Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara, Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Lampiran III — : Laporan Operasional: 73 k44 -9 Lampiran IV: Laporan Perubahan Ekuitas, Lampiran V : Neraca, Lampiran VI” : Laporan Arus Kas, Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan, Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Lampiran IX” : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertargih, Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap, Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Lampiran XX : Ikhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.