DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. maksud dan tujuan dibentuknya perda ini; 3. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; 4. pelaksanaan TSP; 5. Program TSP; 6. Forum Pelaksana TSP; 7. Laporan Penyelenggaraan TSP; 8. Penghargaan; 9. penyelesaian Sengketa; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat;
c.bahwa setiap pelaku usaha di Kota Probolinggo perlu memperoleh kemudahan dan perlindungan serta pendampingan dalam peran sertanya melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3.Daerah adalah Kota Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5.Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6.Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 4
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Wilayah sasaran program TSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut atau daerah perairan yang terkena imbas maupun tidak terkena imbas dari keberadaan perusahaan.
9.Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan program TSP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha :

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
1. 11.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha :
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
1. 12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Daerah; 5
b.memberi pedoman pelaksanaan program TSP yang meliputi perencanaan, analisa program dan sasaran, pengelolaan, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
c.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan Program TSP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu;
b.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
c.terwujudnya program TSP yang tepat guna, tepat sasaran, dan berdaya manfaat maksimal;
d.perlindungan terhadap Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dengan pendistribusian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
e.meminimalisir dampak negatif dari keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 6

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesionalisme;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi :
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, sanitasi dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 7
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat di daerah dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Tata cara penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, serta pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari perusahaan yang bersangkutan dalam bentuk program kegiatan.
(2)Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV

PELAKSANAAN TSP

Pasal 8

(1)Pelaksana TSP wajib dilaksanakan pada Perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Pelaksanaan TSP meliputi 5 (lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan program, penentuan batas waktu, pelaksanaan program, dan evaluasi.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
(4)Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak :
1. a.menentukan program TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
2. b.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TSP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
3. c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP. 8
(2)Dalam melaksanakan TSP, Perusahaan wajib :
1. a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
3. c.menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
4. d.melaporkan kegiatan TSP yang telah dilakukan kepada Pemerintah Kota melalui forum TSP.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011