Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tenteram, tertib dan teratur.
9.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
4
11.Jabatan Fungsional adalah jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, ketrampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan