DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum yaitu Pengertian : Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat SKPD, Seni, Budaya, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Seniman, Pendidik Seni, Peneliti Seni dan Budaya, Sanggar Seni dan Budaya, Festival Seni dan Budaya,Pergelaran Seni dan Budaya, Pameran Seni dan Budaya, Penyelenggara Usaha Kesenian; Prinsip Tujuan Sasaran Dan Karakteristik; Ruang Lingkup, Kewenangan Bupati; Hak Dan Kewajiban; Sanksi Administrasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seni dan budaya memeiliki posisi strategis dalam pembangunan karekter masyarakat suatu daerah yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur serta memperhalus akal budi manusia dan bisa membawa manusia kearah prilaku yang arif dan biajaksana sehingga perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan oleh generasi penerus;
b.. bahwa seni dan budaya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sekadau dapat menjadi aset yang perlu dikelola secara aspiratif, terencana, terarah, terkoordinasi dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf. b, · perlu diatur pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sekadau dengan Peraturan Daerah; 1 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 menyatakan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah-tengah peradaban dunia dengan memberi kebebasan kepada · masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedomanfasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan,keraton, dan lembaga adat dalam pelestariandan pengembangan budaya.
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran · Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7 ) ;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SEN! DAN BUDAYA DI KABUPATEN SEKADAU. ., BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 · Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sekadau yang menangani bidang seni dan budaya.
5.Seni adalah ekspresi individu atau sekelompok orang yang diwujudkan melalui gerak ritrnis, bunyi, peran, rupa atau perpaduan diantaranya.
6.Budaya adalah unsur yang menjadi bagian hidup suatu masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun temurun yang mengandung nilai-nilai luhur.
7.Pelestartian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara seni dan budaya masyarakat yang mempunyai nilai-nilai estitika, moral dan adab, agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. .
8.Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian dan kepunahan seni dan budaya yang diakibatkan oleh manusia dan proses alam.
9.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar seni dan budaya dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi secara dinamis.
10.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan kacya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 1 1 . Seniman adalah seseorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
12.Pendidik seni adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, . dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpasitipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang kesenian.
13.Peneliti seni dan budaya adalah tenaga peneliti perseorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintahan dan peminat lain yang memiliki kompetnsi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek seni dan budaya secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggunjawabkan.
14.Sanggar seni dan budaya adalah . sanggar seni dan budaya masyarakat Kabupaten Sekadau yang sudah berbadan hukum dan sudah berdiri sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
15.Festival seni dan budaya adalah suatu kegiatan perlombaaan yang menyajikan dan mempertunjukan berbagai bentuk karya seni dan budaya yang memiliki ke khasan masing-masing.
16.Pergelaran seni dan budaya adalah kegiatan yang mempertunjukan hasil karya seni dan budaya kepada masyarakat luas.
17.Pameran seni dan budaya adalah kegiatan seni yang memamerkan karya seni dan budaya untuk masyarakat luas. _ _ _ _ _ _ _J
18.Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan; penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung sertajasa yang bersifat komersil.

BAB II

PRINSIF, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pelestarian seni dan budaya diselenggarakan dengan prinsif :

a.memelihara kelestarian karya seni dan budaya selaras dengan alam dan lingkungannya ;
b.menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai pengejaeantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungan ;
c.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman seni dan budaya, kearifan lokal;
d.menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya dan berwawas lingkungan berkelanjutan;
e.menghasilakan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas ;
f.mempererat tali persaudaraan, kekerabatan dan toleransi antar komunitas di masyrakat;
g.memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematik dalam otonomi daerah ;
h.meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat ; dan
1. 1.memperkokoh keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Tujuan pelestarian seni dan budaya adalah:
1. a.melindungi seni dan budaya daerah dari kerusakan, kerugian atau kepunahan berupa gagasan, prilaku dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam ;
2. b.mengembangkan seni dan . budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis yang berlaku dimasyrakat ;
3. c.memanfaatkan seni dan budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi ;
4. d.rneningkatkan kesadaran rnasyarakat untuk melestarikan seni dan budaya daerah, khususnya seni dan budaya tradisional ;
5. e.meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah ;
6. f.melindungi hak-hak kekayaan intlektual para seniman ; dan
7. g.mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa14
(1)Sasaran dariPeraturan Daerah ini adalah:
1. a.lestarinya berbagai bentultjenis, seni dan budaya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Sekadau ;
2. b.berbagai bentuk acara dan peristiwa yang memanfaatkan seni dan budaya; dan
3. c.terwujudnya apresiasi terhadap seniman, pencipta, penyaji, · pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan penikmat seni dan budaya daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Seni dan budaya mempunyai karakteristik :

a.berasal dari masyarakat yang dilestarikandan di terima secara turun temurun berbasis adat istiadat ;
b.menggambarkan ekspresi komunal masyarakat daerah ;
c.digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli; dan
d.digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.
a.perlindungan seni dan budaya ;
b.pengembangan seni dan budaya ; dan
c.pemanfaatan seni dan budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasa16 Ruang lingkup pelestarian seni dan budaya meliputi:

