DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum , Asas dan prinsip , Maksud dan tujuan , Ruang lingkup , Penyelenggaraan TJSP , Hak dan kewajiban perusahaan , Program TJSP , Forum pengelola TJSP , Pembinaan dan pengawasan , Penghargaan , Peran serta masyarakat , Penyelesaian sengketa , sanksi administrasi , Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mempawah;
c.bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10.Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH dan BUPATI MEMPAWAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Tanggung JawabSosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Kelompok masyarakat adalah kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
11.Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
12.Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FP-TJSP adalah organisasi yang dibentuk oleh Bupati untuk mmengelola program tanggung jawab sosial perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.
13.BadanUsaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan BUMD yang berusaha di wilayah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
15.Pembiayaan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan adalah biaya yang didapat dari keuntungan perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Kabupaten Mempawah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas Asas pengelolaan program TJSP, berlandaskan atas :

a.kemanfaatan;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.kepastian hukum;
e.keadilan;
f.partisifatif;
g.proporsionalitas;
h.kepentingan umum;
i.kebersamaan;
j.berkelanjutan; dan
k.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Prinsip

(1)Pelaksanaan asas pengelolaan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menggunakan prinsip -prinsip sebagai berikut :
1. a.kesadaran umum;
2. b.keperdulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;
7. g.matualitstis (saling menguntungkan);
8. h.tidak diskriminasi; dan
9. i.koordinatif.
(2)Pelaksanaan prinsip -prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur; dan
7. g.program perbaikan berkelanjutan.
8. h.tidak diskriminasi; dan
9. i.koordinatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Pengaturan penyelenggaraan programTJSP dimaksudkan untuk :

a.Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mempawah.
b.Memberikan arahan untuk mensinergikan pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Mempawah

Pasal 5

Tujuan Pengaturan penyelenggaraan program TJSP mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSP meliputi :
1. a.penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
2. b.hak dan kewajiban perusahaan;
3. c.forum pengelola tanggung jawab sosial perusahaan;
4. d.pembiayaan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
5. e.peran serta masyarakat;
6. f.penyelesaian sengketa; dan
7. g.laporan penggunaan dan pengelolaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan.
(2)Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 7

(1)TJSP wajib diselenggarakan oleh:
1. a.perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam; dan
2. b.penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
(2)Pengecualian terhadap k ewajiban TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutsertakan dalam melaksanakan program TJSP setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
(4)TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 8

(1)BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mempawah menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembiayaan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
(2)Pelaksanaan TJSP yang dilaksanakan oleh BUMN dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Mempawah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
(3)Seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib melaksanakan TJSP.
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Hak yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyelenggarakan Program TJSP sebagai berikut :
1. a.mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. b.mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
(2)Kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyelenggarakan Program TJSP sebagai berikut :
1. a.menetapkan tanggung jawabsosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
2. b.menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip- prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.
3. c.menyediakan pembiayaan yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. d.menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah daerah; dan
5. e.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraandengan kelompok masyarakat sekitar perusahaan atau pihak lain.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014