Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
1 . Undang- Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa clan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
3
2 1 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KOTA PALOPO Dan WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Palopo.
1 1 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13.. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
18.. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2 1 . Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 6
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 982.408.360.730,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua 7 Mil.yar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Raius Enam Puluh Ri.bu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang bersumber dari: a Pendapatan asli daerah;
c, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dart
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 986.605.904.266,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), terdiri atas: a Belanja operasi;
( 1 ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 752.474.404.227,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat 9 Juta Empat Ratu.s Empat Ri.bu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas:
{5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.713.892.490,00 (Sepuluh Milyar Tu.juh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Em.pat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
10
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen