DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang SALINAN Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATUTARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
8.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; dan
b.memberikan kepastian hukum terhadap Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.kewenangan evaluasi;
b.evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD;
c.evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; dan
d.pengesahan rancangan Perkada tentang APBD dan rancangan Perkada tentang perubahan APBD.

BAB II

KEWENANGAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Menteri berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, serta pengesahan rancangan Perkada provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang perubahan APBD.
(2)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta pengesahan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh tim evaluasi.
(2)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian dengan melibatkan wakil dari unsur pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
(3)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dengan melibatkan wakil dari unsur pejabat dan/atau staf di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi bersangkutan sesuai kebutuhan.
(4)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB III

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

(1)Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
(2)Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara gubernur dan DPRD.
(3)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen:
1. a.surat gubernur perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri;
2. b.surat gubernur perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
3. c.nota kesepakatan KUA dan PPAS;
4. d.surat gubernur perihal penyampaian rancangan Perda provinsi tentang APBD kepada DPRD;
5. e.persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD;
6. f.RPJMD;
7. g.risalah rapat;
8. h.nota keuangan;
9. i.pengantar nota keuangan;
10. j.tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
11. k.daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat;
12. l.tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD;
13. m.tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
14. n.tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
15. o.tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
16. p.dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.
(4)Rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF).
(5)Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk hardcopy disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk softcopy disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 7

Evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.kepentingan umum;
3. c.RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. d.RPJMD.
(2)Ketentuan mengenai pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Selain dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri juga dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan kepala lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(3)Koordinasi dengan menteri, kepala badan, dan kepala lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi APBD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

(1)Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dapat meminta penjelasan kepada gubernur mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.
(2)Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan secara elektronik melalui laman sipd.kemendagri.go.id.
(2)Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim evaluasi mengambil informasi yang diperlukan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (32)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (32)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2022