Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Mojokerto
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto
4.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5.Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
6.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka inen'~ngah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan program Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun mas a jabatannya yang isinya memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6
12.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum rnengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 11 program.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat at au dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II SISTEMATlKA RPJMD Pasa12 Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari: BAB III BABIV BABV BAB VIII BABIX PENDAHULUAN; GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH; VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ; PENUTUP. 7 BAB III lSI DAN URAIANRPJMD TAHUN 2018-2023 Pasa13 lsi dan uraian RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABIV MASA BERLAKU Pasa14 RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mulai tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tabun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). BABV ,t KETENTUANPERALIHAN Pasa15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. BAB VI KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 6
(1)Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2019 dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
(2)Visi, mist, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2020 dan seterusnya dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan kemudian z baru.
, , ) 8 Pasa17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto Padatanggal 11 Juni 201~ WALIK01l OJOKERTO Diundangkan di Mojokerto padatanggal 11 Juni 2019 SEKRET KOTA MOJOKERTO HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006 LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 3/E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR: 105- 10/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 - 2023 I. UMUM Bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya public dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah t sesuai dengan visi dan misi Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PO disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto. 10 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL