DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8056 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan .Daeruh tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perudang-undangan yang Iebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Ber ih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. 6. 7. 8. 9. undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan d 9: n Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tamb h Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400){ a an Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenc naan Perr:ibangunan Nasional (Lembaran Negara Republtk Indonesia Ta un 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah n 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Peme nta Nomor 8. Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerJa lnstans1 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Pcraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
26.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
27.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Laembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387);
28.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 (Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388);
29.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 345, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung nomor 389);
30.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 (Laporan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 390). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus/ Defisi t Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Rp. 4.298.707.767.170,70 Rp. 4.318.205.382.172,29 Rp. (19.497.615.001,59) 3.

(1)
(2)
(3)
(4)Pembiayaan Daerah
1. a.Penerimaan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp.25.997.615.001,59 Rp. 6.500.000.000,00 SiLPA Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp. I 9.497.615.00 l ,59 Rp. 0,00 Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.005.245.670.263,70
b.Dana perimbangan Rp. l.471.956.083.907,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 821.506.013.000,00 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a.Pajak daerah
b.Retribusi daerah
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. Rp. yang Rp. Rp. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendapatan:
a.Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp.
b.Dana alokasi umum Rp.
c.Dana alokasi khusus Rp.
1. 1.789.309.000.000,00 7.896.840.500,00 24.352.983.163,70 183.686.846.600,00 huruf b terdiri dari jenis 287 .051.422.907,00 l.136.053.041.000,00 48.851.620.000,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a.Hibah
b.Dana darurat
c.Dana Bagi Hasil Pajak
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Pasal 3

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 22.497 .133.000,00 0,00 0,00

787.908.880.000,00 11.100.000.000,00 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·l terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung Rp. 2.101.431.889.898,29
b.Belanja Langsung Rp. 2.216.773.492.274,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 599.415.921.421,55
2. b.Belanja bunga Rp. 0,00 C. Belanja subsidi Rp. 0,00
3. d.Belanja hibah Rp. 951.865.930.919,00
4. e.Belanja bantuan sosial Rp. l .115.000.000,00
5. f.Belanja bagi hasil Rp. 522. 787 .637 .552,00
6. g.Belanja bantuan keuangan Rp. 20.228.400.000,00
7. h.Belanja tidak terduga Rp .. 6.019.000.005,74
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 90.288.827.000,00
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 1.269.457. 998.665,00
3. c.Belanja modal Rp. 857 .026.666.609,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
(2)
1. a.Penerimaan Rp. 25.997.615.001,59 Rp. 6.500.000.000,00b. Pengeluaran Penerimaan sebagaimana pembiayaan: dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
2. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
3. b.Pencairan dana cadangan
4. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah dipisahkan
5. d.Penerimaan pinjaman daerah
6. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman
7. f.Penerimaan piutang daerah Rp. Rp. yang Rp. Rp. Rp. Rp. 25.997.615.001,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat Pembiayaan:
(1)huruf b terdiri dari jenis
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp. pemerintah Rp. 0,00 6.500.000.000,00b. Penyertaan modal (investasi) daerah
2. c.Pembayaran pokok utang Rp. Rp. 0,00 0,00d. Pemberian pinjaman daerah

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1.Lam pi ran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piu tang Daerah; Daftar Penyertaan Mo4al (Investasi) Daerah; Daftar Perk:iraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; Daftar Perk:iraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keada n darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersed1a anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kri teria se bagai beriku t:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum terseclia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mengunakan: dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; clan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedi_a.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) termasuk • belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda •akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a cliformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia . anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(10)Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
(11)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Program dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukkannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah101 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Diundangkan di Telukbetung pada tanggal,22Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH B OVINSI LAMPUNG, TH MM a Madya ,,, 198803 1 003 , .__.:__---:' · Ditetapkan di Telukbetung pad a tanggal ,22Ja nua r i 2014 UNG, LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 1 Nomor Urut 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 11.J 1.1 4. 1.2- 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.34. 13.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.4. 2.1.1. 2.1.G 21.7 21 8 2.2- 2.2.1 LAMPIRAN I PEMERINTAH PROVINS! LAMPUNG RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN PAJAK DAERAH HASIL RETRIBUSI DAERAH Uraian 2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSIIKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSIIKABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI PERATURAN DAERAH NOMDR 1 TAHUt< 2014 TANGGAI. 22 Januari 2014 Hal 1 dari 2 Jumlah 3 4.298. 707. 767 .170, 70 2.005.245.670.263,70

