DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Asas Dan sasaran, Ruang lingkup, Kewenangan, arah kebijakan, Perencanaan Dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Bidang Usaha Dan Bentuk badan usaha, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Insentif Dan kemudahan, Kerjasama, Sistem Informasi, Sosialisasi Pendidikan dan pelatihan, Koordinasi Penanaman Modal, Pembinaan Pengawasan dan pengendalian, Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Satuan Tugas (Task Force), Penyelesaian Sengketa, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang dapat mendorong peningkatkan realisasi penanaman modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pelayanan dan perlindungan penanaman modal, perlu membuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
14.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97);
15.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALI KOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10.Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
12.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
15.Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
16.Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
17.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses Pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
18.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
20.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
21.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II

TUJUAN, ASAS, SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penanaman modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di Daerah, yaitu :

a.terciptanya iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatnya jumlah penanaman modal;
e.meningkatnya realisasi penanaman modal;
f.optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
g.meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

a.kewenangan;
b.arah kebijakan penanaman modal di Daerah;
c.perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
d.promosi penanaman modal;
e.bidang usaha dan bentuk badan usaha;
f.pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
g.hak, kewajiban dan tanggungjawab;
h.insentif dan kemudahan penanaman modal;
i.kelembagaan bidang penanaman modal;
j.sistem informasi penanaman modal;
k.sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
l.koordinasi penyelenggaraan penanaman modal;
m.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
n.peranserta masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a.menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah Kota, berkoordinasi dengan Pemerintah;
b.merumuskan dan menetapkan pengembangan penanaman modal skala kota, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
c.melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi penanam modal;
d.melakukan koordinasi, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal, meliputi :
1. 1.menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
2. 2.menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
3. 3.menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala kota;
4. 4.menyusun peta investasi Daerah dan potensi sumber daya Daerah, terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk pengusaha mikro, koperasi dan pengusaha besar; dan
5. 5.mengusulkan dan memberikan fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota;
e.mendukung, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah Kota;
f.mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah Kota;
g.melakukan koordinasi dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
h.melakukan koordinasi, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Daerah Kota;
i.mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
j.memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
k.melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
l.memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota;
m.mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
n.melakanakan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal di Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota;
o.mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota;
p.membangun dan memgembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
q.mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan kajian kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal Daerah;
r.melakukan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah;
s.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
t.melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 7

(1)Arah kebijakan penanaman modal di Daerah Kota adalah mendorong terciptanya iklim usaha Daerah Kota yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah Kota dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
1. a.pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro dan Koperasi.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah Kota dalam pengembangan penanaman modal.
(2)Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program pembangunan Daerah.
(3)Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah Kota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.
(5)Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah Kota, meliputi :
1. a.sumber daya alam;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya manusia;
5. e.Usaha Mikro dan Koperasi; dan
6. f.usaha lainnya
(2)Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
(3)Peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013