DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Nomor: 8
Tahun: 2007
Ditetapkan: 2 Januari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu membentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
c.bahwa pembentukan Kota Subulussalam diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kota
e.Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Mengingat ... Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8.Undang-Undang ...
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
3.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4.Kabupaten Aceh Singkil adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827), yang merupakan asal Kota Subulussalam.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Subulussalam berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas cakupan wilayah:

a.Kecamatan Simpang Kiri;
b.Kecamatan Penanggalan;
c.Kecamatan Rundeng;
d.Kecamatan Sultan Daulat; dan
e.Kecamatan Longkip.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Subulussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Singkil dikurangi dengan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kota Subulussalam mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat Provinsi Sumatera Utara;
3. c.sebelah ...
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cakupan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kota Subulussalam secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Subulussalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Subulussalam mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Subulussalam merupakan urusan yang berskala kota meliputi:
1. a.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
2. b.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. j.pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
11. k.pelayanan pertanahan;
12. l.pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
14. n.pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
(3)Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kota Subulussalam adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
1. a.penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
2. b.penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
3. c.penyelenggaraan ...
4. c.penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; dan
5. d.peran ulama dalam penetapan kebijakan kota Subulussalam.
(4)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Peresmian Kota Subulussalam dan pelantikan Penjabat Walikota Subulussalam dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 9

(1)Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggota ...
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
(4)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau nama lain yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(5)Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Walikota Subulussalam.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu membentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
c.bahwa pembentukan Kota Subulussalam diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kota
e.Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Mengingat ... Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8.Undang-Undang ...
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
3.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4.Kabupaten Aceh Singkil adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827), yang merupakan asal Kota Subulussalam.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Subulussalam berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas cakupan wilayah:

a.Kecamatan Simpang Kiri;
b.Kecamatan Penanggalan;
c.Kecamatan Rundeng;
d.Kecamatan Sultan Daulat; dan
e.Kecamatan Longkip.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Subulussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Singkil dikurangi dengan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kota Subulussalam mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat Provinsi Sumatera Utara;
3. c.sebelah ...
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cakupan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kota Subulussalam secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Subulussalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Subulussalam mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Subulussalam merupakan urusan yang berskala kota meliputi:
1. a.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
2. b.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. j.pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
11. k.pelayanan pertanahan;
12. l.pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
14. n.pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
(3)Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kota Subulussalam adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
1. a.penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
2. b.penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
3. c.penyelenggaraan ...
4. c.penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; dan
5. d.peran ulama dalam penetapan kebijakan kota Subulussalam.
(4)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Peresmian Kota Subulussalam dan pelantikan Penjabat Walikota Subulussalam dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 9

(1)Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggota ...
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
(4)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau nama lain yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(5)Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Walikota Subulussalam.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950

Peraturan turunan (3)

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 03 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950

Peraturan turunan (3)

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 03 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024