DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN dalam Peraturan Gubernur Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/389/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN dalam Peraturan Gubernur Papua. Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang……/2 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11.Peraturan……./3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/389/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keutungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menrapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6.Pegawai BLUD Unit Kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Unit Kerja Non ASN adalah setiap pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakn tugas yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7.Honorarium adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi pegawai BLUD Non ASN atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. BAB……../4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemimpin BLUD dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN dapat :

a.mewujudkan pelayan yang terbaik dan bermutu di BLUD; dan
b.memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan di BLUD.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Status kepegawiaan pegawai BLUD Non ASN terdiri dari :
1. a.Pegawai BLUD Non ASN Kontrak; dan
2. b.Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
(2)Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 3 (tiga) bulan dan mampu menunjukkan produktivitas kerja dengan berkinerja baik dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan serta memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD Abepura.
(3)Pegawai BLUD Non ASN Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non ASN Tetap apabila memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai penilaian kinerja yang baik;
2. b.produksi kerja nyata sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab;
3. c.lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai BLUD Non ASN;
4. d.telah memperbarui kontrak 5 (lima) tahun berturut-turut.
(4)Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak hingga batas usia 60 (enam puluh) Tahun.
(5)Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 5

(1)Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan dan kemampuan.
(2)Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas. Bagian……/5

Pasal 6

(1)Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
(2)Tim seleksi berjumlah gasal dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, terdiri :
1. a.Kepala Bagian yang bertanggung jawab terhadap SDM sebagai Kketua merangkap anggota;
2. b.Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai anggota;
3. c.Psikolog sebagai anggota;
4. d.Unsur Bidang sebagai anggota;
5. e.Unsur Profesi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota;
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(4)Seleksi penerimaan terdiri dari :
1. a.Seleksi Administrasi;
2. b.Tes Kompetensi Dasar;
3. c.Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis;dan
4. d.Tes Komputer.

Pasal 7

(1)Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non ASN, Pegawai yang bersangkutan diwajibkan.
(2)Pegawai BLUD Non ASN yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium yang seharusnya diterima.
(3)Pegawai BLUD Non ASN yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD dibuthkan.
(4)Kriteria selama masa percobaan diatur oleh pemimpin BLUD.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1)Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui perjanjian kerja.
(2)Perjanjian……/6
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar :
1. a.kesepakatan kedua pihak;
2. b.adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
3. c.pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020