DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015

Nomor: 66
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur Tentang Perubahan Pasal 17, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 1 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (9), penyisipan Pasal 224A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sistern dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah diatur berdasarkan Pcraruran Guberrrur .Jawa Barnt Nomor 108 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketiga a ta s Peraturan . Gubernur Jawa Parat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi .Jawa Be.rat;
b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksariaan sistern clan prosedur pengclolaan keuangan Daerah, sci ta untuk menyelaraskan dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengclolaan keuangan Dacrah, perlu dilakukan Perubahan Kcernpat atas Peraturan Guber riur .Jawa Barnt Nomor 108. Tahun 2009 teritang Si stern clan Prosodur Pengelo!aan Keuangan Dacrah Provinsi .Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Pcraturan Guber nur .Jawa Barar;

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor l l Tahun 1950 tcntang Pemberuukan Provinsi .Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tariggal -1 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pernerintahan Jakarta Raya (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 31, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 15) scbagairnana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Kh usus Ibukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (I.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer ~13, Tambahan Lernbaran Negara Rcoublik Indonesia Nornor 4744) dan Undang-Undang Ko~1or 23 Tahun 2000 tcntang Pernbentukan Provins: Bantcn [Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2000 Nornor J 82, Tam bah an Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Norn or 4010};
2.Ur.darig-Unclang Nornor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelcnggara Negara yang Bersih dun Bebas dari Kor upsi, Kolusi, dan Nepoti smc [Lernbaran Negara Repu clik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran \'\egara Repuolik Indonesia Nornor 28:'.il); DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA GUBERNUR .J.A.WA BARAT, Mcngingat Menimbang PERUBAHAN KEEMPAT ATM, PER>\TURAJ\i GUBERNUR JAWA BARA.T NOMOR 108 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TENT ANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR66 T/\HUN 2015 GVBERNUR Jr\ WA BARA.T SALIN AN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbarari Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
6.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbarigan Keuarigan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nornor 28 T'ahuri 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, rerakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20 l 5 teritang Perubahan Kedua atas Undarig-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 560 l l.
10.Peraturan Pemerintah Nornor 24 Talrun 2004 teritang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nom01· 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Perncrinrah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinau clan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712);
11.Peraruran Pernerintah Nornor 14 Tahun 2005 rentang Taracara Perighapusan Piutang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor (\ 1, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12.Peraturan Pcrncrintah Nornor 23 Tahun 2005 ientang Perigelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan. Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502); 2 ·,......"~·-··---------------------·
13.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 teritang Pinjarnari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15.Peraruran Pemermtah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
16.Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisrem Inforrnasi Keuangan Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambarian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1 7. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten.tang Hibah Kepada Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahari Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraruran Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tcritarig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstan.si Perneriritah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerinta.han Aritara Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, clan Pemerintahan Daerah l(abupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
21.Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2007 Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22.Per aturan Pernerintah Nornor l Tahun 2008 tentang Investasr Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 14, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia No:nor 5219);
24.Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 3 -----------------·----···---- ..-------------·-··---
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keernpat atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin tan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 L5 Nomor 5);
27.Peraturan Menreri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pecloman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berica Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310);
28.Peraturan Meriteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiarmya;
29.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bariruan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talrun 20 l l Nemer 4 50). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Per ubahari atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tencang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5-+0);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 200 I tentang Dana Cadangan Daerah [Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Barat Tahun 2001 nornor 25 Seri D);
31.Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Baral (Lembarun Daerah Provinsi .Jawa Barnt Tahun 2008 Nornor 9 Seri D, Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi .Jawa Barat Aomor 46);
32.Peraturan Daerah Provin si Jawa Barnt Nomor 12 Tahun 2008 teritang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Barat Tahun 2008 Nornor 11 Seri E, Tambahan Larnbaran Daerah Provinsi .Jawa Barnt Nomor 48);
33.Pcraturan Gubernur .Jawa Bann Nomor 78 Tahun 2009 ten.tang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provirisi .Jawa Barat Tahun 2009 Nomor l 51 Seri E);
34.Peratura.n Gubernur .Jawa Barat Nomor l 08 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi .Jawa Baral (Berita Daerah Provinsi Jawa Ba.rat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E:) sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Pcraruran Guberrrur .Jawa Baral Nomor 13 Tahun 2014 t.entang Perbarian Kctiga atas Peraturan Gubernur .Jawa Barat Nornor 108 Tah un 2009 tcntang Si stern clan Prosedur Pcngelolaan Keuangan Do.erab Provinsi J;:nv.:, Barat (Berita Dacrah Provinsi .Jawa Barat Tah uri 2014 Nornor 13 Seri E); 4