1.789.309.000.000,00 7.896.840.500,00 24.352.983.163,70 183.686.846.600,00 1.471.956.083.907,00 287.051.422.907,00 1.136.053.041.000,00 48.851.620.000,00 821.506.013.000,00 22.497.133.000,00 787.908.880.000,00 11.100.000.000,00 4.298.707.767.170,70 4.318.205.382.172,29 2.101.431.889.898,29 599.415.921.421,55 951.865.930.919,00 1.115.000.000,00 522.787.637.552,00 20.228.400.000,00 6.019.000.005,74 2.216.773.492.274,00 90.288.827 000,00 Hal2dlli2 NomorUrut Uraian Jumlah 1 2 3 l l 2 . BELANJA BARANG DAN JASA 1.269.457.998.665,00 U.l. BELANJA MODAL 857.026.666.609,00 JUMLAH BELANJA 4.318.205.382.172,29 SURPLUS/(0EFISIT) (19.497.615.001,59 J. PEMBIAY AAN DAERAH 19.497.615.001,59 J.1. PENERIMAAN PEMBIAY AAN DAE RAH 25.997.615.001,59 JI.I. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 25.997.615.001,59 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25.997 .615.001,59 J.2. PENGELUARAN PEMBIAY AAN DAERAH 6.500.000.000,00 J.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 6.500.000.000,00 JUMLAH PENGaUARAN PEMBIAYAAN 6.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 19.497.615.001,59 J.l SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) lAllPIRANn P£RA TURN/ DAERAH NQt.()R : TTAHUN 2014 TAHGGAL : 22Jaooaril014 ., -- i PEMERINTAH PROVINS! LAMPUNG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI !! TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 Kode Uraian Pendapatan Belan1a Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 I. URUSAN WAJIB 4.292.915.658.670, 70 2.023.602.231.898,29 2.119.748.323.820,00 4.143.350.555.718,29 1.01. PENDIDIKAN 80.000.000,00 21.717.863.000,00 286.868.598.445,00 308.586.461.445,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 80.000.000,00 21.717.863.000,00 284.250.000.000,00 305.967.863.000.00 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 575.000.000,00 575.000.000,00 1.Z00J. SEKRETARIAT DAERAH 458.695.000.00 458.695.000.00 120.10. SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 127.500.000.00 127.500.000.00 1.20.14. SADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH 350 000.000.00 350.000.000.00 2.01.03. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 432.403.445,00 432.403.445,00 2.0J.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 675.000.000,00 675.000.000,00 1.02. KESEHATAN 150,991.846.600,00 84.649.730.000,00 309.220.104.776,00 393.869.834. 776,00 1.02.01. DINAS KESEHATAN 725.000.000,00 20.436.518.000,00 138.749.642.400,00 159.186.160.400,00 1.02.02. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK 143.000.000.000,00 56.181.185.000,00 158.970.462.376,00 215.151.647.376,00 1.02.0J. RS. JIWA DAERAH 7.266.846.600,00 8.032.027.000,00 11.500.000.000,00 19.532.027.000,00 I.OJ. PEKERJAAN UMUM 394.000.000,00 60.025.397.000,00 739.044.137.499,00 799.069.534.499,00 1.0J.01. DINAS BINA MARGA 394.000.000,00 25.117.288.000,00 577.436 869.499,00 602.554.157.499,00 1.0).02. DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN 34.908.109.000,00 161.607.268.000,00 196.515.377.000.00 1.1).1. PERUMAHAN 199.068.167.300,00 199.068.167 .300,00 1.0J.02. DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN 199.068.167.300,00 199.068.167.300,00 LOS. PENATAAN RUANG 565.000.000,00 565.000.000,00 1.0J.02. DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN 250.000.000,00 250.000.000,00 1.0G.01. SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 315.000,000,00 315.000.000,00 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 9.267.889.000,00 12.968.600.000,00 22.236.489.000,00 1.0G.01. SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9.267.889.000,00 12.968.600.000,00 22.236.489.000,00 1.07. PERHUBUNGAN 107.000.000,00 11.264.112.000,00 25.199.800.000,00 36.463.912.000,00 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 107 000 000,00 11264112 000,00 25 199 800 000,00 36 463.912.000,00 Hal 2 dari 5 Kode Uraian Pendapatan Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 I.OS. LINGKUNGAN HIDUP 28.000.000,00 6.208.138.000,00 4.484.550.000,00 10.692.688.000,00 l.0&01. BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 28.000.000,00 6.208.138.000,00 4.484.550.000,00 10.692.688.000.00 1.09. PERTANAHAN 370.000.000,00 370.000.