Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
Tentang Republik Lembaran 5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5166); 8 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
4416) Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan Perubahan kedua kali dengan 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659), Terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
3
4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Dan BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHON 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA. Pasall Beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perusahaan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 45) diubah sebagai berikut:
2 . Ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf h diubah serta ditambahkan huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiridari
(1). Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah
Pasal 14b Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
Pasal 14e Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Pasal 24b Bagi daerah Kabupaten Murung Raya ditetapkan sebagai daerah kelompok keuangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24a disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan, perhitungannya paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
Pasal 24J Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) dan Pasal 24A dan 24B diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 1 Juni 2015 Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal Juni 2015 GRAYA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 150 VERIFIKASI I UJI PETIK PRO0Uli ENOISTRi£:\!SiAN l ·---- --- -•---- IO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA I. UMUM Sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Untuk lebih terjalinnya hubungan yang saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak- hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyedian dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang didalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. D. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2 Pasal 10 huruf k Angka 3 : Cukup Jelas : yang dimaksud dengan Untuk poin k tunjangan kelengkapan lainnya adalah tunjangan Panitia Adhoc yang dibentuk bersifat sementara. Pasal 14A ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Cukup Jelas Angka4 Pasal 14b Angka 5 Pasal 14e Angka 6 : Cukup Jelas : Cukup Jelas 11 Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Angka 7 Pasal 18 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) Angka 8 Pasal 21 ayat 1 ayat 2 huruf e Angka 9 Pasal 24b Angka 10 Pasal 24j Pasal II : Cukup Jelas : cukup jelas : cukup jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : yang dimaksud dengar pakaian adat adalah pakaian adat daerah Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan Lawung : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 20 12
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)