DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Simalungun

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 45 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas clan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Unclarigan clan tugas Pemerintahan Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah, dan Pasal 2 ayat ( 1 ) juga ditegaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
c.bahwa dalam rangka mendukung dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pemberian atas kelancaran administrasi dan teknis operasional terhadap kelembagaan Dewan Pengurus Ko rps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Kabupaten Simalungun, maka perlu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Pengurus KOPRS Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Simalungun;
d.bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik IndonesiaPemerintah Kabupaten Simalungun yang penetapannya dengan Peraturan Daerah. Mengingat 1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang - Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. 3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 8.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipif dalam Jabatan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentia.n Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, ' ' . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pern.bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri "D" Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 2 seri "D" Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi - - dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri "D" Nomor 16) scbagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun · Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 seri D Nomor 8); 2 1. Peraturan Daer~h Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim (Lembaran Daerah Ka bu paten Simalungun Tahun 2 0 1 1 Nomor 1 1 seri "D" Nomor 1 1 ) ;
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2 0 1 0 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70_Tahun · 2 0 1 2 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1 9 7 1 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
24.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Republik Indonesia;
25.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi clan Kabupaten/Kota;
27.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi clan Perangkat Kerja Sekretariat Pengurus Unit: Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia; . . .
28.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Dewan Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Peraturan Daerah Simalungun; adalah Peraturan Daerah Kabupaten 4
4.Bupati adalah Bupati Simalungun;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Sekretaris Daerah Simalungun; adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten •
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD; • 8, KORPS Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan KORPRI adalah wadah Pegawai Negeri Sipil dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja clan perbuatan yang terpuji;
9.Dewa..TJ. Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Simalungun;
10.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 1 1 . Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI; . . 1 2 . Eselon adalah Tingkatan dalam jabatan struktural; 1 3 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian clan/ atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
14.Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nom or 8 Tahun 197 4 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
15.Korps Pegawai Repubiik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita cita perjuangan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional netral dan bertanggungjawab. • •

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia " . Pemerintah Kabupaten Simalungun.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

( 1 ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelayanan terhadap KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
(3)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dcwan Pengurus KORPRI.

Pasal 4

(1)Uraian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati;
(2)Tugas dan Fungsi Dewan Pengurus KORPRI akan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.pengkoordinasian dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Simalungun;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 6

(1)Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
1. a.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  2. 2.Sub Bagian Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
  3. 3.Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
2. b.Kelompok Jabatar. Fungsional
(2)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
(3)Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat Struktural pada Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat .Dewan Pengurus KORPRI wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
(3)Setiap Pimpinan .satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungiawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 8

( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III. b.
(3)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

Pasal 9

Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan ditinjau dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta beban kerja. • •

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 45 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas clan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Unclarigan clan tugas Pemerintahan Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah, dan Pasal 2 ayat ( 1 ) juga ditegaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
c.bahwa dalam rangka mendukung dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pemberian atas kelancaran administrasi dan teknis operasional terhadap kelembagaan Dewan Pengurus Ko rps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Kabupaten Simalungun, maka perlu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Pengurus KOPRS Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Simalungun;
d.bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik IndonesiaPemerintah Kabupaten Simalungun yang penetapannya dengan Peraturan Daerah. Mengingat 1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang - Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. 3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 8.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipif dalam Jabatan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentia.n Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, ' ' . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pern.bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri "D" Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 2 seri "D" Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi - - dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri "D" Nomor 16) scbagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun · Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 seri D Nomor 8); 2 1. Peraturan Daer~h Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim (Lembaran Daerah Ka bu paten Simalungun Tahun 2 0 1 1 Nomor 1 1 seri "D" Nomor 1 1 ) ;
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2 0 1 0 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70_Tahun · 2 0 1 2 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1 9 7 1 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
24.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Republik Indonesia;
25.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi clan Kabupaten/Kota;
27.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi clan Perangkat Kerja Sekretariat Pengurus Unit: Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia; . . .
28.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Dewan Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Peraturan Daerah Simalungun; adalah Peraturan Daerah Kabupaten 4
4.Bupati adalah Bupati Simalungun;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Sekretaris Daerah Simalungun; adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten •
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD; • 8, KORPS Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan KORPRI adalah wadah Pegawai Negeri Sipil dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja clan perbuatan yang terpuji;
9.Dewa..TJ. Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Simalungun;
10.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 1 1 . Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI; . . 1 2 . Eselon adalah Tingkatan dalam jabatan struktural; 1 3 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian clan/ atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
14.Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nom or 8 Tahun 197 4 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
15.Korps Pegawai Repubiik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita cita perjuangan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional netral dan bertanggungjawab. • •

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia " . Pemerintah Kabupaten Simalungun.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelayanan terhadap KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
(3)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dcwan Pengurus KORPRI.

Pasal 4

(1)Uraian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati;
(2)Tugas dan Fungsi Dewan Pengurus KORPRI akan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.pengkoordinasian dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Simalungun;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 6

(1)Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
1. a.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  2. 2.Sub Bagian Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
  3. 3.Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
2. b.Kelompok Jabatar. Fungsional
(2)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
(3)Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat Struktural pada Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat .Dewan Pengurus KORPRI wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
(3)Setiap Pimpinan .satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungiawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 8

( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III. b.
(3)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010