DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

perubahan pada pasal 1, pada modal dan saham, pada pasal 11 dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara perlu dilakukan perubahan untuk memperkuat modal dasar PD.BPR Bahteramas Bombana dan PD. BPR Bahteramas Bau-bau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tenrang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992.Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS DI SULAWESI TENGGARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pereturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Bab V Pasal 8 ayat ( 3 ) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal Dasar untuk Masing-Masing PD BPR Bahteramas adalah Sebesar Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupia);
(2)Modal Dasar PD. BPR Bahteramas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah daerah paling rendah sebesar 55% (Lima puluh Lima persen);
2. b.Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Paling Tinggi sebesar 25% ( dua puluh lima persen);
3. c.Pemerintah desa sebesar 15% (lima belas persen);
4. d.Pihak Lainnya palingg tinggi sebesar 5% (lima persen).
(3)Modal disetor untuk masing-masing PD. BPR Bahteramas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
(3a)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa sesuai kemampuan Keuangan Daerah/Desa. Pasal II

1.Ketentuan BAB XX KETENTUAN PENUTUP diantara Pasal 64 dan 65 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 64A sehingga BAB XX berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS

Pasal 64A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari Pada tanggal, 25 Februari 2019 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TTD ALI MAZI Diundangkan di Kendari Pada tanggal : 25 Februari 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH, TTD SARIFUDDIN SAFAA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR : 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (8-58/2019)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 64

Pasal 64A

Pasal 65

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 64

Pasal 64A

Pasal 65

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013