARANGPLOSO 276 GIRIMOYO KARANGPLOSO 277 BOCEK KARANGPLOSO 278 DONOWARIH KARANGPLOSO 279 TAWANGARGO KARANGPLOSO 280 WONOREJO SINGOSARI 281 DENGKOL SINGOSARI 282 BATURETNO SINGOSARI 283 WATUGEDE SINGOSARI 284 BANJARARUM SINGOSARI 285 TUNJUNGTIRTO SINGOSARI 286 LANGLANG SINGOSARI 287 PURWOASRI SINGOSARI 9 1 2 3 288 KLAMPOK SINGOSARI 289 GUNUNGREJO SINGOSARI 290 TAMANHARJO SINGOSARI 291 ARDIMULYO SINGOSARI 292 TOYOMARTO SINGOSARI 293 RANDUAGUNG SINGOSARI 294 SIDOLUHUR LAWANG 295 SRIGADING LAWANG 296 SIDODADI LAWANG 297 BEDALI LAWANG 298 MULYOARJO LAWANG 299 SUMBERNGEPOH LAWANG 300 SUMBERPORONG LAWANG 301 TURIREJO LAWANG 302 KETINDAN LAWANG 303 WONOREJO LAWANG 304 BENDOSARI PUJON 305 SUKOMULYO PUJON 306 PUJON KIDUL PUJON 307 PANDESARI PUJON 308 PUJON LOR PUJON 309 NGROTO PUJON 310 NGABAB PUJON 311 TAWANGSARI PUJON 312 MADIREDO PUJON 313 WIYUREJO PUJON 314 PAGERSARI NGANTANG 315 SIDODADI NGANTANG 316 BANJAREJO NGANTANG 317 PURWOREJO NGANTANG 318 NGANTRU NGANTANG 319 BANTUREJO NGANTANG 320 PANDANSARI NGANTANG 321 MULYOREJO NGANTANG 322 SUMBERAGUNG NGANTANG 323 KAUMREJO NGANTANG 324 TULUNGREJO NGANTANG 10 1 2 3 325 WATUREJO NGANTANG 326 JOMBOK NGANTANG 327 PONDOKAGUNG KASEMBON 328 BAYEM KASEMBON 329 PAIT KASEMBON 330 WONOAGUNG KASEMBON 331 KASEMBON KASEMBON 332 SUKOSARI KASEMBON 333 SIDODADI GEDANGAN 334 GAJAHREJO GEDANGAN 335 SINDUREJO GEDANGAN 336 GEDANGAN GEDANGAN 337 SEGARAN GEDANGAN 338 SUMBEREJO GEDANGAN 339 TUMPAKREJO GEDANGAN 340 GIRIMULYO GEDANGAN 341 PUJIHARJO TIRTOYUDO 342 SUMBERTANGKIL TIRTOYUDO 343 KEPATIHAN TIRTOYUDO 344 JOGOMULYAN TIRTOYUDO 345 TLOGOSARI TIRTOYUDO 346 TIRTOYUDO TIRTOYUDO 347 SUKOREJO TIRTOYUDO 348 AMPELGADING TIRTOYUDO 349 TAMANKUNCARAN TIRTOYUDO 350 GADUNGSARI TIRTOYUDO 351 WONOAGUNG TIRTOYUDO 352 TAMANSATRIYAN TIRTOYUDO 353 PURWODADI TIRTOYUDO 354 SLOROK KROMENGAN 355 JATIKERTO KROMENGAN 356 NGADIREJO KROMENGAN 357 KROMENGAN KROMENGAN 358 PENIWEN KROMENGAN 359 JAMBUWER KROMENGAN 360 KARANGREJO KROMENGAN 361 KLUWUT WONOSARI 11 1 2 3 362 PLANDI WONOSARI 363 PLAOSAN WONOSARI 364 KEBOBANG WONOSARI 365 SUMBERTEMPUR WONOSARI 366 SUMBERDEM WONOSARI 367 WONOSARI WONOSARI 368 BANGELAN WONOSARI 369 CLUMPRIT PAGELARAN 370 SUWARU PAGELARAN 371 KADEMANGAN PAGELARAN 372 BALEARJO PAGELARAN 373 KANIGORO PAGELARAN 374 BRONGKAL PAGELARAN 375 PAGELARAN PAGELARAN 376 BANJAREJO PAGELARAN 377 KARANGSUKO PAGELARAN 378 SIDOREJO PAGELARAN BUPATI MALANG, ttd. SANUSI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5A

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5A

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020