DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tata Cara perencanaan; 4. Sistematika; 5. Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023; 6. Pengendalian dan Evaluasi; 7. Ketentuan Lain-lain; 8. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah KabupatendalamLingkunganPropinsiJawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- UndangNomor 2 Tahun 1965 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya danDati II Surabaya denganmengubahUndang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di LingkunganProvinsiJawaTimurdanUndang- UndangNomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota BesardalamLingkunganProvinsiJawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
6. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 4 Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. 20.PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraanKajianLingkunganHidupStrateg is (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5 2016Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. 22.PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2018 tentangStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. 23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. 24.PeraturanPresidenNomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. 25.PeraturanPresidenNomor 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. 27.PeraturanMenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 TentangIndeksDesaMembangun(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 6 Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. 32.Peraturan Daerah ProvinsiJawaTimurNomor 1 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah ProvinsiJawaTimurTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ProvinsiJawaTimurTahun 2009 Nomor 1 Seri E);
32. 33.Peraturan Daerah ProvinsiJawaTimurNomor 5 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawaTimurTahun 2011-2031 (Lembaran 7 Daerah ProvinsiJawaTimurTahun 2009 Nomor 3 Seri D, TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawaTimurNomor 15);
33. 34.Peraturan Daerah KabupatenMagetanNomor 8 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah KabupatenMagetanTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenMagetanTahun 2009 Nomor 8);
34. 35.Peraturan Daerah KabupatenMagetanNomor 15 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah KabupatenMagetanTahun 2012 Nomor15);
35. 36.Peraturan Daerah KabupatenMagetanNomor 8 Tahun 2016 tentangRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah KabupatenTahun 2016 Nomor 17, TambahanLembaran Daerah KabupatenMagetanNomor 69);
36. 37.Peraturan Daerah KabupatenMagetanNomor 15 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah KabupatenMagetan (Lembaran Daerah KabupatenTahun 2016 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah KabupatenMagetanNomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Magetan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
5.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaanpembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan,yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Kabupaten Magetan, adalahdokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Magetan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan,yang selanjutnya disingkat RPJM DaerahKabupaten 9 Magetan, adalah dokumenperencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan yangmemuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangkawaktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD,adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu)tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunanuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PerangkatDaerah.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
13.Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KAU adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yag diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16.Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 10
17.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
22.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
25.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
27.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan 11 tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
29.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
30.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
31.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

(1)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
(2)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 memuat visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, program prioritaspembangunan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif,sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 bertujuan untuk mewujudkan Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera.

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah;

Pasal 3

12 Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi padaproses, menggunakan pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 4

PerencanaanpembangunanDaerahberorientasi padasubstansi, menggunakanpendekatan:

a.holistik-tematik;
b.integratif; dan
c.spasial.

BAB IV

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

Pasal 5

(1)Sistematika RPJM DaerahKabupaten Magetan Tahun 2018—2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Rincian RPJM Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

13 PELAKSANAAN RPJM DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023

Pasal 6

(1)RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
(4)Renja Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDaerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJM Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. 14
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Magetan dan mengacu RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
(4)RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 15 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Maret 2019 BUPATIMAGETAN, TTD S U P R A W O T O Diundangkan di Magetan, pada tanggal 22 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAGETAN, TTD BAMBANG TRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR : 52-1/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TTD JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si. Pembina NIP.19740206 200003 1 004ALA 16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGETANTAHUN 2018-2023 I. UMUM RPJM Daerah Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Magetan. Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Magetan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan dan pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Magetan sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan. 17 RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 berada pada tahapan ketiga periode RPJM Nasional 2015-2019. Periodisasi RPJM Daerah dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Magetan Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 Bab dan 9 Pasal. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (39)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah ProvinsiJawaTimur Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah KabupatenMagetan Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah KabupatenMagetan Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah ProvinsiJawaTimur Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah KabupatenMagetan Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah KabupatenMagetan Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (39)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014