Pasal 7

(1)Perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
(2)Para pemangku kepentingan memberikan kesempatan kepada senimandanbudayawan untuk berkarya di bidang seni yang berbasis budaya.
(3)Karya seni dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan.
(4)Pemeritahan Daerah memberikan akses kepada para pelaku seni dan budaya untuk dapat di fasilitasi pada ruang publik yang di miliki atau yang di selengarakan oleh pihak swasta di daerah.
(5)Seniman di beri kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal,regional,nasional dan internasional.
(6)Pelaksanaan perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang undang yang berlaku.

Pasal 8

Perlindungan terhadap karya seni dan budaya dapat dilakukan melalui :

a.mencatat,menghimpun,mengolahdan menata informasi seni dan budaya;
b.registrasi;
c.pendaftaran atas kekayaan intelektual;
d.legalitas dari aspek seni dan budaya;
e.penelitian ; dan
f.penegakan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pengembangan seni dan budaya sebagaimana di maksuddalamPasal 6huruf b dapat di lakukan melalui:
1. a.pengkajian;
2. b.penelitian;
3. c.diskusi;
4. d.seminar;
5. e.dialog antar budaya; dan
6. f.lokakarya ;
7. g.penciptaan model baru.
(2)Pelaksanaan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan seni dan budaya daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf c dapat di lakukan melalui :
1. a.penyebarluasan informasi ;
2. b.pagelaran seni dan budaya daerah ;
3. c.perekrutan tenaga pendidik seni dan budaya;
4. d.pengemasan bahan ajar;
5. e.pengemasan bahan kajian ; dan
6. f.pengembangan kepariwisataan.
(2)Pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati berwenang menetapkan kebijakan terhadap pelestarian seni dan budaya -daerah meliputi:
1. a.pengorganisasian ;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar seni dan para budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan seni dan budaya di daerah guna memperbaiki kinerja penyelengara seni, pengiat seni, dan budaya daerah ;
3. c.mefasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum petujuk teknis,pendidikan dan pelatihan serta bantuan lainya yang meliputi : l)memperhitungkan sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan. 2) menyusun rencana, kegiatan,penilaian dan pelaporan yang akuntabel.
4. d.fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana di maksud pada huruf cmempertimbangkan kemampuan kelembagaandan keuangan daerah ;
5. g.melaksanakan pengawasan dan penyelengaraan pelayanan seni dan budaya daerah; dan
6. h.memberikan anugrah kepada pelaku, pengiat dan pelestari seni dan budaya.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikannya kepada SKPD. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

BAB IV

KEWENANGAN BUPATI Pasal 1 1

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak :

a.memfasilitasi kegiatan pengembangan seni dan budaya baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat ;
b.menyerahkan daftar usulan insan pelaku seni,baik perorangan /atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni dan budaya di tingkat propinsi.dan tingkat pusat;
c.menginisiasikan:
1. 1.kajian seni ;
2. 2.gelar seni ;
3. 3.misi kesenian;
4. 4.fasilitasi seni;
5. 5.sumber daya manusia;
6. 6.tempat; dan
7. 7.organisasi.
d.memberikan anugrah seni dan budaya kepada orang yang berjasa dalam pelestarian seni dan budaya Daerah;
e.memfasilitas seni dan budaya yang resfrentatif serta layak;

Pasal 13

(1)SKPD yang membidangi seni dan budaya bertanggung jawab atas perkembangan dan pemanfaatan seni dan budaya meliputi : · a. menerima pendaftaran sanggar seni dan budaya,karya seni dan kegiatan seni dan budaya;
1. b.memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran; dan
2. c.mendorong kegiatan seni dan budaya secara intensif.
(2)SKPD yang membidangi seni dan budaya bertanggung jawab terhadap pembinaan seni dan budaya meliputi:
1. a.melakukan inisiatif terhadap pendidikan kreasi seni dan budaya serta berapresiasi untuk meningkatkan mutu seni danbudaya daerah ; dan
2. b.melaksanakan pendidikan seni dalam kegiatan instrakurikulerdan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal,non pormal dan informal.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2014