Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT I. UMUM Prinsip otonomi yaitu Daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetap mengutamakan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut Pemerintah Daerah berhak melakukan Penyertaan Modal dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal (Investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut guna memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dengan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL