DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Pengakuan; 4. Perlindungan; 5. Pemberdayaan; 6. Ketentuan Sanksi; 7. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dan diberdayakan oleh Negara;
c.bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilakukan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dapat diatur di dalam Peraturan Daerah; dan
e.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakatz Adat Moronene Hukaea Laea. f /

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6); Pasal 18 B ayat (2); Pasal 18 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convesion on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiar Nomor 4725); f /
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
16.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
19.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambah� Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); � / .4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanan Kehutanan;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Penyelesaian Permasalahan Tanah HukumAdat;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat HukumAdat;
27.Peraturan Bersama Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Sadan Pertahanan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut 11/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten f · Bombana; � / Badan Pertahanan tentang Pedoman Ulayat Masyarakat • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN BOMBANA Dan BUPATI BOMBANA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAIN MASYARAKAT ADAT MORONENE HUKAEA LAEA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
2.Bupati adalah Bupati Bombana.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Bombana.
5.Pengakuan adalah penerimaan dan Pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
6.Perlindungan adalah segala kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin dan melindungi Wilayah dan hak-hak Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
7.Pemberdayaan adalah Proses memberikan peran dan kemampuan Kepada Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea agar lebih berdaya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
8.Penetapan Wilayah Adat adalah Pernyataan Penerimaan dan Pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
9.Masyarakat adat adalah Kelompok masyarakat Moronene yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis Hukaea Laea karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, siosial, budaya dan hukum. � I • I 0. Hak adat adalah Hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
11.Hukum adat adalah seperangkat aturan atau hukum tidak tertulis yang bcrlaku di wilayah hukum adat, yang bersifat mengatur, mengikat dan dipertahankan serta memiliki sanksi yang ditaati oleh semua anggota masyarakat Moronene Hukaea Laea.
12.Lembaga adat adalah Perangkat Penguasa adat dalam masyarakat adat yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea.
13.Hutan adalah hutan yang berada di wilayah hukum adat dan dikelola bersama masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea.
14.Peta wilayah adat adalah gambaran umum wilayah adat yang ditetapkan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea, meliputi tanah, hutan dan sungai dalam satu kesatuan wilayah adat Moronene Hukaea Laea. BABII ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BagianKesatu Asas

Pasal 2

Asas dari pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Moronene Hukaea Laea adalah :

1.Pengakuan
2.Kepastian Hukum
3.Keadilan Sosial
4.Keberlanjutan Lingkungan
5.Partisipasi Adat4 I I BagianKedua Tujuan Pasal 3

