DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2017

Nomor: 64
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Reses Bab III Jenis Reses Bab IV Waktu Pelaksanaan Reses Bab V Tata Cara Pelaksanaan Reses Bab VI Pembiayaan Reses Bab VII Pertanggungjawaban Reses Bab VIII Pendampingan dan Fasilitasi Reses Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546 );
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ); sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil- wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9.Fraksi adalah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
11.Komisi adalah komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12.Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dbentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13.Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14.Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15.Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, yang dibentuk DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat paripurna secara khusus sesuai dengan kebutuhan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
18.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
19.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RESES

Pasal 2

Reses adalah kegiatan setiap anggota DPRD diluar kegiatan persidangan dalam rangka mengunjungi masyarakat yang diwakilinya pada setiap daerah pemilihan, untuk melihat dan mendengarkan secara langsung masukan-masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan reses adalah untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta menampung masukan masyarakat terkait dengan kebutuhan terhadap pembangunan daerah.

Pasal 4

Reses merupakan wujud akuntabilitas pertanggungjawaban moral dan politis setiap anggota DPRD kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing. 4

BAB III

JENIS RESES

Pasal 5

(1)Reses kelompok adalah reses yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama.
(2)Kegiatan reses kelompok dilaksanakan di daerah pemilihan kelompok reses.

Pasal 6

(1)Reses perorangan adalah reses yang dilaksanakan secara perorangan oleh semua anggota DPRD.
(2)Kegiatan reses perorangan dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN RESES

Pasal 7

(1)Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun persidangan DPRD yang dilakukan pada setiap masa persidangan DPRD.
(2)Waktu pelaksanaan reses paling lama 6 (enam) hari pada setiap reses yang jadwalnya ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah.
(3)Waktu pelaksanaan reses tidak dapat dilaksanakan pada hari libur nasional, libur keagamaan dan hari yang diliburkan oleh Pemerintah.
(4)Penjadwalan pelaksanaan reses ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah dengan memperhatikan agenda kegaitan DPRD lainnya.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN RESES

Pasal 8

(1)Masing-masing Kelompok Reses mengajukan surat persetujuan untuk pelaksanaan reses kelompok kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan rencana kerja pelaksanaan reses kelompok.
(2)Masing-masing Kelompok Reses menyiapkan administrasi pelaksanaan reses untuk setiap kali pelaksanaan reses.

Pasal 9

(1)Pimpinan Fraksi-Fraksi mengajukan surat persetujuan untuk pelaksanaan reses perorangan anggota Fraksinya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan rencana kerja pelaksanaan reses perorangan.
(2)Masing-masing anggota DPRD menyiapkan administrasi pelaksanaan reses untuk setiap kali pelaksanaan reses. 5

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015