(3)PPKD di bidang pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mernpunyai tugas:
1. a.menyusun clan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibidang pcndapatan; b, menyusun rancangan APBD clan rancangan perubahan APBD di bidang pendapatan;
2. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. d.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjuwaban;
4. e.melaksanakan APBD di bidang pendapatan Dacrah; clan
5. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilirnpahkan oleh Guccrnur.
(4)PPKD di bidang keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) h uruf b, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi .Jawa Barat. Pasal 7
(1)PPKD sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat Pl huruf b, meliputi: ·
1. a.PPKD di bidang pendapatan;
2. b.PPKD di bidang keuangan; dan
3. c.PPKD di bidang pengelolaan barang Daerah.
(2)PPKD di bidang pendapatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. A. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Mengubah beberapa keterituan dalarn Peraturan Gubernur .Jawa Barat Nornor 108 Tahun 2-009 tentang Sistem dan Prcsedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi .Jawa Barat [Berita Daerah Provirrsi .Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir derigan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perbahan Ketiga atas Peraruran Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Siscem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provins! Jawa Barat [Bcri ta Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E), sebagai berikut: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2009 TENTANG SlSTEM DAN PROSEDUR PI!:NGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 5 Menetapkan ·--,----------------·------------,

Pasal 165

(1)PPTK rnenyiapkan dokurnen SPP-LS pengadaan barang clan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalarn rangka pengajuan pennintaan pernbayaran.
(2)Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dari jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Surat pengantar SPP-LS;
2. b.Ringkasan SPP-LS;
3. c.Daftar rincian penggunaan belanja sarnpai dengan kode rekening rincian objek belanja;
4. d.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja S?P-LS; dan
5. e.Larnpiran SPP-LS. B. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(5)PPKD di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. c.melaksanakan fungsi Benda hara Umum Daerah;
4. d.rnenyusun laporan keuangan daerah dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilirnpahkan oleh Gubernur. {6) PPKD di bidang pengelolaan barang Daerah/ aset Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:
6. a.rnenyusun dan melaksanakan kcbijakan pengeloiaan barang Daerah/aset Daerah;
7. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di bidang pengelolaan barang Dacrah Zaset Dae rah;
8. c.rnelaksanakan fungsi pcngelola barang Daerah/aset Daerah;
9. d.menyusun laporan keuangan Daerah dalarn rangka penanggungjawaban pelaksanaan APED di bidang pcngelolaan barang Daerah/aset Daerah; dan
10. e.mclaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur. 6 ----------·---·-----------------------------·-·--· ..~- Dank Urnurn, asuransi, yang
11. e.Surat .Jaminan Pelaksanaan dari perusahaan penjarnin atau perusahaan mermliki izin dari Mcnteri Keuangan;
12. d.Kuitarisi berrnaterai yang ditandatangarn oleh pihak penyedia, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan disetujui oleh PA/KPA;
13. e.Nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak penyedia clan PPTK;
14. f.Surat jaminan pelaksanaan dari bank urnum, perusahaan pcnjarnin atau perusahaan asuransi dapat digunakan untuk segala jenis jaminan. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan penjarninan yang mcrniliki ijin menjual produk jaminan atau SURETY SHIP};
15. g.Dokumen lain yang dipersyaratlcan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjamany hibah luar negeri;
16. h.Surat angkutan atau konosernen apabila pcngadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
17. i.Surat pernberitahuan potongan denda keterlarnbatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlarn batan;
18. j.Foto/buku/dokumcntasi tingkat kernajuan j penyelesaian pckerjaan;
19. k.Potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kerenagakcrjaan sesuai ketentuan peraturan pcrundang- undangan/ surat pernberitahuan BPJS Ketenagakerjaan: !. Khusus untuk pekerjaan koris ultan yang perhirungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate). berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilarnpiri dengan bukti kehadiran dari tcnaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaany pernbclian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalarn surat penawaran; m.Berrta Acara Pembayaran; dan
20. n.Khusus untuk pekerjaan konstruksi/ Iisik, Surat .Jaminan Perneliharaan dari Bank Urnum, perusahaan pcnjamin atau pcrusahaan asuransi yang merniliki izin dari Merucri Keuangan.
(4)Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk penagihan Uang Muka, terdiri atas:
1. a.Kuitansi;
2. b.Berita Acara Pernbayaran;
3. c.Rincian Penggunaan Uang Muka;
4. d.SSP discrtai Faktur Pajak yang telah ditandatangani olch wajib pajak dan wajib purigut: arrtara pihak bank
(3)Larnpiran dokurnen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk penagihan langsung 100 % mencakup:
1. a.SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut: b, Surat perjanjian keriasarna kcntrak PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia serta mencantumkan nornor rekening pihak penyedia;
2. c.Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; 7 ·-------------· "-----------------------------······--·-..·-·-········-,-· ..·~--·-..·-···-------·--·--·-·- ..-- D. Keterituan Pasal 172 ayat (1), ayat (2). clan ayat (9) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Kuasa BUD rncneliti kelengkapan dokumen SP!\! yang diajukan oleh PA agar pcngeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu clan rnemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelengkapan dokurnen SPM untuk penerbitan SP2D sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kelengkapan perigajuan SPM-UP, terdiri atas:
  1. 1.Surat pengantar perrnohonan penerbitan SP20-UP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

