Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yan.g berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut : Rp 9.457.673.627.660,00; Rp 10.732.450.843.617,00; 7.306.204.021.184,00.Rp
a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non- keua..'1gan Rp (10.657.225.134.820,00);
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (2.350.658.136.643,00);
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 123.962.821.369,00; dan
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013 Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
7 Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, penclapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam Lampiran 1. 9 : Daftar kegiatan-kegiatan sampai akhir tahun dan tahun anggaran berikutnya; Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan dacrah; Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah;
b.Lampiran II : Neraca;
IV : Catatan atas laporan keuangan;
c.Lampiran III
d.Lampiran
e.Lampiran V : Laporan arus kas;
: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana;
f.Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi).
8 • Pasa18 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah lni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TId. JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 1T4 ~;~~SUaidengan aslinya KEPALA Ui I ~ SEKRETARIAT DAERAH PROVI SUS IBUKOTA JAKARTA, NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DK! JAKARTA: (18/2014)