(1)Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 80 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pekalongankab.go.id 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 25 Maret 2015 BUPATI PEKALONGAN, Ttd. Diundangkan di Kajen pada tanggal 25 Maret 2015 AMAT ANTONO PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, Ttd. MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Endang Murdiningrum, SH. Pembina Tingkat I NIP. 19631005 199208 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2015) jdih.pekalongankab.go.id 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN I. UMUM Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan juncto ketentuan Pasal 94 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 180/008969 tanggal 1 September 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan guna penyempurnaan lebih lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.