DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Nomor: 18
Tahun: 1994
Ditetapkan: 21 April 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam tersebut untuk kegiatan pariwisata dapat diselenggarakan melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam;
c.bahwa agar penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak lingkungan kawasan dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu mengatur pengusahaan pariwisata alam tersebut dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.
2.Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
3.Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
4.Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
5.Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.
6.Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.
7.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
(2)Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

BAB II

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada :
1. a.zona pemanfaatan taman nasional;
2. b.taman hutan raya;
3. c.taman wisata alam.
(2)Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.
(3)Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha:
1. a.akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja;
2. b.makanan dan minuman;
3. c.sarana wisata tirta;
4. d.angkutan...
5. d.angkutan wisata;
6. e.cinderamata;
7. f.sarana wisata budaya.

Pasal 4

Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari luas zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan;
2. b.bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat;
3. c.tidak mengubah bentang alam yang ada.

Pasal 5

(1)Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.
(2)Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan izin pengusahaan.
(3)Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(4)Ketentuan...
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis usahanya.
(2)Pengusahaan pariwisata alam yang jangka waktunya telah berakhir, dapat diperpanjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 7

Pengusaha pariwisata alam tidak dapat :

a.mengagunkan kawasan yang diusahakan;
b.memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Menteri.

Pasal 8

Pengusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pengusaha pariwisata alam berhak untuk :

a.mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya;
b.menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam tersebut untuk kegiatan pariwisata dapat diselenggarakan melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam;
c.bahwa agar penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak lingkungan kawasan dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu mengatur pengusahaan pariwisata alam tersebut dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.
2.Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
3.Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
4.Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
5.Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.
6.Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.
7.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
(2)Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

BAB II

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada :
1. a.zona pemanfaatan taman nasional;
2. b.taman hutan raya;
3. c.taman wisata alam.
(2)Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.
(3)Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha:
1. a.akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja;
2. b.makanan dan minuman;
3. c.sarana wisata tirta;
4. d.angkutan...
5. d.angkutan wisata;
6. e.cinderamata;
7. f.sarana wisata budaya.

Pasal 4

Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari luas zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan;
2. b.bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat;
3. c.tidak mengubah bentang alam yang ada.

Pasal 5

(1)Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.
(2)Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan izin pengusahaan.
(3)Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(4)Ketentuan...
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis usahanya.
(2)Pengusahaan pariwisata alam yang jangka waktunya telah berakhir, dapat diperpanjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 7

Pengusaha pariwisata alam tidak dapat :

a.mengagunkan kawasan yang diusahakan;
b.memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Menteri.

Pasal 8

Pengusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pengusaha pariwisata alam berhak untuk :

a.mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya;
b.menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014