Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2014
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Mengingat 1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, ' ' . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2 1. Peraturan Daer~h Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim (Lembaran Daerah Ka bu paten Simalungun Tahun 2 0 1 1 Nomor 1 1 seri "D" Nomor 1 1 ) ;
. . .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN B AB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
adalah Peraturan Daerah Kabupaten 4
adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten •
• 8, KORPS Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan KORPRI adalah wadah Pegawai Negeri Sipil dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja clan perbuatan yang terpuji;
1 1 . Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI; . . 1 2 . Eselon adalah Tingkatan dalam jabatan struktural; 1 3 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian clan/ atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
• • BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia " . Pemerintah Kabupaten Simalungun. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan
BAB III
( 1 ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Bagian Kedua Tugas
Bagian Ketiga Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
Bagian Keempat Organisasi
(1)Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
BAB IV TATA KERJA
BAB IV
BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON
BAB V
( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan ditinjau dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta beban kerja. • • BAB VII PENDANAAN
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen