Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4355);
6.Undang-Undang ……………
Dengan …………….. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB II
1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :
80.219.232.303,20 dengan rincian:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
Laporan arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
114.732.492.565,02 ;
Catatan atas laporan keuangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Lampiran I : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Dan Belanja Pembiayaan. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan Negara. Lampiran I.4 : Daftar Piutang Daerah Lampiran I.5 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Lampiran I.6 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah. Lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya. Lampiran I.8 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun berikutnya. Lampiran I.9 : Daftar dana cadangan daerah, dan Lampiran I.10 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.
……………
Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen