Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 7 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
2.Lampiran II : Neraca;
3.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
4.Lampiran IV : Laporan Operasional;
5.Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
7.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
8.Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.