Pasal 166

(2)SPP-LS sebagaimana dirnaksud pada ayai (1) digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak penyedia dalain pengadaan barang /jasa berdasarkan k.otralc/perjanjian dan /atau surat perintah kerja, setelah diperhitungkan kewajiban dengan pihak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)SPP-UP/GU/TU sebagairnana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pernbayaran pengeluaran lainnya selain clengan SPP-LS. C. Ketenruan Pasal 166 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. f.Surat perjanjian keriasama/ kontrak antara PA/KPA/Pejabat Pernbuat Komitmen dengan pihak penyedia serta mencantumkan nornor rekening bank pihak penyedia;
2. g.Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan kctcn tuan]: dan
3. h.Surat Jaminan Uang Muka dari Bank Umurn, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi, yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
(5)Kelengkapan dokumen SPP-LS pcngadaan barang dan jasa unruk penagihan bertahap atau terrnin, terdiri atas:
1. a.Kuitansi;
2. b.Berita Acara Pembayaran;
3. c.Laporan Kernajuan Pekerjaan;
4. d.SSP disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan wajib pungut:
5. e.Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum, perusahaan penjamin atau peruaahaan e.suransi, yang memiliki izin dari Menteri Keuangan (dalarn ha! tidak mengajukan uang rnuka): I, Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA Pejabat Pernbuat Kornitmen dengan pihak penyedia serta mencantumkan nomor rekening bank pihak penyedia (dalam hal tidak merigajukan uang muka); dun
6. g.Potongan BPJS Kctenagakerjaan, potongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (dalarn hal tidak mengajukan uang muka). 8 ---·------,-·-
  1. 2.SPM-UP asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi .Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Periandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  2. 3.Surat Penunjukan Pejabat Pengelola Keuarigan:
  3. 4.Fococopy SPD; dan
  4. 5.Anggaran Kas.
7. b.Kelengkapan dokumen SPJ\1-GU, terdiri atas:
  1. 1.Surat pengantar perrnohonan perierbitan SP2D-GV yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  2. 2.SPM-GU asli yang dicandatangani oleh PA, khusus pada Sekrecariat Daerah Provinsi .Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
  3. 3.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PAJKPA dan BPiBPP.
8. c.Kelengkapan dokumen SPM- TUP, terdiri atas:
  1. 1.Surat pengantar permohonan penerbitan SP2D-TUP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  2. 2.SPM-TUP asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi .Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatarigan SPivr yang ditctapkan dengan Keputusan Guberrrur: dan
  3. 3.Persetujuany Rekornendasi TUP dari Biro Keuangan Sekretariat Dae rah Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa BUD.
9. d.Kelengkapan dokumen SPM-LS pengadaan Barang clan .Jasa, terdiri atas:
