Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keutungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menrapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6.Pegawai BLUD Unit Kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Unit Kerja Non ASN adalah setiap pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakn tugas yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7.Honorarium adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi pegawai BLUD Non ASN atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
BAB……../4 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN