DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya lebih meningkatan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha,koperasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik;
c.bahwa dalam batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapatkan pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan, juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha dan aspek harga jual tenaga listrik;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta ketenagalistrikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Energi dan Ketenagalistrikan. SALINAN | 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tetntang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, | 3 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5281);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5326);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS DAN BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Maros. | 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
8.Instansi Terkait adalah Intansi yang mempunyai relevansi dan/atau hubungan koordinasi dengan Dinas.
9.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa listrik, panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetik.
10.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11.Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang bersal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.
12.Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bio energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13.Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpih bitumen.
14.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan Umum di bidang Ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan Tenaga Listrik, Potensi Sumber Energi Primer dan jalur lintasan Transmisi sesuai Rencana Tata Ruang Daerah.
15.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
16.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IO (Izin Operasi) adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
17.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, selanjutnya disebut PIO adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18.Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UPTL adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
19.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTL adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah | 5 kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUJPTL adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD Koperasi atau swasta yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik.
21.Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
22.Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUPTL adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapatkan Izin untuk melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
23.Instalasi ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
24.Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt.
25.Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt.
26.Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan.
27.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
28.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUPTL).
30.Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relative mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).
31.Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
32.Bahan Bakar Khusus adalah bahan bakar bensin non premium yang digunakan untuk kendaraan roda dua atau roda empat, mempunyai sifat ramah lingkungan dan kandungan oktan diatas 90%, memiliki gas buang yang lebih baik serta pembakaran lebih sempurna.
33.Depot Lokal adalah tempat penyimpanan sementara bahan bakar minyak.
34.Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang selanjutnya disingkat (SPBU) adalah sarana tempat penjualan untuk melayani kendaraan bermotor. | 6
35.Pelumas bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
36.Pengumpulan pelumas bekas adalah kegiatan mengumpulkan, menampung dan menyalurkan pelumas bekas tanpa menambah proses bahan apapun atau pemanasan.
37.Minyak tanah atau parafin adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar.
38.Pengecer Bahan Bakar Minyak adalah orang yang menjual Bahan Bakar Minyak secara sedikit-sedikit atau satu- satu.
39.Pangkalan Minyak Tanah adalah suatu kegiatan penjualan minyak tanah langsung kepada pembeli yang mengikat kontrak dengan agen.
40.LPG (Liquified Petroleum Gas) atau biasa disebut gas minyak bumi yang dicairkan adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.
41.Mesin 2 (dua) Tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran terjadi dua langkah piston.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi menganut azas :
1. a.manfaat;
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan;
4. d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. e.mengandalkan pada kemampuan daerah;
6. f.keamanan dan keselamatan;
7. g.kelestarian fungsi lingkungan; dan
8. h.otonomi daerah.
(2)Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Ruang lingkup pengelolaan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi meliputi:
1. a.pemanfaatan energi untuk pembangkit tenaga listrik;
2. b.Rencana umum ketenagalistrikan daerah;
3. c.pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik;
4. d.pemberian Izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL);
5. e.pemberian izin penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.pembinaan dan pengawasan;
8. h.sanksi administrasi.

BAB III

PEMANFAATAN ENERGI

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pemanfaatan energi yang meliputi : | 7

a.menyusun program pemerintah daerah dalam bidang energi yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi;
b.mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
c.menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;
d.menggalakkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik dengan teknologi baru untuk energi pedesaan; dan
e.menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Menteri.

