DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Indonesia, Kota Pematang Siantar

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Langung dan Tidak Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pelaksanaan Pengeluaran terkait pendanaan kegiatan dalam keadaan darurat harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat [I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 'beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20~5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 'persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 telah dibahas Pemerintah Kata Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada RKPD, KUAdan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah mendapat Evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan -dan Belanja Menimbang '.DENGA.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA FIEMATANGSIANTAR, WALIKOTAPEMATANGSIANTAR ~ROVl!NSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH ROTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2. TAHUN 2017 'DENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2'017 ..•.. " 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T:ahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukam Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 10921);
3.Undang-Undang Nomor 28 -Tahl.ln 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih .dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik 1:mdonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 · tentang IPerbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Taham 200)4Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang 'Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnlbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 TahUlll 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, senta Rancangan Anggaran lPendapatan .dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan penyempurnaan antara Pemerintah Kata Pematangsiantar dengan DPRD Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penetapan Hasil E\'aluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu anenetapkan PeraJturan .Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. • Mengingat ,. ------- ---------------- .3
1. 9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwaldlan Rakyat dan Dewan Perwakilan !Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200~ tentang P~jak Daerah clan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia lNomor 5049);
3. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun · 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera!h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomar 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahtm 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah ,Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik IDmdonesiaTahun 11..986 Nomo'r:21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3328);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. 15.Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 20:04 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilari Rakyat 9aerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dam Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ,Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2005 Nornor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); -·-··11:·Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDama'Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia .- . Tahun.2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlin 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor $7 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13'.9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. 20.Peraturan Pemerintah Nornor 58 'Tahun 2005 itentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14:0,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan -dan Penerapan Staindar Pelayanan · Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. 23.Peraturan Pemerintah Nomor -8 Tahuri 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan . Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20:07 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu'n 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun.2008 Nornor 14, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 481'.2);
17. 26.Peraturan Pemerintah Nomor :69 Tahun '.2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan IPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 N omor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. 27.Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5165);
19. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); , . 5
20. 29.Peraturan Menteri DalamiNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah .diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2(!)06 tentang .Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2:007 tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah, Penganggaram dan Pertanggungjawaban Penggunaan : Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 'Punjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operaaional;
22. 31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi.Hasil Cukai Hasil 'Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 ·Tahun 2009 tentang Perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Ternbakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
23. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah;
24. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 'lfahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasds Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
25. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. 35.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun 2(!)16tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. 36.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13[.12.9932 Tahun :2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
28. 37.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah seb.agaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar Nornor s·Tahun 2011 ·tent~g Retribusi Daerah;
29. 38.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daeralh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nornor 6 Tahun 20111 ten tang Pajak Daerah;
30. 39.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 "Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kata Pematangsian tar. 6 N I H I LRp. Rp. 148.130.590.445,.: Rp. ,8.556.861.136,~ Rp 139.573.729.309,-
31. 3.Pembiayaan Daenah :
a.Penerimaan b, Pengeluaran .Jumlah.Pembiayaan Netto Sisa lebih Pembiayaam Anggaran Rp. 923.896.291.131,40 Rp. 1.063.470.020.440,40 (Rp. 139.573.729.309,-)
1. 1.Pendapatan Daerah
2. 2.Belanja Daerah Defisit Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN OAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. OEWAN PERW~LAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIA!NTAR DAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan ..... 7 Jumlah Rp. 593.532.667.00©,- Rp. 141.131.508.000,- Rp. 766.128.238.000,-

b.Dana Alokasi Umurn
c.Dana Alokasi Khusus

(3).Dana Perimbangan sebagaimana «iimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pemdapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 31.464.06:3.00E>,- Rp. 8.303.592.502,40 ~p. 61.806.030.080,- R_p. 116.508.915.582,,40
(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatam :
1. a.Pajak Daerah Rp. 38.200.000 .. 000,-
2. b.Retribusi Daerah Rp. 8.199.293 .. 000,-
3. c.Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan di. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -Jumlah Rp. 923.-896.29ll.l31,40 Jumlah 766.128.238.000,- 4 L259.137.549,- Rp. Rp. b.Dana Perimbangan c.Lain-Iain Pendapatan Daerah yang Sah [Ij.Pendapatan Daerah !Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari : a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 116.508.915.582,40

