DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2008

Nomor: 23
Tahun: 2008
Ditetapkan: 28 Februari 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
2.Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
3.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Instansi/lembaga yang terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 2

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 3

. . . . . .

Pasal 3

Pengaturan mengenai peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 4

Kepala BNPB berwenang menentukan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.

BAB II

TATA CARA PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH

Pasal 5

(1)Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana harus menyusun:
1. a.proposal;
2. b.nota kesepahaman; dan
3. c.rencana kerja.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(3)Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara bersama-sama antara BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.
(4)Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dikoordinasikan oleh BNPB dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.

Pasal 6

. . . . . .

Pasal 6

(1)Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disusun secara bersama-sama antara BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dan dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.
(2)Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang dilakukan antara instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dikoordinasikan oleh BNPB.

Pasal 7

Pelaksanaan nota kesepahaman dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikoordinasikan oleh BNPB.

Pasal 8

(1)Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2)Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan.
(3)Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia.
(4)Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BNPB memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
(5)Kepala BNPB dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
(6)Dalam . . . . . .
(6)Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada BNPB.
(7)Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendapatkan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018