  1. 1.Surat pengantar perrnohonan penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  2. 2.SPM-LS asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi .Jawa Barat ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  3. 3.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPT JB), yang ditandatangani oleh PA/ KPA;
  4. 4.Keterangan Bank yang masih beriaku;
  5. 5.Faktur Pajak yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan SSP yang ditandatangani oleh BP/BPP; dan
  6. 6.Kuitarisi berrnatcrai.
10. e.Kelerigkapan dokurnen SPM-LS Bcndahara, terdiri alas:
  1. 1.Surat pengantar perrnchonan pcnerbitan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  2. 2.SPM-LS asli yang ditandatangani oleh PA khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barnt ditandatnngani oleh Pejabat Penandaiangan SPM yang diictapkan dengan Keputusan Gubernur;
  3. 3.Surat Pernyaraan Tanggung .Jawab Belanja (SPTJB) yang ditanclatangani oleh PAlKPA dan BP /BPP; dan
  4. 4.Daftar nominatif penerirna. 9 *'\.,~"l/Cl~~;;JJ11ralda, SH., MH. -'-'-'""-60531 197603 2 002 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2015 IWA KARNIWA ttd Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA BARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 8 Juli 2015 AHMAD HERYAWAN ttd Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Juli 2015 GUBERNUR JAWA BARAT, Pasal II Pcra u..ra u Gubcrnur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sci.iap orang dapat mcngetah uinya, momerin tah kari p1;ngu11d;):1g~n Peraruran Gubernur ini clcngan pc..:nempatn.nnya dalarn Berita Daoral: Provin si .Jawa Barat. Ketcnruan yang mengatur tentang PPKD dalarn Peraturan Gubcrn ur ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2015. E.. Drantara keteriruan Pasal 224 clan Pasal 225, disisipkan Pasa! :24a, schingga berbunyi sebagai berikut: 224a
11. f.Kclengkapan pengajuan SPM-LS Gaji/TPP /Tunjangan lairmya, terdiri atas: I. Surat perigantar permohonan penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kcpala SKPD;
  1. 2.SPM-LS asli yang ditandatangani oleh PA, khusus pada Sekretariat Daerah Provinsi .Jawa Barat. ditandatangani oleh Pejabat Penanclatangan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan , Surat Pernyataan Tanggurig .Jawab Belanja (SPT JB), yang ditandatangani . oleh PA/KPA clan 3P/BPP, khusus pada Sekretariat Dacrah Provin si .Jawa Barat ditandatangani oleh Kepala Bagian Kcuangan Sekretariat Daerah Provinsi .Jawa Bann.
(9)Kuitarisi penerimaan sebagaimaria dimaksud dalarn ayat (2) huruf d, dinyatakan sah sctelah SP2D cliterbitkan clan dana dipindahbukukan dari Re ken ing Ka s Umurn Dacrah ke Rckcning Pcnerirna, 10

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 165

Pasal 166

Dasar hukum (27)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provin si Jawa Barnt Nomor 12 Tahun 2008

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2009

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 165

Pasal 166

Dasar hukum (27)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provin si Jawa Barnt Nomor 12 Tahun 2008

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2009

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014