Pasal 2

8 Rp. -541.321.285.182,42 .Jumlah

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 525.207.878.289,42
2. b.Belanja Bunga Rp. 60.000.000,-
3. c.Belanja Hibah Rp. 7 .669.200.000,-
4. d.Belanja Bantuan Bosial Rp. 2.510.000.000,-
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 874.2b6.893,-
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,-
(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 541.321.28:5.182,42
2. b.Belanja Langsung Rp. 522.148.735.257,98 -Iumlah R.». l .063.470.020.440,40

Pasal 3

Rp. 41.259.137..549,- Rp. 41.259.137.549,- .Jumlah

(4).Lain-lain Pemdapatan Daerah yang sah sebagaiimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah ~DaerahILainnya '9 8.556.861.136,-Rp. 1.000.000.000,-Rp.·C. Investasi Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM Jumlah
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemeriintah Daerah Rp. 7.456.861.136,-
2. b.Pembayaran Hutang Bank Rp. l'.00.00~.000,- Rp. 148.130.59:0.445,-
(2).Penerimaan sebagaimana :dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: Sisa ILebihPerhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Rp. 148.130.590.445,- Rp. 8.556.861. ~36,- Rp 139.573. 729.309,-Jumlah
1. a.Penerirnaan
2. b.Pengeluaran
(1). Pernbiayaan .Daerah sebagaimana dimakaud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Pasal 4

Rp. 522.148. 735.257 ,98Jumlah

(3). Belanja Langsung sebagaimana .dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri .dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 70.D09.427 .336,-
2. b.Belamja Barang clan Jasa Rp. 175.194.270.667,:86
3. c.Belanja. Modal Rp. 276.945.037.254,12 :. . - ---------------- ------ 10 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah .ini, terdiri dari :
  1. 1.Lampiran l Ringkasan APBD;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan APBD menuru.t Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
  3. 3.Lampiran lII Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiiayaan;
  4. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerirrtahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
  5. 5.Lampiran V Re,\{apitulasiBelanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara;
  6. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Ber Golongan dan Per .Jabatan;
  7. 7.Larnpiran VII Daftar Piutang Daerah
  8. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
4. g.Lampiran rx Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
  1. 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
  2. 11.Larnpiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
  3. 12.Larnpiran XII. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  4. 13.Larnpiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 5

---------- ------------- 11

(1)Dalam lkeadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanjaj'pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
(2)Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. b.bukan merupakan kegiatan normal dari akti:vitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. c.tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
3. d.berada diluar kendali clan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. e.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran daiarn rangka pernulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
(3)Dalarn keadaan darurat, Pernerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang :selanjutnya .diusulkan -dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya aebagaimana dimaksud pada ayat {3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(5)Dalarn hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara =
1. a.menggunakan dana darii hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia
(6)Pengeluaran dalam kea.daan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak,
(7)Kriteria belanja untuk keperluan rnendesak sebagaimana dimaksud pada ayat :(6) mencakup:

Pasal 6

112 Walikota Pernatangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan IPengelruarailuntuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
(2)Khusus untuk dana siap pakai on ca!ll (tanggap darurati tata lkelola penggunaannya mengacu pada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pernerintah N:omor21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala B:adan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

Pasal 7

a.program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum itersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian y,ang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. U3 LEMBARAJN ERAH KO'fA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : z: NOREG. PERA URAN D>AERAHKOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINS! SUMATERA UTARA: (2/20/2017) Diundangkan di Pematangaiantar pada tanggal z7 r~riWtri 17 Plt. :SEKRETARIS· DAERAtl K · A PEMATANGSIANTAR, Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal '2...7 !at1v«ri 2.D 17 'Pj. WAiLIKOTA PEM~TANGSIANT.AR, == ~ . _-5l-J .ANTHONY S1AHAAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mernpunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januarii 2017 dan berakhir padartanggal 31 Desember 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan jpenempatanmya dalam Lernbaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Pasal 9

-·----------- 14 I. U"MUM APBDrnerupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu] tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Temtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 'telah diubah beberapa kali terakhir, .derigan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ' Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah rnenyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pernerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedornan pada RKPD ,dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD rnerniliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD,, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Terna RKPDKota Pematangsiantar Tahun 2017 adalah " Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa Melalui Pemantapan Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan". Atas dasar tema RKPD Kota Pernatangsiantar Tahun 2017 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor TENTANG ANGGARAN PENlDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAffiUN ANGGARAN 2017 PENJELASAN :ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2 TAHUN 2017 ' . . 15 II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup .Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006