DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perusahaan Daerah Pasir Putih mencakup pembentukan; kewenangan bupati; kepengurusan; tahun buku dan laporan keuangan tahunan; laporan kegiatan usaha; pembagian dan penggunaan laba; kepegawaian; pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pclayanan kcpada masyarakat di bidang pariwisata, tcmpat hiburan umum, rumah makan dan tcmpat pcngmapan scrta pcrhotclan yang bersifat umum, maka Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupatcn Silubondo pcrlu dikclola sccara profesional;
b.bahwa bcrdasarkan Keputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah scrta mcmpcrhatikan pcrkcmbangan dunia usaha, maka kctcntuan-kctcntuan yang mcngatur mcngcna1 Pcrusahaan Daerah Pasir Putih Kabupatcn Silubondo sebagaimana diatur dalarn Pcraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat JI Situbondo Nornor 12 Tahun 1985 tcnlang Pendirian PerusahaHn Daerah Pasir Putih Kabupatcn Daerah Tingkat II Situbondo, pcrlu ditinjau kcmbali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, pcrlu mcrnbcnluk Peraturan Dacrah tcntang Perusahaan Dacrah Pasir Putih Kabupalen Situ Londo.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara .Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pcmbentukan Dacrah-dacrah Kabupatcn dalam Lingkungan l'ropins1 ,J;nva Tm1ur {Lt.:mlJaran Negara l<t.:publik Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id lndo11csia •. 2 Tahun I 950 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tcntang Perusahaan Oacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3014) scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3890);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcntang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nornor 39, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah bebcrapakali diubah, tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 );
11.Undang-Undang Nomor ?.5 Tahun 2009 tcntang Pelayanan Publik (Lembaran Negara l<cpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 · tentang Perubahan Nama clan Pcmindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Pcnyclenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Mcnlcri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah tcrakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngclolaan Kcuangan Dacrah;
17.Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 23 Tabun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pcngawasan Atas Pcnyelenggaraan Pemcrintah Dacrah;
18.Keputusan Mentcri Oalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kcpengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19.Keputusan Mcnlcri Dalam Ncgcri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dcngan Pihak Kctiga. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :

1.Dacrah adalah Kabupatcn Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya discbut DPRD adalah DPRD Kabupatcn Situbondo.
5.Pcrusahaan Dacrah Pasir Putih Kabupatcn Situbondo, yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih adalah Pcrusahaan ,-... Dacrah Pasir Putih Kabupatcn Situbondo yang didirikan bcrdasarkan Pcraturan Dacrah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pcndirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Dacrah Tingkat II Situbondo.
6.Dircksi adalah Organ Pcrusda Pasir Putih yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih baik di dalam maupun di luar pcngadilan.
7.Sadan Pcngawas adalah Organ Perusda Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan mcmberikan saran dan pertimbangan scrta pcrsctujuan kcpada Direksi dalam menjalankan kegiatan kcpcngurusan Pcrusda Pasir Putih.
8.Pegawai adalah karyawan dan karyawati Pcrusda Pasir Putih.
9.Pengurusan adalah kcgiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan. ,,.....,, 5
10.Rcncana Kcrja Pcrusahaan adalah rcncana kcrja 5 (lima) tahunan Perusda Pasir Putih.
11.Rcncana Kcrja J\nggaran Pcrusahaan yang sclanjutnya discbut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusda Pasir Putih.
12.Pembubaran adalah pcngakhiran Pcrusda Pasir Putih yang ditetapkan dcngan Pcraturan Dacrah.
13.Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan olch Pcrusda Pasir Putih untuk membangun dan/ atau mcngclola kawasan dengan luas tcrtentu untuk memenuhi kcbutuhan pariwisata.
14.Pcmakai Tcmpat Usaha adalah sctiap orang atau badan yang memperolch persetjuan dari Pcrusda Pasir Putih untuk mcnggunakan tern pat usaha clan/ atau melakukan kegiatan usaha yang dikclola oleh Perusda Pasir Putih.
15.Tcmpat Usaha adalah sebagian atau seluruh tempat yang di kuasai dan dikelola oleh Perusda Pasir Putih.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Perusda Pasir Putih adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan kctcntuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pcndirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Dacrah Tingkat II Situbondo.

Pasal 3

(1)Pcrusda Pasir Putih bcrkedudukan di Situbondo.
(2)Wilayah Usaha Pcrusda Pasir Putih meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 6

Pasal 4

Pcrusda Pa sir Putih didirikan un tuk jangka waktu yang tidak ditcntukan.

Pasal 5

Sifat usaha Perusda Pasir Putih adalah mcnyediakan pelayanan jasa bagi kcmanfaatan umum dcngan mcmpcroleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan pcrusahaan.

Pasal 6

Maksud clan tujuan pcndirian Pcrusda Pasir Putih :

a.menyediakan pelayanan kcpada masyarakat scsuai dengan ruang lingkup usahanya;
b.meningkatkan pcndapatan asli daerah;
c.ikul scrla bcrpcran aktif dalam mclaksanakan pcmbangunan daerah;
d.ikut melaksanakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka mcningkatkan kepariwisataan nasional.

Pasal 7

( l) Untuk mencapai maksud dan tujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusda Pasir Putih dapat melaksanakan kcgiatan usaha scbagai bcrikut:

a.mcndirikan, mcmbangun, dan/atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamalan Bungatan Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah daral clan scpanJang pantai yang terbentang dengan batas-batas : 1) Scbelah Utara : Sclal Madura 2) Scbclah Timur : Sungai Batu Kcnong 3) Scbelah Sclatan : cJalan Raya Surabaya-Banyuwangi 4) Scbclah Baral : Sun~ai Pandan Sari 7
b.melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tcmpat pcnginapan serta bidang usaha lainnya yang tidak bcrtentangan dengan maksud dan tujuan Pcrusda Pasir Putih;
c.melakukan kerjasama dcngan pihak ketiga.

(2)Bidang usaha lainnya scbagaimana dimaksud huruf b ditetapkan lcbih lanjut dcngan Pcraturan Bupati.

Pasal 8

Modal Perusda Pasir Putih adalah seluruh harta kekayaan bersih Perusda Pasir Putih yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketenluan Pasal 7 Peraturan Dacrah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pendirian Perusahaan Dacrah Pasir Pulih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo sampai dcngan tahun bcrjalan.

BAB III

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 9

(1)Bupati memberikan persetujuan kepada Direksi alas kegiatan usaha Perusda Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan oleh Direksi kcpada Bupati setclah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011