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 370.000.000,00 370.000.000.00 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 210.000.000,00 210.000.000,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 210.000.000,00 210.000.000,00 l.ll. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK 2.894.182.857 ,DO 10.671.000.000,00 13.565.182.857,00 1.11.01. SADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 2.894.182.857,00 9.956.000.000,00 12.850.182.857,00 ANAK DAERAH 120.03. SEKRETARIAT DAERAH 715.000.000,00 715.000.000.00 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA l.ll. SOSIAL 11.833.152.000,00 83.451.714.000,00 95.284.866.000,00 1.13.01. DINAS SOSIAL 11.833.152.000,00 12.941.214.000,00 24.774.366.000,00 120.03. SEKRETARIAT DAERAH 70.510.500.000,00 70.510.500.000,00 1.14. KETENAGAKERJAAN 159.612.000,00 19.437.778.000,00 9.883.652.500,00 29.321.430.500,00 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 159.612.000,00 19.437.7.78.000,00 9.783.652.500,00 29.221.430.500,00 120.0J. SEKRETARIAT DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 Ll5. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.193.620.000,00 13.914.492.000,00 5.808.989.400,00 19.723.481.400,00 1.15.01. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.193.620.000,00 13.914.492.000,00 5.808.989.400,00 19.723.481.400,00 l16. PENANAMAN MODAL 7.051.111.000,00 3. 712.000.000,00 10.763.111.000,00 1.16.01. SADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 7.051.111.000,00 3.460.000.000,00 10.511.111.000,00 TERPADU DAERAH 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 252.000.000,00 252.000.000,00 1.17. KESUDAYAAN 50.000.000,00 9.130.000.000,00 7.572.250.000,00 16.702.250.000,00 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 50.000.000,00 9.130.000.000,00 6.208.250.000,00 15.338.250.000,00 120.03. SEKRETARIAT DAERAH 700.000.000,00 700.000.000,00 1.20.07. SADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 664.000.000,00 664.000.000,00 LAMPUNG DI JAKARTA 1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 120.000.000,00 7.248.887.000,00 15.212.852.500,00 22.461.739.500,00 1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 120.000.000,00 7.248.867.000,00 14.046.406.000.00 21 295 293.000.00 Kade 1 12003 1.200i. I 20.14 Ll9. 1.19.01 1.19.02. I 20.12. 1.20. I 20.00 1.20.01. 1.20.02. 1.20.03. I 20.04. 1.20.05. I 20.06 1.20.0i. 1.20.08. 1.20.09. 1.20.10. 1.20.11. 1.20.12. 1.20.13 Uraian 2 SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! LAMPUNG DI JAKARTA BADAN PEN DIDI KAN DAN LATIHAN DAE RAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAL.AM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! LAMPUNG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PPKD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT OAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENOAPATAN PROVINS! INSPEKTORAT PROVINS! BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! LAMPUNG DI JAKARTA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINS! LAMPUNG SEKERTARIAT KOMIS! PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINS! LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR SANDI DAERAH PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! LAMPUNG SEKERTARIAT SADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINS! LAMPUNG Hal 3 dari 5 Pendapatan Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja 3 4 5 6 650.000.000,00 650.000.000,00 491.246.500,00 491.246.500,00 25.200.000,00 25.200.000,00 13.598.591.000,00 26.938.620.000,00 40.537.211.000,00 3.905.109.000,00 8.940.020.000,00 12.845.129.000,00 9.693.482.000,00 16.358.600.000,00 26.052.082.000,00 1.640.000.000,00 1 640,000.000,00 4.139, 790.080.070,70 1.725.121.073.041,29 345.013.458.400,00 l.070.134.531.441,29 2.338.815.080.070,70 1.502.015.968,476, 74 1.502.015,968.476, 74
23.710.462.200,00 23. 710.462.200,00 1.831.537,583,00 1.831.537.583,00 135.000.000,00 61.699.586.133,55 189.077.950.000,00 250.777.536.133,55 9.315.000.000,00 59. 758.800.000,00 69.073.800.000,00
