DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Sistematika RPJMD; 3. Isi dan uraian RPJMD Tahun 2018-2023; 4. Masa Berlaku; 5. Ketentuan Peralihan (Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih). 6. Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pemerintahan yang baik, m1ka ,~emerintah Kota Mojokerto melaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk mewujudkan penilaian kinerja kebijakan Pemerintah Daerah yang terukur dan terencana, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dalam bentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018- 2023.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); S. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ! '1
7.Uridang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 3
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L~mblran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 ; 4
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 ;
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
21.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 - 2025;
22.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto Tahun 2012 - 2032; , '1
23.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014·- 2019;
24.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA MOJOKERTO Dan WALIKOTA MOJOKERTO

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 -2023. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Mojokerto
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3.Walikota adalah Walikota Mojokerto
4.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5.Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
6.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka inen'~ngah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan program Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun mas a jabatannya yang isinya memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6
12.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum rnengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 11 program.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat at au dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH; VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ; PENUTUP. 7 BABIV MASA BERLAKU Pasa14 RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mulai tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tabun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). BABV ,t KETENTUANPERALIHAN Pasa15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

(1)Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2019 dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
(2)Visi, mist, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2020 dan seterusnya dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan kemudian z baru. , , ) 8 Pasa17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto Padatanggal 11 Juni 201~ WALIK01l OJOKERTO Diundangkan di Mojokerto padatanggal 11 Juni 2019 SEKRET KOTA MOJOKERTO HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006 LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 3/E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR: 105- 10/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 - 2023 I. UMUM Bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya public dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah t sesuai dengan visi dan misi Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PO disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto. 10 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB VI

KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 6

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasa14 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) Cukup jelas 't Pasal 6 ayat (2) Apabila Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun '2016 dilakukan perubahan, maka yang berlaku adalah PERDA tentang perubahan Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 7

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR Selanjutnya Renstra Perangkat daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rancangan Akhir RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan serta disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan tersebut. Tahapan berikutnya rancangan Akhir RPJMD yang telah disempurnakan akan ditindaklanjuti dengan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh masukan serta menjamin keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang sedang dalam penyusunan serta kesinambungan pembangunan dari tahapan sebelumnya. WALIKOT A MOJOKERTO IKA PUSPITASARI RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Bab IX - 4

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018