(1)TujuandariPengakuan,PerlindungandanPemberdayaan terhadap MasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaeaadalah: a.Memberikankepastian hukummengenaikeberadan,wilayah adatdan hakMasyarakatAdatMoronene HukaeaLa.ea b.Melindungihak adatdanmemperkuataksesmasyarakatadat MoroneneHukaeaLaeaterhadaptanah,airdansumberdayaalam lainnya; c.MeningkatkanperansertamasyarakatadatMoroneneHukaeaLaea dalamPengambilanKeputusandi lembaga adat; d.MewujudkanPengelolaanwilayah adatmasyarakatadatMoronene HukaeaLaea; e.MeningkatkankesejahteraanMasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaea; f.MewujudkanKebijakanPembangunandaerahyangmengakui, menghormati,melindungihak-hakMasyarakatAdatMoroneneHukaea Laea; g.Mewujudkanpenyelesaiansengketaberbasishukumadatsebagai pengakuandanpenghormatan terhadaphakMasyarakatAdat MoroneneHukaeaLaea.
(2)Gunamenunjang keberhasilan tujuandari adanyapengakuan, perlindungan, danpemberdayaanmasyarakatadatMoroneneHukaea Laea,PemerintahDaerahwajibmengalokasikandanmelaluiAPBDsetiap tahun anggaran. BagianKetiga RuangLingkup Pasal 4 RuangLingkupPeraturanDaerahini mencakup: 1.PengakuanKeberadaanMasyarakatMoroneneHukacaLaea 2.PelindunganMasyarakatMoroneneHukaeaLaea 3.PemberdayaanMasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaea c{ A / BABIII PENGAKUAN BagianKesatu KedudukandanKeberadaan Pasal 5
(1)PemerintahDaerahmengakuikeberadaanMasyarakatAdatMoronene HukaeaLaea.
(2)MasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaeaberkedudukandi wilayah KecamatanLantariJayaKabupatenBombana,ProvinsiSulawesiTenggara.
(3)MasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaeasebagaimanadimaksudpada ayat{l)dan ayat(2)padasaatPeraturanDaerahiniditetapkanberjumlah 110kepalakeluargasebagimanadalamlampiranIPeraturanDaerahini.
(4)MasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaeadiwilayahKecamatanLantari JayaKabupatenBombanaberkedudukansebagaisubjekhukumyang memilikihak-hakyangmelekatdanbersifatasal-usul. BagianKedua Wilayahadat Pasal 6
(1)PemerintahDaerahmengakuiwilayahadatMasyarakatAdatMoronene HukaeaLaea.
(2)Wilayah adatMasyarakatMoroneneHukaeaLaca adalahkeseluruhan wilayahMasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaeayangmeliputidaratdan perairanberdasarkan hak-hak komunalmasyarakat.
(3)Wilayah adatMasyarakatAdatMoroneneHukaeaLaeasebagaimanaayat
(2)terdiridari: a.Inalahi Pure(Hutaninti) b.InalahiPopalia(HutanPenyangga) c.InalahiPuema(HutanPerkebunan)
1. d.Olobu(HutanKecil) e.Kura(Perladangan) f.Lueno(Padang) g.Bak(Bakau) h.Beo(TambakGaram)
2. i.Bolo(TambakIkantradisional)1 �/
(4)Luas Wilayah adat dan Batas-batas wilayah Adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea, akan diatur lebih lanjut setelah ada kesepakatan bersama 3 (tiga) Kementerian yakni: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
(5)Ketentuan Lebih Lanjut sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bornbana.

