DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 03 Tahun 2021

Nomor: 03
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, jumlah dan sumber dana penyertaan modal, penganggaran, hak dan kewajiban, tata cara pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kepemilikan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Tual, perlu melakukan Penanaman Modal (Investasi) Jangka Panjang dalam bentuk Pembelian Saham;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tual. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut yang selanjutnya disingkat BPD Maluku-Malut yang bergerak pada bidang perbankan.
7.Penyertaan Modal atau bentuk investasi adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada BPD Maluku-Malut guna mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi BPD Maluku-Malut.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
10.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh BPD Maluku-Malut sesuai dengan Anggaran Dasar.
11.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Surat Berharga dan Hak-Hak Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Tual yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13.Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
14.Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
15.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun Tahun Anggaran berikutnya.
16.Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan Uang Derah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
17.Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
18.Dividen adalah Bagian Laba atau Keuntungan Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Rapat Pemegang Saham untuk dibagikan kepada Pemegang Saham.
19.Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan Modal Pemerintah Daerah pada BPD Maluku-Malut.
20.Penyertaan Modal bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
21.Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BPD Maluku- Malut bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan dan aktivitas perbankan BPD Maluku Malut dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
b.menambah pendapatan asli daerah; dan
c.meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik. 5

BAB II

JUMLAH DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan modal dasar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Malut ditetapkan sebesar Rp14.758.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) sesuai keputusan hasil RUPS Tahun 2019.
(2)Dari jumlah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp7.258.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
1. a.Tambahan penyertaan modal yang diperoleh dari penyertaan modal PT. Bank Maluku Malut sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang dikonversi menjadi saham; dan
2. b.Tambahan penyertaan modal yang diperoleh dari penerimaan deviden saham pada tahun 2015 sebesar Rp758.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang dikonversi menjadi saham.
(4)Sisa dana penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), akan dipenuhi dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. b.Tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
3. c.Tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(5)Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari APBD.
(6)Perubahan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Penganggaran Dana Penyertaan Modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
(3)Dana Penyertaan modal adalah sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh BPD Maluku-Malut. 6
(2)Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada BPD Maluku-Malut setiap tahunnya.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)BPD Maluku-Malut Berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya ke ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Tual.
(5)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam Rapat Umum oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.
(6)Apabila perolehan laba usaha tidak disahkan dalam rapat umum pemegang saham akan dikenakan sanksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya bagian laba usaha.
(7)BPD Maluku-Malut wajib melaporkan kemajuan perkembangan saham daerah kepada Walikota setiap tahun.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 5

(1)Tata cara pencairan dana penyertaan modal ke BPD Maluku-Malut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Atas dasar kepemilikan modal pada BPD Maluku-Malut, Pemerintah Daerah membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal Penyertaan Modal (Investasi) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT I. UMUM Prinsip otonomi yaitu Daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetap mengutamakan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut Pemerintah Daerah berhak melakukan Penyertaan Modal dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal (Investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut guna memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dengan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020