DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan; 2. Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri atas Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat; 3. Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Penyedia Jasa; 4. Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; 5. Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat untuk menumbuhkembangkan pemahaman akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan; 6. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi disusun dan disampaikan oleh TPJK kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendorong kapasi pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Pasuruan, perlu diatur pelaksanaan yang dibiayai oleh pe pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 1945; WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN, bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Pasuruan, diatur pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah maupun non bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Daerah tentang Pembinaan

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang … SALINANSALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan …
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
14.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
4.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
5.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
6.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
7.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8.Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
9.Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:

a.pengaturan;
b.pemberdayaan; dan
c.pengawasan.

Pasal 3

(1)Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri atas Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri dari:
1. a.usaha orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(3)Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
1. a.institusi Pemerintah Kota;
2. b.orang perseorangan; dan
3. c.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa.
(2)Pembinaan …
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Penyedia Jasa.

Pasal 5

(1)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai:
1. a.pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi;
2. b.peningkatan kemampuan teknologi Jasa Konstruksi;
3. c.pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
4. d.penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; dan
5. e.pengawasan tata lingkungan.
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
1. a.melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. b.menyebarluaskan peraturan perundang- undangan Jasa Konstruksi;
3. c.melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
4. d.menerbitkan perizinan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. e.melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa.
(2)Pembinaan …
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

a.memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
b.memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
c.menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
d.melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat.
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkembangkan pemahaman akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 9

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

a.memberikan …
a.memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
b.memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat;
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil Pekerjaan Konstruksi;
d.memberikan kemudahan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya Pekerjaan Konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012