DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor www.peraturan.go.id 2018, No. 459 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
4.Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
5.Strategis adalah hal yang menunjukan komitmen terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat daerah provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB www.peraturan.go.id 2018, No. 459 yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
(2)KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

BAB II

PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

a.pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
b.pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
c.perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
d.penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(2)Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.
(3)Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. www.peraturan.go.id 2018, No. 459
(2)Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
1. a.kondisi umum daerah;
2. b.capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
3. c.pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kondisi umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
(2)Capaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Pembagian peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(2)Gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

Pasal 8

(1)Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(2)Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.
(3)Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 10

(1)Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(2)Upaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.pencapaian target tanpa upaya tambahan;
2. b.pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
3. c.potensi, daya saing dan inovasi daerah;
4. d.daya dukung dan daya tampung daerah; dan
5. e.pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor www.peraturan.go.id 2018, No. 459 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
4.Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
5.Strategis adalah hal yang menunjukan komitmen terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat daerah provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB www.peraturan.go.id 2018, No. 459 yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
(2)KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

BAB II

PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

a.pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
b.pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
c.perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
d.penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(2)Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.
(3)Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. www.peraturan.go.id 2018, No. 459
(2)Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
1. a.kondisi umum daerah;
2. b.capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
3. c.pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kondisi umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
(2)Capaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Pembagian peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(2)Gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

Pasal 8

(1)Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(2)Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.
(3)Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(2)Upaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.pencapaian target tanpa upaya tambahan;
2. b.pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
3. c.potensi, daya saing dan inovasi daerah;
4. d.daya dukung dan daya tampung daerah; dan
5. e.pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah. www.peraturan.go.id 2018, No. 459

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025