Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Tentang Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
Tentang Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
5. 6. 7. 8. 9. undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan d 9: n Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tamb h Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400){ a an Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenc naan Perr:ibangunan Nasional (Lembaran Negara Republtk Indonesia Ta un 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah n 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Anggaran Pendapatan Dan sebagai berikut:
(1) (2) (3)
Rp. I 9.497.615.00 l ,59 Rp. 0,00 Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Rp. yang Rp. Rp. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendapatan:
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 22.497 .133.000,00 0,00 0,00
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·l terdiri dari :
(2)
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Rp. yang Rp. Rp. Rp. Rp. 25.997.615.001,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pemerintah Rp. 0,00 6.500.000.000,00b. Penyertaan modal (investasi) daerah
Rp. 0,00 0,00d. Pemberian pinjaman daerah
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piu tang Daerah; Daftar Penyertaan Mo4al (Investasi) Daerah; Daftar Perk:iraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; Daftar Perk:iraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
Program dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukkannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah101 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Diundangkan di Telukbetung pada tanggal,22Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH B OVINSI LAMPUNG, TH MM a Madya ,,, 198803 1 003 , .__.:__---:' · Ditetapkan di Telukbetung pad a tanggal ,22Ja nua r i 2014 UNG, LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 1 Nomor Urut 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 11.J 1.1 4. 1.2- 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.34. 13.5. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.4. 2.1.1. 2.1.G 21.7 21 8 2.2- 2.2.1 LAMPIRAN I PEMERINTAH PROVINS! LAMPUNG RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN PAJAK DAERAH HASIL RETRIBUSI DAERAH Uraian 2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSIIKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSIIKABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI PERATURAN DAERAH NOMDR 1 TAHUt< 2014 TANGGAI. 22 Januari 2014 Hal 1 dari 2 Jumlah 3 4.298. 707. 767 .170, 70 2.005.245.670.263,70
I 20.14 Ll9. 1.19.01 1.19.02. I 20.12. 1.20. I 20.00 1.20.01. 1.20.02. 1.20.03. I 20.04. 1.20.05. I 20.06 1.20.0i. 1.20.08. 1.20.09. 1.20.10. 1.20.11. 1.20.12. 1.20.13 Uraian 2 SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! LAMPUNG DI JAKARTA BADAN PEN DIDI KAN DAN LATIHAN DAE RAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAL.AM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! LAMPUNG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PPKD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT OAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENOAPATAN PROVINS! INSPEKTORAT PROVINS! BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! LAMPUNG DI JAKARTA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINS! LAMPUNG SEKERTARIAT KOMIS! PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINS! LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR SANDI DAERAH PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! LAMPUNG SEKERTARIAT SADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINS! LAMPUNG Hal 3 dari 5 Pendapatan Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja 3 4 5 6 650.000.000,00 650.000.000,00 491.246.500,00 491.246.500,00 25.200.000,00 25.200.000,00 13.598.591.000,00 26.938.620.000,00 40.537.211.000,00 3.905.109.000,00 8.940.020.000,00 12.845.129.000,00 9.693.482.000,00 16.358.600.000,00 26.052.082.000,00 1.640.000.000,00 1 640,000.000,00 4.139, 790.080.070,70 1.725.121.073.041,29 345.013.458.400,00 l.070.134.531.441,29 2.338.815.080.070,70 1.502.015.968,476, 74 1.502.015,968.476, 74
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen