(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a.Sekretariat Daerah;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi:
1.Bagian Pemerintahan membawahi:
a) Subbagian Tata Pemerintahan dan Otonomi daerah; b) Subbagian Bina Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa; c) Subbagian Pertanahan, Tata Batas dan Topomini.
2.Bagian Hukum membawahi:
a) Subbagian Perundang-Undangan; b) Subbagian Kajian dan Bantuan Hukum; c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3.Bagian Kesra membawahi:
a) Subbagian Bina Keagamaan dan Pengembangan Spritual; b) Subbagian Bina Sosial; c) Subbagian Bina Kemasyarakatan.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi:
1.Bagian Bina Perekonomian dan SDA membawahi:
a) Subbagian Bina Produksi dan Distribusi; b) Subbagian Bina Potensi, Daya Saing dan Usaha Daerah. c) Subbagian Bina Sumber Daya Alam;
2.Bagian Humas dan Protokoler membawahi:
a) Subbagian Sandi, Pemberitaan dan Publikasi; b) Subbagian Pelayanan Informasi Media; c) Subbagian Protokoler.
3.Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan, membawahi:
a) Subbagian Administrasi Pengendalian Pembangunan; b) Subbagian Bina Sarana dan Prasarana; c) Subbagian Layanan Pengadaan.
d.Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi:
1.Bagian Organisasi membawahi:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Subbagian Kebijakan Publik dan Akuntabiltas; c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan.
2.Bagian Umum membawahi:
a) Subbagian Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Perlengakapan; c) Subbagian Tata Usaha Umum, Tata Usaha Staf Ahli dan Kearsipan.
3.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah membawahi:
a) Subbagian Program dan Anggaran; b) Subbagian Verifikasi, Perbendaharaan dan Pembukuan; c) Subbagian Aset Sekretariat daerah;
e.Kelompok Jabatan Fungsional:
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang administrator/Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang bersangkutan;
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pengawas/Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada administrator/Kepala Bagian yang bersangkutan;
(5)Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: