DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Nomor: 3
Tahun: 2008
Ditetapkan: 8 Agustus 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil; www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 2 Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.343 8. 9. 10 11 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyeleng garaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Fungsional; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Swasta adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2.Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
3.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 4
4.Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Instansi Teknis adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis sesuai dengan kompetensi teknis instansi yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
8.Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.
9.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
10.Pengelola Lembaga Diklat Swasta adalah seseorang yang bertugas pada Lembaga Diklat Swasta yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
11.Pengajar Diklat adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Lembaga Diklat Swasta untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
12.Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Program Diklat.
13.Sarana Diklat adalah barang bergerak antara lain meja, kursi belajar, laptop/notebook, papan tulis, flipchart, LCD, OHP, dan alat tulis kantor (ATK).
14.Prasarana Diklat adalah barang tidak bergerak antara lain aula, ruang kelas, ruang diskusi, asrama, perpustakaan, tempat ibadah dan poliklinik. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.345

BAB II

TUJUAN DAN PRASYARAT AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan Program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.

Pasal 3

Prasyarat Lembaga Diklat Swasta untuk dapat diakreditasi adalah:

a.Berbentuk Badan Hukum;
b.Memiliki kantor tetap;
c.Memiliki kelengkapan perangkat organisasi.

BAB III

UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 4

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta dilakukan terhadap unsur-unsur:

a.Tenaga Kediklatan;
b.Program Diklat;
c.Fasilitas Diklat.

Pasal 5

(1)Tenaga Kediklatan meliputi komponen-komponen:
1. a.Pengelola Lembaga Diklat Swasta;
2. b.Pengajar Diklat.
(2)Program Diklat meliputi komponen-komponen:
1. a.Kurikulum;
2. b.Bahan Diklat;
3. c.Metode Diklat;
4. d.Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
5. e.Peserta Diklat;
6. f.Panduan Diklat. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 6
(3)Fasilitas Diklat meliputi komponen-komponen:
1. a.Sarana Diklat;
2. b.Prasarana Diklat.

BAB IV

PENILAIAN

Pasal 6

Penilaian terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan memberikan bobot terhadap unsur:

a.Tenaga Kediklatan sebesar 45 %;
b.Program Diklat sebesar 30 %;
c.Fasilitas Diklat sebesar 25 %.

Pasal 7

(1)Penilaian terhadap komponen pengelola Lembaga Diklat Swasta meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan Program Diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab.
(2)Penilaian kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training (MoT) atau yang sejenis.
(3)Penilaian kompetensi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Training Officer Course (TOC) atau yang sejenis.
(4)Penilaian pengalaman menyelenggarakan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah frekuensi pengalaman pengelola dan penyelenggara dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.
(5)Penilaian pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.347 antara pengelola dan penyelenggara untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
(6)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5)menggunakan formulir 1a dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap komponen Tenaga Pengajar meliputi pendidikan formal, kompetensi Tenaga Pengajar, pengalaman mengajar, dan bidang spesialisasi.
(2)Penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.
(3)Penilaian kompetensi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).
(4)Penilaian terhadap pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah relevansi pengalaman mengajar Tenaga Pengajar dengan Program Diklat yang diselenggarakan.
(5)Penilaian terhadap bidang spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
(6)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) menggunakan formulir 1a dalam Lampiran dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Besarnya nilai unsur Tenaga Kediklatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2a dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
(2)Nilai unsur Tenaga Kediklatan menunjukkan kelayakan Tenaga Kediklatan.
(3)Nilai kelayakan unsur Tenaga Kediklatan menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 8

Pasal 10

(1)Penilaian terhadap komponen kurikulum meliputi mata Diklat, hasil belajar dan indikator hasil belajar, dan materi pokok.
(2)Penilaian terhadap mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(3)Penilaian terhadap hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(4)Penilaian terhadap materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Swasta adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2.Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
3.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 4
4.Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Instansi Teknis adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis sesuai dengan kompetensi teknis instansi yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
8.Lembaga Diklat Swasta Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.
9.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
10.Pengelola Lembaga Diklat Swasta adalah seseorang yang bertugas pada Lembaga Diklat Swasta yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
11.Pengajar Diklat adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Lembaga Diklat Swasta untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
12.Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Program Diklat.
13.Sarana Diklat adalah barang bergerak antara lain meja, kursi belajar, laptop/notebook, papan tulis, flipchart, LCD, OHP, dan alat tulis kantor (ATK).
14.Prasarana Diklat adalah barang tidak bergerak antara lain aula, ruang kelas, ruang diskusi, asrama, perpustakaan, tempat ibadah dan poliklinik. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.345

BAB II

TUJUAN DAN PRASYARAT AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan Program Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu bagi PNS.

Pasal 3

Prasyarat Lembaga Diklat Swasta untuk dapat diakreditasi adalah:

a.Berbentuk Badan Hukum;
b.Memiliki kantor tetap;
c.Memiliki kelengkapan perangkat organisasi.

BAB III

UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 4

Akreditasi Lembaga Diklat Swasta dilakukan terhadap unsur-unsur:

a.Tenaga Kediklatan;
b.Program Diklat;
c.Fasilitas Diklat.

Pasal 5

(1)Tenaga Kediklatan meliputi komponen-komponen:
1. a.Pengelola Lembaga Diklat Swasta;
2. b.Pengajar Diklat.
(2)Program Diklat meliputi komponen-komponen:
1. a.Kurikulum;
2. b.Bahan Diklat;
3. c.Metode Diklat;
4. d.Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
5. e.Peserta Diklat;
6. f.Panduan Diklat. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 6
(3)Fasilitas Diklat meliputi komponen-komponen:
1. a.Sarana Diklat;
2. b.Prasarana Diklat.

BAB IV

PENILAIAN

Pasal 6

Penilaian terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan memberikan bobot terhadap unsur:

a.Tenaga Kediklatan sebesar 45 %;
b.Program Diklat sebesar 30 %;
c.Fasilitas Diklat sebesar 25 %.

Pasal 7

(1)Penilaian terhadap komponen pengelola Lembaga Diklat Swasta meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan Program Diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab.
(2)Penilaian kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training (MoT) atau yang sejenis.
(3)Penilaian kompetensi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Training Officer Course (TOC) atau yang sejenis.
(4)Penilaian pengalaman menyelenggarakan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah frekuensi pengalaman pengelola dan penyelenggara dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.
(5)Penilaian pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.347 antara pengelola dan penyelenggara untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
(6)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5)menggunakan formulir 1a dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap komponen Tenaga Pengajar meliputi pendidikan formal, kompetensi Tenaga Pengajar, pengalaman mengajar, dan bidang spesialisasi.
(2)Penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.
(3)Penilaian kompetensi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah Tenaga Pengajar yang memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).
(4)Penilaian terhadap pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah relevansi pengalaman mengajar Tenaga Pengajar dengan Program Diklat yang diselenggarakan.
(5)Penilaian terhadap bidang spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi bidang spesialisasi Tenaga Pengajar dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
(6)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) menggunakan formulir 1a dalam Lampiran dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Besarnya nilai unsur Tenaga Kediklatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2a dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
(2)Nilai unsur Tenaga Kediklatan menunjukkan kelayakan Tenaga Kediklatan.
(3)Nilai kelayakan unsur Tenaga Kediklatan menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.34 8

Pasal 10

(1)Penilaian terhadap komponen kurikulum meliputi mata Diklat, hasil belajar dan indikator hasil belajar, dan materi pokok.
(2)Penilaian terhadap mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(3)Penilaian terhadap hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(4)Penilaian terhadap materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b dalam Lampiran 1 dan instrumen penilaian dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005