1.798.640.000.000,00 75.734.540.648,00 42.000.000.000,00 117. 734.540.648,00 9,383.500.000,00 8.219.451.500,00 17.602.951.500,00 2.200.000.000,00 5.196.647.000,00 7.082.144.400,00 12 276.991.400,00 2.969.161.000,00 2.146.000.000,00 5.115.161.000,00 2.013.533.000,00 1.502.942.000,00 3.516.475.000,00 14,064.429.000,00 12.571.465.000,00 26.655.694.000,00 1.221.022.000,00 1.000.000.000,00 2.221.022.000,00 3.577.070.000,00 2.109.500.000,00 5.686.570.000,00 6.315.490 000,00 5.864.875.500,00 12.200 365.500,00 Hal4dari 5 Kode Uraian Pendapatan Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belan1a 1 2 3 4 5 6 I 20.I> BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH 6.052.926.000,00 13.660 330.000,00 19.713.256.000,00 1.21. KETAHANAN PANGAN 4.730.896.000,00 4.285.731.000,00 9.016.627.000,00 121 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH 4. 730.896.000,00 4.285. 731.000,00 9.016.627.000,00 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4.313.011.000,00 10.796.000.000,00 15.109.011.000,00 1.2003. SEKRETARIAT DAERAH 75.000.000,00 75.000.000,00 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 4.313.011.000,00 10. 721.000.000,00 15.034.011.000,00 DESA l . l l . STATISTIK 1.H. KEARSIPAN 1.500.000,00 5.805.029.000,00 2.370.791.000,00 8.175.820.000,00 1.24.01. BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN 1 500.000.00 5.805.029.000,00 2 370 791.000,00 8 175 820.000,00 OOKUMENTASIDAERAH 1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.390.900.000,00 16.032.307.000,00 21.423.207.000,00 1.20.09. SEKERTARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH 395.375.000,00 395.375.000,00 PROVINS! LAMPUNG 1.25.01. DINA$ KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.390.900.000,00 15.461.932.000,00 20 852.832.000,00 2.0).01. DINA$ PERTAMBANGAN DAN ENERGI 175.000.000,00 175.000.000,00 1.26. PERPUSTAKAAN
2.URUSAN PILIHAN 5.792.108.500,00 77.829.658.000,00 97.025.168.454,00 174.854.826.454,00 2.0L PERTANIAN 1.073.859.500,00 49.062.166.000,00 48.330.352.054,00 97.392.518.054,00 2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL TURA 643.900.000,00 25.321.953.000,00 24 614.013.833,00 49.935.966.833,00 2.01.02. DINAS PERKEBUNAN 188.335.500,00 15.997.593.000,00 9.632.133.333,00 25.629. 726.333,00 2.01.03. DINA$ PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 241.624.000,00 7.742.620.000,00 14.084.204.888,00 21.826.824.888,00 2.02. KEHUTANAN 163.680.000,00 12.398.599.000,00 6.769.697.400,00 19.168.296.400,00 2.02.01. DINAS KEHUTANAN 163.680.000,00 12.398.599.000,00 6. 769.697.400,00 19.168.296.400,00 2.0). ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6.829.734.000,00 5.711.045.000,00 12.540.779.000,00 1.20.0). SEKRETARIAT DAERAH 55.000.000,00 55.000.000,00 2.0).01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 6.829.734 000,00 5 656.045.000,00 12.485.779.000,00 2.04. PARIWISATA 4. 772.500.000,00 4.772.500.000,00 1.17.01. DINA$ KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4 772 500 000,00 4.772.500.000,00 2.0S. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.554.569.000,00 9.539.159.000,00 26.392.160.000,00 35.931.319.000,00 Hal 5 dari 5 Kade Uraian Pendapatan Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.554.569.000,00 9.539.159.000,00 26.392.160.000,00 35.931.319.000,00 2.06. PERDAGANGAN 2.204.241.000,00 2.204.241.000,00 1.15.01. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.004.241.000,00 2.004.241.000,00 1.20.0i. SADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 200.000.000,00 200.000.000,00 LAMPUNG DI JAKARTA 2.07. INDUSTRI 2.130.173.000,00 2.130.173.000,00 1.15.01. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.130.173.000,00 2.130.173.000,00 2.0S. KETRANSMIGRASIAN 715.000.000,00 715.000.000,00 1.1-t0l. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 715.000.000,00 715 000 000,00 Jumlah 4.298. 707,767.170, 70 2.101.431.889.898,29 2.216. 773.492.274,00 4.318.205.382.172,29 SURPLUS I (DEFISIT) (19.497.615.001,59) Kade Uraian Pembiayaan SILPA TAB Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto 1 2 3 4 5 6 I. URUSAN WAJIB 25.997 .615.001 ,59 6.500.000.000,00 19.497,615.001,59 L20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 25.997.615.001,59 6.500.000,000,00 19.497.615,001,59 DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.00. PPKD 25.997.615.001,59 6.500.000,000,00 19.497,615.001,59

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (39)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013

peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (39)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008