DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagi modal/saham Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip Dan Tujuan; 4. Jumlah Tambahan Penyertaan Modal; 5. Penggunaan Dana; 6. Sumber Dana; 7. Pengawasan; 8. Laba; 9. Pertanggungjawaban; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan dimaksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang Tahun 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndoNesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa JogJakarta;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga< Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoNesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20121 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
23.Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No, 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
26.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9);
27.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
28.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran DaerahKota Semarang Nomor 8);
29.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 16);
30.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minu Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 84);
31.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 6); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemeintahan Daerah;
3.Walikota adalah Walikota Semarang;
4.Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah;
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagi modal/saham Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
6.Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD meliputi:

a.Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong;
b.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang; dan
c.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Tambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 4

(1)Tambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
(2)Disamping tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penyertaan modal daerah juga bertujuan:
1. a.Bagi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemotongan hewan, budidaya hewan potong;
2. b.Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang, untuk meningkatkan struktur permodalan; dan
3. c.Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, untuk meningkatkan kinerja pelayanan air bersih bagi masyarakat.

BAB IV

JUMLAH TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pemerintah daerah menambah penyertaan modal kepada BUMD sebagai berikut:

(1)Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong (PD.RPH & BHP) Kota Semarang;
1. a.Kewajiban penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang adalah Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan;
2. b.Penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.990.323.995,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
3. c.Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Kota Semarang:
1. a.Kewajiban penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang atas bagian kepemilikan saham sebesar 49 (empat puluh semilan) persen adalah sebesar Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pembagian kepemilikan saham antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
2. b.Penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.349.999.133,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh semblan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
3. c.Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)Perusahaan Daerahh Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang:
1. a.Kewajiban penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai modal dasar perusahaan.
2. b.Penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.910.634.356,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
3. c.Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(4)Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai berikut:

(1)Peusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang, untuk pengadaan sapi, pembuatan kandang sapi, pengadaan pakan sapi, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan mesin perajang rumput serta regristrasi dan uji efektifitas pupuk organik.
(2)Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang untuk meningkatkan modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.
(3)Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk meningkatkan kinerja pelayanan air bersih bagi masyarakat.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 7

Tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Pasal 5 ayat (3) huruf c bersumber dari Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas/Badan Pengawas dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LABA

Pasal 9

(1)Laba yang diperoleh atas tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase pembagian laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (33)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (33)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005