DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 1994 Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2009 Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 16 dan 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi;
2.Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Bupati adalah Bupati Merangin;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan;
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;
8.Perangkat daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin adalah Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
13.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Merangin;
14.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
15.Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dan/atau keterampilannya.
16.Jabatan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
17.Tenaga ahli adalah tenaga ahli bidang pemerintahan tertentu yang dibutuhkan oleh DPRD dalam rangka menunjang fungsi Alat Kelengkapan DPRD.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administratif.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur pemerintahan daerah; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang staf ahli.
(2)Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
(3)Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

6.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

a.Staf Ahli bidang Politik, Hukum, HAM dan Pemerintahan;
b.Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan dan SDA; dan
c.Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

8.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Staf ahli disediakan anggaran tersendiri untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi:
  1. 1.Bagian Pemerintahan membawahi: a) Subbagian Tata Pemerintahan dan Otonomi daerah; b) Subbagian Bina Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa; c) Subbagian Pertanahan, Tata Batas dan Topomini.
  2. 2.Bagian Hukum membawahi: a) Subbagian Perundang-Undangan; b) Subbagian Kajian dan Bantuan Hukum; c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  3. 3.Bagian Kesra membawahi: a) Subbagian Bina Keagamaan dan Pengembangan Spritual; b) Subbagian Bina Sosial; c) Subbagian Bina Kemasyarakatan.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi:
  1. 1.Bagian Bina Perekonomian dan SDA membawahi: a) Subbagian Bina Produksi dan Distribusi; b) Subbagian Bina Potensi, Daya Saing dan Usaha Daerah. c) Subbagian Bina Sumber Daya Alam;
  2. 2.Bagian Humas dan Protokoler membawahi: a) Subbagian Sandi, Pemberitaan dan Publikasi; b) Subbagian Pelayanan Informasi Media; c) Subbagian Protokoler.
  3. 3.Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan, membawahi: a) Subbagian Administrasi Pengendalian Pembangunan; b) Subbagian Bina Sarana dan Prasarana; c) Subbagian Layanan Pengadaan.
4. d.Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi:
  1. 1.Bagian Organisasi membawahi: a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Subbagian Kebijakan Publik dan Akuntabiltas; c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan.
  2. 2.Bagian Umum membawahi: a) Subbagian Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Perlengakapan; c) Subbagian Tata Usaha Umum, Tata Usaha Staf Ahli dan Kearsipan.
  3. 3.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah membawahi: a) Subbagian Program dan Anggaran; b) Subbagian Verifikasi, Perbendaharaan dan Pembukuan; c) Subbagian Aset Sekretariat daerah;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional:
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang administrator/Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang bersangkutan;
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pengawas/Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada administrator/Kepala Bagian yang bersangkutan;
(5)Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2014