Pasal 4

(1)Sumber energi primer yang terdapat di daerah dan/atau berasal dari luar daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
(2)Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
(3)Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan kelistrikan pedesaan wajib mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
(2)Dalam pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan oleh pihak swasta dan perorangan, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
(2)Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
(3)Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah mengacu pada Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
(4)Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 7

(1)Inventarisasi meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan. | 8
(2)Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan.
(3)Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
(3)Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
2. b.pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
3. c.menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
4. d.pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
5. e.konservasi sumber-sumber ketenagalistrikan;
6. f.pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
(3)Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya lebih meningkatan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha,koperasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik;
c.bahwa dalam batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapatkan pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan, juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha dan aspek harga jual tenaga listrik;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta ketenagalistrikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Energi dan Ketenagalistrikan. SALINAN | 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tetntang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, | 3 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5281);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5326);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS DAN BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Maros. | 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
8.Instansi Terkait adalah Intansi yang mempunyai relevansi dan/atau hubungan koordinasi dengan Dinas.
9.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa listrik, panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetik.
10.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11.Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang bersal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.
12.Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bio energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13.Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpih bitumen.
14.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan Umum di bidang Ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan Tenaga Listrik, Potensi Sumber Energi Primer dan jalur lintasan Transmisi sesuai Rencana Tata Ruang Daerah.
15.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
16.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IO (Izin Operasi) adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
17.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, selanjutnya disebut PIO adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18.Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UPTL adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
19.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTL adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah | 5 kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUJPTL adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD Koperasi atau swasta yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik.
21.Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
22.Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUPTL adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapatkan Izin untuk melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
23.Instalasi ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
24.Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt.
25.Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt.
26.Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan.
27.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
28.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUPTL).
30.Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relative mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).
31.Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
32.Bahan Bakar Khusus adalah bahan bakar bensin non premium yang digunakan untuk kendaraan roda dua atau roda empat, mempunyai sifat ramah lingkungan dan kandungan oktan diatas 90%, memiliki gas buang yang lebih baik serta pembakaran lebih sempurna.
33.Depot Lokal adalah tempat penyimpanan sementara bahan bakar minyak.
34.Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang selanjutnya disingkat (SPBU) adalah sarana tempat penjualan untuk melayani kendaraan bermotor. | 6
35.Pelumas bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
36.Pengumpulan pelumas bekas adalah kegiatan mengumpulkan, menampung dan menyalurkan pelumas bekas tanpa menambah proses bahan apapun atau pemanasan.
37.Minyak tanah atau parafin adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar.
38.Pengecer Bahan Bakar Minyak adalah orang yang menjual Bahan Bakar Minyak secara sedikit-sedikit atau satu- satu.
39.Pangkalan Minyak Tanah adalah suatu kegiatan penjualan minyak tanah langsung kepada pembeli yang mengikat kontrak dengan agen.
40.LPG (Liquified Petroleum Gas) atau biasa disebut gas minyak bumi yang dicairkan adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.
41.Mesin 2 (dua) Tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran terjadi dua langkah piston.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi menganut azas :
1. a.manfaat;
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan;
4. d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. e.mengandalkan pada kemampuan daerah;
6. f.keamanan dan keselamatan;
7. g.kelestarian fungsi lingkungan; dan
8. h.otonomi daerah.
(2)Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Ruang lingkup pengelolaan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi meliputi:
1. a.pemanfaatan energi untuk pembangkit tenaga listrik;
2. b.Rencana umum ketenagalistrikan daerah;
3. c.pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik;
4. d.pemberian Izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL);
5. e.pemberian izin penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.pembinaan dan pengawasan;
8. h.sanksi administrasi.

BAB III

PEMANFAATAN ENERGI

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pemanfaatan energi yang meliputi : | 7

a.menyusun program pemerintah daerah dalam bidang energi yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi;
b.mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
c.menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;
d.menggalakkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik dengan teknologi baru untuk energi pedesaan; dan
e.menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Menteri.

Pasal 4

(1)Sumber energi primer yang terdapat di daerah dan/atau berasal dari luar daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
(2)Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
(3)Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan kelistrikan pedesaan wajib mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
(2)Dalam pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan oleh pihak swasta dan perorangan, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
(2)Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
(3)Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah mengacu pada Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
(4)Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 7

(1)Inventarisasi meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan. | 8
(2)Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan.
(3)Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
(3)Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
2. b.pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
3. c.menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
4. d.pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
5. e.konservasi sumber-sumber ketenagalistrikan;
6. f.pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
(3)Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008