DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

regulasi_utama

Ringkasan

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan DPRD, maka untuk mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas kedudukan protokoler dan keu angan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Murung Raya;
c.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tentang Republik Lembaran 5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang - Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembatan Negara Nomor 5166); 8 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256);
10.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ; 2 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan Perubahan kedua kali dengan 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659), Terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
18.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengolompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif dan Dana Operasional;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 45);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 200 Nomor 38);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 140); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Dan BUPATI MURUNG RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHON 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA. Pasall Beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perusahaan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka, yakni angka 32 dan 33 sehingga berbunyi sebagai berik:ut:
1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
3.DPRD Kabupaten Murung Raya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya
4.Bupati adalah Bupati Murung raya
5.Calon Bupati adalah Calon Bupati Murung Raya
6.Calon Wakil Bupati adalah Calon Wakil Bupati Murung Raya
7.Mantan Bupati adalah Mantan Bupati Murung Raya, setelah dilantik Bupati Murung Raya yang terpilih 8 . Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Wakil Bupati Murung Raya, setelah dilantik Wakil Bupati Murung Raya yang terpilih
9.Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Murung Raya, sebelum Pimpinan DPRD Definitif terpilih
10.Mantan Pimpinan Sementara adalah Mantan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Murung Raya
11.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya 5
12.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya
13.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya
14.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya
15.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi
16.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegara resmi yang meliputi aturan yang mengenai tata tempat, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat
17.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lambaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah serta undangan lainnya
18.Tata Upacara adaah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi
19.Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acra resmi
20.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi
21.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
22.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
23.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya
24.Tunjangan khusus adalah tunjangan yang dibayarkan untuk membayar Pajak penghasilan DPRD (PPh Pasal 21)
25.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya 6
26.Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah
27.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
29.Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas dalam mengikuti acara resmi di Daerah Kabupaten Murung Raya
30.Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Kabupaten Murung Raya
31.Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/ atau Lembaga Non Departemen yang berada di Daerah
32.Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap Klaster.
33.Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas perorangan dinas, kendaraan dinas opersional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan khusus/lapangan. 2 . Ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf h diubah serta ditambahkan huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiridari

a.Uang Representasi
b.Tunjangan Keluarga
c.Tunjangan Beras
d.Uang Paket
e.Tunjangan Jabatan
f.Tunjangan Badan Musyawarah
g.Tunjangan Komisi
h.Tunjangan Badan Anggaran
1. 1.Tunjangan Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Legislasi) j . Tunjangan Badan Kehormatan
k.Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 7
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 14A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1). Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah
(2). Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Kabupaten Murung Raya dikelompokan pada kategori tinggi.

4.Ketentuan Pasal 14b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14b Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
5.Diantara Pasal 14d dan Pasal 15 disisipkan l(satu) pasal, yakni Pasal 14e sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14e Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .
6.Ketentuan Pasal 16 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan melalui BPJS.
(2)Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan yang tercantum dalam keanggotaan BPJS.
(3)Jaminan kesehatan yang belum diatur dalam BPJS sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) yaitu pelayanan medical chek up dapat dianggarkan pada APBD dalam bentuk premi lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7.Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

(1)Anggota DPRD disediakan masing-masing l(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan
(2)Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD 8
(3)Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentiannya
(4)Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan transportasi yang besarannya ditetapkan melalui keputusan Bupati.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas
(2)Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam l(satu) tahun;
2. b.Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.Pakaian Dinas Harian 1 (satu) Pasang dalam 1 Tahun;
5. e.Pakaian Adat 1 (satu) Pasang dalam 1 Tahun
(3)Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati

9.Ketentuan Pasal 24b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 24b Bagi daerah Kabupaten Murung Raya ditetapkan sebagai daerah kelompok keuangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24a disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan, perhitungannya paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
10.Diantara Pasal 24I dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24J sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 24J Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) dan Pasal 24A dan 24B diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 Juni 2015 Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal Juni 2015 GRAYA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 150 VERIFIKASI I UJI PETIK PRO0Uli< HUK~ OAEP.AH LINGl<UP PEM0A MURA B A.GIAN 1-iOXUI\A $£TOA Kl,B ~-"tiR.JNG RA .'A p,:..,,...,BAT •q),'\ I tl.S, _;.,.EN ..... A,..... ,- ~:-{G ~i.., •\tJr.t rKSB ,::4\G. ·V-L{ f ' ( ·---------~..,Aa,,-......1 ·- •,i: 1>ENOISTRi£:\!SiAN l ·---- --- -•---- IO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA I. UMUM Sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Untuk lebih terjalinnya hubungan yang saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak- hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyedian dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang didalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. D. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2 Pasal 10 huruf k Angka 3 : Cukup Jelas : yang dimaksud dengan Untuk poin k tunjangan kelengkapan lainnya adalah tunjangan Panitia Adhoc yang dibentuk bersifat sementara. Pasal 14A ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Cukup Jelas Angka4 Pasal 14b Angka 5 Pasal 14e Angka 6 : Cukup Jelas : Cukup Jelas 11 Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Angka 7 Pasal 18 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) Angka 8 Pasal 21 ayat 1 ayat 2 huruf e Angka 9 Pasal 24b Angka 10 Pasal 24j Pasal II : Cukup Jelas : cukup jelas : cukup jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : yang dimaksud dengar pakaian adat adalah pakaian adat daerah Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan Lawung : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 20 12