Pasal 7

(1)Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat Adat Moronene Hukaca Laea adalah hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dan dihormati oleh Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
(2)Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal dengan nama Adati Tongano Wonua;
(3)Hukum Adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea berlaku dan mengikat bagi masyarakat Moronene Hukaea Laea dan masyarakat lain yang melakukan perbuatan hukum dan wilayah hukum adat Moronene Hukaea Laea.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengakui kele 1b eemiagaan adat Masyarakat Adat Morenene Hukaea Laea· '
(2)Kelembagaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea disusun dan dibentuk oleh Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea: '
(3)Kelembagaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea terdiri dari .
1. a.Kapala Kampo; ·
2. b.Bonto (Hakim Adat);
3. c.Pabitara (Hubungan Masyarakat);
4. d.Juru Tulis (sekretaris);
5. e.Kungkuno Sosoroma (Bendahara);
6. f.Totongano Inalahi (Bidang Kehutanan);
7. g.Totongano Lombo (Bidang Perkebunan);
8. h.Tot=gano I<adadi (Bidang Kehewaruu/ 1) / •
9. i.Pembuea (Bidang Kesehatan);
10. j.Puu Tobu (Kepala Dusun);
11. k.Sarca (Kepala Rukun Tetangga); I. Tamalaki (Bidang Keamanan);
12. m.Limbo (Masyarakat Adat).
(4)Stuktur Kelembagaan adat Masyarakat Adat Moronene Hukea Laea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Susunan Kelembagaan adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea tersusun secara sistematis dan hirarkis menurut tugas dan kewenangan masing- masing dalam masyarakat;
(2)Togas Kelembagaan Adat Morenene Hukaea Laea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hirarkis, yakni :
1. a.Kapala Kampo memliki tugas sebagi pimpinan tertinggi dalam kampo dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dalam pemerintah adat kamopo;
2. b.Bonto (Hakim Adat) memilki tugas sebagai hakim adat yang menyelesaikan perkara dalam masyarakat;
3. c.Pabitara (Hubungan Masyarakat) bertugas sebagai penasihat dalam masyarakat;
4. d.Juru Tulis (Sekretaris) bertugas menulis/mencatat administrasi kampo dalam membantu tugas Kapala Kampo dan bertanggung jawab kepada Kapala Kampo;
5. e.Kungkuno Sosoroma (Bendahara) bertugas sebagai pemungut hasil adat berupa uang hasil pajak adat dan bertanggung jawab kepada kepala kampo;
6. f.Tontonango Inalahi (Bidang Kehutanan) Bertanggung Jawab menjaga dan Melestarikan hutan adat ;
7. g.Tontongano Lombo (Bidang Perkebunan) bertugas mengatur bidang perkebunan Masyarakat Adat agar tidak melanggar ketentuan hukum adat;
8. h.Tontongano Kadadi (Bidang Kehewanan) bertugas menjaga dan mengawasi satwa baik satwa liar maupun satwa peliharaan;
  1. 1.Pembuea (Bidang Kesehatan) bertugas melakukan pengobatan jika terdapat masyarakat yang sakit termasuk melakukan pengobatan terhadap hewan dan tanaman;
9. j.Puu Tobu (Kepala Dusun) bertugas membantu Kapala Kampo dalam Menjalankan tugas sebagai pimpinan di Tobu;
10. k.Sarea (Kapala Rukun Tetangga) bertugas membantu Puu Tobu<n mengurus masyarakat; [' /
  1. 1.Tamalaki (Bidang Keamanan) bertugas melakukan pengamanan di wilayah adat dan bertanggung jawab langsung pada kapala kampo;
(3)Kewenangan Kelembagaan adat sebagai berikut :
1. a.Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat adat ;
2. b.Mengelola Hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
3. c.Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Hukum adat dalam Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea La.ea dilaksanakan oleh Banta;
(2)Dalam Malaksanakan tugasnya Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
1. a.Urusa Wita (Kasus Bidang Pertanahan);
2. b.Urusa Bolongkura (Kasus Bidang Kehutanan);
3. c.Urusa Kadadi);
4. d.Urusa Pompa Tisu (Kasus Bidang Pendidikan);

Pasal 11

(1)Dalam hal terjadi sengketa secara internal Masyarakat Adat Moronene Hukaea La.ea maka Penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah yang berjenjang oleh Sarea, Puu Tobu, Pabitara;
(2)Dalam hal penyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui jalur kelembagaan adat yang dipimpin oleh Bonto;
(3)Dalam hal terjadi sengaketa dengan pihak luar di wilayah adat Moronene Hukaea La.ea maka penyelesaiannya dilaksanakan bcrdasarkan hukum/ adat Moronene Hukaea La.ea; � I •
(4)Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terlaksana maka penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah yang difasilitasi oleh tim mediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;
(5)Tim Mediasi sebagimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat Adat Hukaea Laea dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana;
(6)Dalam Hal Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 13

(1)Pernerintahan Daerah melindungi masyarakat adat Moronene Hukaea Laea;
(2)Perindungan Pemerintah terhadap masyarakat adat Moronene Hukea Laea dilakukan melalui :
1. a.Memberikan kebebasan kepada masyarakat adat Moronene Hukaea Laea untuk menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
2. b.Menjamin dan melindungi berlakunya hukum adat masyarakat adat Moronene Hukaea Laea.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah melindungi keberadaan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea dari setiap ancaman dan gangguan baik terhadap masyarakat, hukum adat, dan wilayah adatnya.
(2)Setiap kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea wajib melibatkan masyarakat Moronene Hukaea Laea. BABV PEMBERDAYAAN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014