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan DPRD, maka untuk mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas kedudukan protokoler dan keu angan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Murung Raya;
c.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tentang Republik Lembaran 5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang - Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembatan Negara Nomor 5166); 8 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256);
10.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ; 2 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan Perubahan kedua kali dengan 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659), Terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
18.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengolompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif dan Dana Operasional;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 45);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 200 Nomor 38);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 140); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Dan BUPATI MURUNG RAYA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka, yakni angka 32 dan 33 sehingga berbunyi sebagai berik:ut:
1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
3.DPRD Kabupaten Murung Raya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya
4.Bupati adalah Bupati Murung raya
5.Calon Bupati adalah Calon Bupati Murung Raya
6.Calon Wakil Bupati adalah Calon Wakil Bupati Murung Raya
7.Mantan Bupati adalah Mantan Bupati Murung Raya, setelah dilantik Bupati Murung Raya yang terpilih 8 . Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Wakil Bupati Murung Raya, setelah dilantik Wakil Bupati Murung Raya yang terpilih
9.Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Murung Raya, sebelum Pimpinan DPRD Definitif terpilih
10.Mantan Pimpinan Sementara adalah Mantan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Murung Raya
11.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya 5
12.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya
13.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya
14.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya
15.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi
16.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegara resmi yang meliputi aturan yang mengenai tata tempat, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat
17.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lambaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah serta undangan lainnya
18.Tata Upacara adaah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi
19.Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acra resmi
20.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi
21.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
22.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
23.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya
24.Tunjangan khusus adalah tunjangan yang dibayarkan untuk membayar Pajak penghasilan DPRD (PPh Pasal 21)
25.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya 6
26.Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah
27.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
29.Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas dalam mengikuti acara resmi di Daerah Kabupaten Murung Raya
30.Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Kabupaten Murung Raya
31.Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/ atau Lembaga Non Departemen yang berada di Daerah
32.Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap Klaster.
33.Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas perorangan dinas, kendaraan dinas opersional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan khusus/lapangan. 2 . Ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf h diubah serta ditambahkan huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiridari

a.Uang Representasi
b.Tunjangan Keluarga
c.Tunjangan Beras
d.Uang Paket
e.Tunjangan Jabatan
f.Tunjangan Badan Musyawarah
g.Tunjangan Komisi
h.Tunjangan Badan Anggaran
1. 1.Tunjangan Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Legislasi) j . Tunjangan Badan Kehormatan
k.Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 7
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 14A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1). Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah
(2). Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Kabupaten Murung Raya dikelompokan pada kategori tinggi.

4.Ketentuan Pasal 14b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14b Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
5.Diantara Pasal 14d dan Pasal 15 disisipkan l(satu) pasal, yakni Pasal 14e sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14e Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .
6.Ketentuan Pasal 16 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan melalui BPJS.
(2)Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan yang tercantum dalam keanggotaan BPJS.
(3)Jaminan kesehatan yang belum diatur dalam BPJS sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) yaitu pelayanan medical chek up dapat dianggarkan pada APBD dalam bentuk premi lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7.Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

(1)Anggota DPRD disediakan masing-masing l(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan
(2)Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD 8
(3)Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentiannya
(4)Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan transportasi yang besarannya ditetapkan melalui keputusan Bupati.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas
(2)Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam l(satu) tahun;
2. b.Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.Pakaian Dinas Harian 1 (satu) Pasang dalam 1 Tahun;
5. e.Pakaian Adat 1 (satu) Pasang dalam 1 Tahun
(3)Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati

9.Ketentuan Pasal 24b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 24b Bagi daerah Kabupaten Murung Raya ditetapkan sebagai daerah kelompok keuangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24a disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan, perhitungannya paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
10.Diantara Pasal 24I dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24J sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 24J Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) dan Pasal 24A dan 24B diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 Juni 2015 Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal Juni 2015 GRAYA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 150 VERIFIKASI I UJI PETIK PRO0Uli< HUK~ OAEP.AH LINGl<UP PEM0A MURA B A.GIAN 1-iOXUI\A $£TOA Kl,B ~-"tiR.JNG RA .'A p,:..,,...,BAT •q),'\ I tl.S, _;.,.EN ..... A,..... ,- ~:-{G ~i.., •\tJr.t rKSB ,::4\G. ·V-L{ f ' ( ·---------~..,Aa,,-......1 ·- •,i: 1>ENOISTRi£:\!SiAN l ·---- --- -•---- IO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA I. UMUM Sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Untuk lebih terjalinnya hubungan yang saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak- hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyedian dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang didalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. D. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2 Pasal 10 huruf k Angka 3 : Cukup Jelas : yang dimaksud dengan Untuk poin k tunjangan kelengkapan lainnya adalah tunjangan Panitia Adhoc yang dibentuk bersifat sementara. Pasal 14A ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Cukup Jelas Angka4 Pasal 14b Angka 5 Pasal 14e Angka 6 : Cukup Jelas : Cukup Jelas 11 Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Angka 7 Pasal 18 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) Angka 8 Pasal 21 ayat 1 ayat 2 huruf e Angka 9 Pasal 24b Angka 10 Pasal 24j Pasal II : Cukup Jelas : cukup jelas : cukup jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : yang dimaksud dengar pakaian adat adalah pakaian adat daerah Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan Lawung : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 20 12

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 16

Dasar hukum (27)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 16

Dasar hukum (27)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 5 Tahun 2014